Jenderal Junta Militer Myanmar Akan ke Jakarta Picu Protes
Jum'at, 23 April 2021 - 15:58 WIB
loading...
A
A
A
Aksi itu merupakan penghormatan kepada aktivis pro-demokrasi Win Tin yang dipenjara oleh militer selama 19 tahun dan meninggal pada tanggal 21 April 2014. Setelah dibebaskan, dia berjanji akan mengenakan kemeja biru hingga semua tahanan politik dibebaskan.
"Silakan angkat suara Anda dan minta pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak adil di bawah pemerintahan junta," kata pemimpin protes, Ei Thinzar Maung, di Facebook.
Pekan lalu, politisi pro-demokrasi, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang termasuk Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes dan etnis minoritas.
Kementerian Dalam Negeri Mynamar telah menyatakan NUG melanggar hukum, tetapi NUG mengatakan pihaknya adalah otoritas yang sah di Myanmar dan telah meminta pengakuan internasional dan undangan ke pertemuan ASEAN di Jakarta.
Sekelompok anggota parlemen ASEAN juga mengatakan NUG harus diundang.
"ASEAN tidak dapat secara memadai membahas situasi di Myanmar tanpa mendengar dan berbicara dengan Pemerintah Persatuan Nasional," kata Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah pernyataan.
Mengenai undangan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM mengatakan, "ASEAN harus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak ada di sana sebagai wakil rakyat Myanmar, yang sama sekali menolak junta yang barbar."
"Silakan angkat suara Anda dan minta pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak adil di bawah pemerintahan junta," kata pemimpin protes, Ei Thinzar Maung, di Facebook.
Pekan lalu, politisi pro-demokrasi, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang termasuk Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes dan etnis minoritas.
Kementerian Dalam Negeri Mynamar telah menyatakan NUG melanggar hukum, tetapi NUG mengatakan pihaknya adalah otoritas yang sah di Myanmar dan telah meminta pengakuan internasional dan undangan ke pertemuan ASEAN di Jakarta.
Sekelompok anggota parlemen ASEAN juga mengatakan NUG harus diundang.
"ASEAN tidak dapat secara memadai membahas situasi di Myanmar tanpa mendengar dan berbicara dengan Pemerintah Persatuan Nasional," kata Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah pernyataan.
Mengenai undangan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM mengatakan, "ASEAN harus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak ada di sana sebagai wakil rakyat Myanmar, yang sama sekali menolak junta yang barbar."
(min)
Lihat Juga :
