Partai Kanselir Jerman Dukung 'Peta Islam' Gaya Austria

BERLIN - Anggota penting dari faksi parlemen dari partai Kanselir Jerman Angela Merkel , Partai Demokrat Kristen (CDU), mengatakan Jerman juga harus memiliki "peta Islam politik."

"Perang melawan Islam politik adalah tugas penting. Peta seperti itu juga harus tersedia di Jerman," ujar Hans-Juergen Irmer kepada kepada surat kabar mingguan sayap kanan Junge Freiheit, dinukil dari Daily Sabah, Jumat (4/6/2021).

Irmer mengacu pada inisiatif kontroversial Menteri Integrasi Austria Susanne Raab, yang pekan lalu meluncurkan "Peta Nasional Islam" dengan nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.

Banyak Umat Muslim merasa terstigmatisasi dan keamanan mereka terancam oleh publikasi alamat dan rincian lainnya di tengah berkembangnya Islamofobia di Austria, terutama setelah serangan mematikan di Wina November lalu.



Pemimpin partai CDU itu kembali menegaskan dukungannya terhadap tindakan anti-Muslim dari pemerintah Austria.

"Austria menarik kesimpulan yang tepat," Irmer menekankan.

"Adalah benar dan penting untuk mendapatkan ilmu, misalnya siapa yang duduk di mana dan apa fungsinya. Kartu seperti itu akan melengkapi paket tindakan melawan Islamisme politik yang diputuskan beberapa minggu lalu oleh kelompok parlemen kami," tambahnya.

Position paper tersebut antara lain menyebutkan bahwa pembiayaan masjid dari luar negeri harus dibuat lebih transparan. "Selain itu, kerja sama negara dengan organisasi Islam politik akan diakhiri," tambahnya.

Pada hari Rabu, Ketua Dewan Pusat Muslim Jerman Aiman Mazyek mengecam pemerintah sayap kanan Austria karena meluncurkan "peta Islam," menyebutnya tidak bertanggung jawab.

"Dengan teriakan perang seperti 'Islam Politik' dan tindakan semacam itu, rasis anti-Muslim dan ekstremis agama akan diperkuat pada saat yang sama, sementara jutaan Muslim dicurigai secara umum," kata Mazyek kepada surat kabar WAZ.

"Yang kalah dari tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu adalah demokrasi dan nilai-nilai masyarakat bebas kita di Eropa," tambahnya.



Pemerintah Austria telah berusaha untuk mempertahankan " peta Islam " yang disengketakan, yang telah dikutuk keras oleh komunitas Muslim negara itu dan juga menuai kecaman internasional yang meningkat.

Sementara itu, harian Der Standard yang berbasis di Wina melaporkan pada hari sebelumnya bahwa "peta Islam" untuk sementara offline.