Jenderal Junta Militer Myanmar Akan ke Jakarta Picu Protes

JAKARTA - Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing , dipastikan akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, Indonesia. Hal itu memicu protes dari berbagai pihak, terutama kelompok hak asasi manusia (HAM).

Kelompok HAM Human Rights Watch (HRW) mengatakan blok ASEAN harus segera menarik undangan untuk pemimpin junta militer Myanmar tersebut.



"Min Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, seharusnya tidak disambut pada pertemuan antarpemerintah untuk mengatasi krisis yang ia ciptakan," kata Brad Adams, direktur Asia di HRW, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/4/2021).

Nikkei Asia sebelumnya melaporkan bahwa juru bicara junta, Zaw Min Tun, memastikan Jenderal Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan ASEAN di Jakarta, Sabtu (24/4/2021) besok.

Jenderal junta militer Myanmar itu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kudeta terhadap pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada awal Februari lalu. Namun, junta militer menyangkal melakukan kudeta.

Pengambilalihan kekuasaan itu memicu protes hampir setiap hari meskipun ada tindakan keras oleh pasukan junta yang menewaskan ratusan orang.

ASEAN telah mencoba untuk membimbing sesama anggotanya; Myanmar, keluar dari kekacauan berdarah yang dipicu oleh kudeta tersebut. Namun, prinsip konsensus dan non-intervensi kelompok 10 negara itu telah membatasi kemampuannya untuk mengatasi pandangan yang berbeda dari anggota tentang bagaimana menanggapi pembunuhan tentara terhadap warga sipil.

Militer Myanmar telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat dengan tetangganya dan tidak ada tanda-tanda ingin berbicara dengan anggota pemerintah yang digulingkannya.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh akan menghadiri pertemuan ASEAN di Jakarta. Namun, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan dia akan diwakili oleh wakilnya, Don Pramudwinai, yang juga merupakan menteri luar negeri.

Pemimpin negara ASEAN lainnya belum mengonfirmasi apakah akan hadir atau tidak.

Tiga sumber yang dikutip Reuters mengatakan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, akan terbang ke Jakarta dan mengadakan pertemuan di sela-sela KTT ASEAN.

Dia telah berkomunikasi dengan militer Myanmar tetapi tentara tidak mengizinkannya untuk berkunjung.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis, mengatakan 738 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak kudeta dan 3.300 orang ditahan.

Sebanyak 20 orang lainnya telah dijatuhi hukuman mati dan bersembunyi.

Pada hari Rabu, orang-orang membagikan foto di media sosial yang mengenakan kemeja biru dan mengangkat tangan dengan nama orang yang ditangkap tertulis di atasnya.

Aksi itu merupakan penghormatan kepada aktivis pro-demokrasi Win Tin yang dipenjara oleh militer selama 19 tahun dan meninggal pada tanggal 21 April 2014. Setelah dibebaskan, dia berjanji akan mengenakan kemeja biru hingga semua tahanan politik dibebaskan.

"Silakan angkat suara Anda dan minta pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak adil di bawah pemerintahan junta," kata pemimpin protes, Ei Thinzar Maung, di Facebook.

Pekan lalu, politisi pro-demokrasi, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang termasuk Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes dan etnis minoritas.

Kementerian Dalam Negeri Mynamar telah menyatakan NUG melanggar hukum, tetapi NUG mengatakan pihaknya adalah otoritas yang sah di Myanmar dan telah meminta pengakuan internasional dan undangan ke pertemuan ASEAN di Jakarta.

Sekelompok anggota parlemen ASEAN juga mengatakan NUG harus diundang.

"ASEAN tidak dapat secara memadai membahas situasi di Myanmar tanpa mendengar dan berbicara dengan Pemerintah Persatuan Nasional," kata Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah pernyataan.

Mengenai undangan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM mengatakan, "ASEAN harus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak ada di sana sebagai wakil rakyat Myanmar, yang sama sekali menolak junta yang barbar."