UE Sanksi 10 Orang dan Dua Perusahaan Militer Myanmar
Kamis, 15 April 2021 - 22:57 WIB
loading...
A
A
A
Sanksi diharapkan akan diberlakukan dan nama-nama mereka yang ditargetkan diumumkan minggu depan.
Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas strategi mereka pada hari Senin dalam pertemuan reguler.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan pada bulan April bahwa babak baru sanksi, termasuk terhadap perusahaan, akan datang.
Langkah-langkah baru mengikuti langkah serupa oleh Inggris dan Amerika Serikat (AS). Uni Eropa memberi sanksi kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima angkatan bersenjata, dan 10 lainnya pada 22 Maret lalu.
Baca juga: Tolak Pemerintahan Junta, Diplomat Myanmar di Jerman Dipecat dan Dicabut Kewarganegaraannya
Para diplomat UE mengatakan kepada Reuters pada bulan Maret bahwa bagian dari konglomerat militer, Myanma Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), akan menjadi sasaran sanksi yang menghalangi investor dan bank UE untuk melakukan bisnis dengan mereka. Kelompok hak asasi manusia juga menyerukan agar mereka diberi sanksi.
Para konglomerat tersebar di seluruh perekonomian mulai dari pertambangan dan manufaktur hingga makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi dan perbankan. Mereka termasuk di antara pembayar pajak terbesar di negara itu dan mencari kemitraan dengan perusahaan asing karena Myanmar terbuka selama liberalisasi demokrasi.
Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas strategi mereka pada hari Senin dalam pertemuan reguler.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan pada bulan April bahwa babak baru sanksi, termasuk terhadap perusahaan, akan datang.
Langkah-langkah baru mengikuti langkah serupa oleh Inggris dan Amerika Serikat (AS). Uni Eropa memberi sanksi kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima angkatan bersenjata, dan 10 lainnya pada 22 Maret lalu.
Baca juga: Tolak Pemerintahan Junta, Diplomat Myanmar di Jerman Dipecat dan Dicabut Kewarganegaraannya
Para diplomat UE mengatakan kepada Reuters pada bulan Maret bahwa bagian dari konglomerat militer, Myanma Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), akan menjadi sasaran sanksi yang menghalangi investor dan bank UE untuk melakukan bisnis dengan mereka. Kelompok hak asasi manusia juga menyerukan agar mereka diberi sanksi.
Para konglomerat tersebar di seluruh perekonomian mulai dari pertambangan dan manufaktur hingga makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi dan perbankan. Mereka termasuk di antara pembayar pajak terbesar di negara itu dan mencari kemitraan dengan perusahaan asing karena Myanmar terbuka selama liberalisasi demokrasi.
Lihat Juga :
