Partai Penguasa Korut Buat Jabatan 'Orang Kedua' di Bawah Kim Jong-un

SEOUL - Partai penguasa Korea Utara (Korut) telah mengubah aturannya untuk membuat de facto orang kedua di bawah pemimpin Kim Jong-un saat ia berupaya mengubah politik dalam negeri. Demikian laporan kantor berita Korea Selatan (Korsel), Yonhap.

Mengutip sumber tak dikenal yang akrab dengan Korut , badan tersebut mengatakan pemegang jabatan baru "sekretaris pertama" akan memimpin pertemuan atas nama Kim Jong-un.

Kim memperkuat kekuasaannya di kongres Partai Pekerja Korea (WPK) pada Januari, ketika ia terpilih sebagai sekretaris jenderalnya, mengambil gelar terakhir yang dipegang oleh mendiang ayahnya Kim Jong-il.

Sekarang Kim menginginkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan untuk partai tersebut, dibandingkan dengan pemerintahan ayahnya yang lebih berpusat pada militer.



"Istilah 'politik yang mengutamakan militer', kata kunci utama di era Kim Jong-il, diketahui telah dihapus dari kata pengantar peraturan partai," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (1/6/2021).

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Unifikasi Korsel mengatakan peraturan partai baru dipublikasikan di Korut setelah pertemuan Januari. Tetapi kementerian yang bertanggung jawab atas hubungan dengan negara tetangga itu mengatakan tidak dapat mengungkapkan rinciannya.

Kim Jong-un sendiri telah menggunakan sebutan "sekretaris pertama" dari tahun 2012 hingga 2016.

"Jabatan baru, yang paling senior dari tujuh sekretaris partai, kemungkinan akan diambil oleh Jo Yong-won, yang merupakan anggota dari lima presidium politbiro," tulis Yonhap.



Jo, yang dianggap sebagai salah satu pembantu terdekat Kim, terlihat oleh para analis pada pertemuan bulan Januari lalu memegang posisi nomor 3 pemerintah, setelah Kim dan Choe Ryong-hae, ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi.

"Ini tampaknya menjadi tren yang lebih luas dari Korea Utara yang mendelegasikan dan mendistribusikan kembali beberapa tugas Kim Jong-un kepada orang lain, belum tentu kekuatannya, dan merampingkan struktur kepemimpinan partai," kata Rachel Minyoung Lee, seorang pengamat di North38, program pemantau Korut yang berbasis di AS.

Perubahan itu kemungkinan akan memengaruhi profil publik Kim dan bagaimana panduan kepemimpinan diberikan kepada publik, katanya, seraya menambahkan bahwa Jo telah mengambil peran dalam memimpin sesi-sesi partai.

Kim Jong-un telah memegang kekuasaan hampir absolut dalam sistem dinasti Korut sejak mengambil alih setelah kematian ayahnya pada tahun 2011.



Tahun lalu seorang anggota parlemen Korsel mengatakan badan intelijen negara itu percaya bahwa saudara perempuan Kim, Kim Yo-jong, menjabat sebagai "pemimpin kedua secara de facto" tetapi belum tentu ditunjuk sebagai penggantinya.