AS Ingkar Janji, Sudan Kecewa Lakukan Normalisasi dengan Israel

KHARTOUM - Pemerintah Sudan kecewa dengan hasil normalisasi hubungan dengan Israel . Musababnya, Amerika Serikat (AS) sebagai mediator tak kunjung menepati janjinya untuk investasi di negara itu sebagai timbal balik normalisasi hubungan.

Negara Afrika itu mengeluhkan kurangnya investasi di bidang pertanian dan teknologi meski normalisasi hubungan dengan negara Yahudi telah dimulai sembilan bulan lalu.



Para pejabat Sudan mencatat bahwa penandatanganan perjanjian normalisasi memiliki perselisihan antara anggota pemerintah di Sudan, dan investasi ekonomi semestinya akan membantu memasarkan kesepakatan itu kepada publik.

Desember lalu, delegasi resmi Israel tiba di Sudan untuk pertama kalinya sejak dimulainya proses normalisasi.

Delegasi tersebut dipimpin oleh mantan Menteri Intelijen Eli Cohen, yang bertemu dengan Ketua Dewan Kedaulatan Abdel Fattah Al-Burhan, Menteri Pertahanan Yassin Ibrahim dan pejabat pemerintah lainnya.

Diskusi yang diadakan oleh kedua belah pihak membahas masalah politik, keamanan dan ekonomi, dengan nota kesepahaman ditandatangani antara para pejabat untuk pertama kalinya.

Para pejabat Sudan dan Israel membahas stabilitas keamanan di kawasan itu dan sepakat untuk memperdalam kerjasama intelijen, sambil menjajaki kemungkinan menerima keanggotaan Israel di Dewan Laut Merah, yang mencakup Mesir dan Arab Saudi.

Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, Kepala Dewan Pemerintahan Sudan Abdel Fatah Al-Burhan dan Perdana Menteri Abdalla Hamdok menyampaikan kekecewaan mereka atas kontak diam-diam antara seorang jenderal top negara itu dengan badan intelijen Israel, Mossad.



Pejabat militer yang kontak dengan Mossad adalah Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti) yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transisi Militer.

Menurut situs berita Walla yang berbasis di Israel, Burhan dan Hamdok melihat kontak antara Hameti dan Mossad bertentangan dengan otoritas sipil resmi Sudan, yang mencapai kesepakatan normalisasi dengan Zionis Israel tahun lalu.

Kekhawatiran para pemimpin otoritas sipil transisi Sudan meningkat setelah jet pribadi Israel yang berafiliasi dengan Mossad mendarat di Khartoum pekan lalu. Menurut laporan media Amerika Serikat (AS), Axios, pejabat Mossad yang berada di pesawat bertemu dengan Hameti di Khartoum.

Sejak awal proses normalisasi, Hameti telah mencoba membangun saluran komunikasi terpisah dengan Israel, terlepas dari otoritas sipil negara yang dipimpin oleh Burhan dan Hamdok.

Agustus lalu, media Israel melaporkan bahwa Hameti bertemu dengan pejabat Mossad, terlepas dari keberatan Burhan, dan dia terus berkomunikasi dengan Israel sejak itu.

Meski Sudan dan Israel sudah menandatangani perjanjian normalisasi, ada keraguan kuat di pihak sipil hingga hari ini. Menteri Luar Negeri Mariam al-Mahdi, misalnya, menentang penghapusan undang-undang boikot Israel.

Laporan Axios mengatakan dalam pertemuan baru-baru ini di Khartoum yang juga melibatkan kuasa usaha AS di Khartoum, Brian Shukan, pejabat senior sipil Sudan mengatakan bahwa Israel hanya terlibat dengan militer dan dinas intelijen Sudan. Para pejabat sipil ingin ikut serta dilibatkan.

Pejabat senior sipil itu meminta pemerintah Joe Biden untuk campur tangan. Pejabat Departemen Luar Negeri AS kemudian menyampaikan pesan itu ke Kementerian Luar Negeri dan Kantor Perdana Menteri Israel, dan menjelaskan bahwa Departemen Luar Negeri juga percaya Israel harus bekerja dengan Sudan melalui saluran sipil.

“Mereka tidak meminta kami untuk berhenti bekerja dengan militer, tetapi meminta kami untuk mulai bekerja dengan pemerintah sipil juga,” kata seorang pejabat Israel seperti dikutip Middle East Monitor, Sabtu (26/6/2021).