Pakar PBB: Junta Myanmar Lakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Sejak Kudeta
loading...
Tentara berjaga dekat kendaraan militer saat warga memprotes kudeta di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. Foto/REUTERS
A
A
A
JENEWA - Militer Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil pada Februari.
Pernyataan tegas itu diungkapkan pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Thomas Andrews. Dia mendesak masyarakat internasional berbuat lebih banyak untuk menghentikan pelanggaran tersebut.
“Pelanggaran yang dilakukan selama serangan junta militer yang meluas dan sistematis terhadap rakyat Myanmar merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Thomas Andrews, pelapor khusus untuk situasi HAM di Myanmar, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Baca juga: Presiden Israel Menyamar dengan Wig dan Jenggot Palsu, Berkeliaran di Jalan
Andrews mengatakan tidak ada negara yang memberlakukan sanksi apa pun terhadap sektor minyak dan gas Myanmar, meskipun beberapa negara telah memberi sanksi pada perusahaan yang dikendalikan militer dan pendapatan negara dari batu permata, kayu, dan pertambangan.
Baca juga: Rusia Dukung Rencana ASEAN Atasi Krisis Myanmar Meski Tanpa Kemajuan
“Pendapatan sektor minyak dan gas adalah sumber keuangan bagi junta dan diperkirakan mendekati apa yang dibutuhkan junta untuk mempertahankan pasukan keamanan yang membuat mereka tetap berkuasa. Mereka harus dihentikan,” tegas Andrews kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Baca juga: Iran Negara Timur Tengah Terparah Dilanda Covid-19
Sebelumnya dilaporkan, Rusia sangat mendukung upaya diplomatik ASEAN untuk mengakhiri krisis di Myanmar . Moskow juga telah menyampaikan pesan serupa kepada para pemimpin militer Myanmar.
Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov di Jakarta pada Selasa (6/7).
Menurut Lavrov, konsensus lima poin yang disepakati Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus menjadi dasar di mana situasi dapat diselesaikan.
“Dalam kontak kami dengan para pemimpin Myanmar, para pemimpin militer, kami mempromosikan posisi ASEAN yang menurut pandangan kami harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk menyelesaikan krisis ini dan membawa situasi kembali normal,” ujar Lavrov.
Pernyataan tegas itu diungkapkan pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Thomas Andrews. Dia mendesak masyarakat internasional berbuat lebih banyak untuk menghentikan pelanggaran tersebut.
“Pelanggaran yang dilakukan selama serangan junta militer yang meluas dan sistematis terhadap rakyat Myanmar merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Thomas Andrews, pelapor khusus untuk situasi HAM di Myanmar, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Baca juga: Presiden Israel Menyamar dengan Wig dan Jenggot Palsu, Berkeliaran di Jalan
Andrews mengatakan tidak ada negara yang memberlakukan sanksi apa pun terhadap sektor minyak dan gas Myanmar, meskipun beberapa negara telah memberi sanksi pada perusahaan yang dikendalikan militer dan pendapatan negara dari batu permata, kayu, dan pertambangan.
Baca juga: Rusia Dukung Rencana ASEAN Atasi Krisis Myanmar Meski Tanpa Kemajuan
“Pendapatan sektor minyak dan gas adalah sumber keuangan bagi junta dan diperkirakan mendekati apa yang dibutuhkan junta untuk mempertahankan pasukan keamanan yang membuat mereka tetap berkuasa. Mereka harus dihentikan,” tegas Andrews kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Baca juga: Iran Negara Timur Tengah Terparah Dilanda Covid-19
Sebelumnya dilaporkan, Rusia sangat mendukung upaya diplomatik ASEAN untuk mengakhiri krisis di Myanmar . Moskow juga telah menyampaikan pesan serupa kepada para pemimpin militer Myanmar.
Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov di Jakarta pada Selasa (6/7).
Menurut Lavrov, konsensus lima poin yang disepakati Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus menjadi dasar di mana situasi dapat diselesaikan.
“Dalam kontak kami dengan para pemimpin Myanmar, para pemimpin militer, kami mempromosikan posisi ASEAN yang menurut pandangan kami harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk menyelesaikan krisis ini dan membawa situasi kembali normal,” ujar Lavrov.
(sya)
Lihat Juga :
