Terungkap, Ketakutan AS Gabung Kembali dengan Perjanjian Open Skies

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dengan cepat memperbarui Perjanjian Baru Pengurangan Senjata Strategi (New START) setelah menjabat. Namun ia tidak berbuat banyak untuk membatalkan kebijakan pemerinatahan sebelumnya yang menarik AS dari sejumlah perjanjian senjata internasional, meskipun menentangnya saat tindakan tersebut terjadi saat itu.

Salah satunya adalah perjanjian Open Skies . Sementara Partai Demokrat menyebut penarikan AS dari perjanjian itu oleh mantan Presiden Donald Trump sebagai tindakan ilegal, pemerintah Biden secara pribadi mengatakan kepada sekutunya bahwa kembali ke perjanjian itu akan memberi "pesan yang salah" kepada Rusia .

Hal itu terungkap dari sebuah memo yang bocor dan diperoleh Defense News.

"(Pemerintahan Biden) terus terang prihatin bahwa menyetujui untuk bergabung kembali dengan perjanjian yang terus dilanggar Rusia akan mengirimkan pesan yang salah ke Rusia dan merusak posisi kami dalam agenda pengendalian senjata yang lebih luas," bunyi pesan tertanggal 31 Maret kepada "mitra internasional" itu.

“Meskipun kami mengakui bahwa pelanggaran Open Skies Rusia tidak sama besarnya dengan pelanggaran materialnya terhadap Perjanjian INF, itu adalah bagian dari pola pengabaian Rusia terhadap komitmen internasional - dalam pengendalian senjata dan seterusnya - yang menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan Rusia untuk berpartisipasi secara kooperatif dalam rezim membangun kepercayaan,” lanjut memo itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (8/4/2021).

Perjanjian Angkatan Nuklir Jarak Menengah (INF) dan Perjanjian Open Skies (OST) adalah dua perjanjian yang ditandatangani AS dengan Rusia yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara, khususnya di Eropa Timur.

Ini terjadi setelah ketegangan pada 1980-an menciptakan kondisi di mana serangan terhadap Moskow oleh NATO dapat terjadi begitu cepat sehingga meninggalkan pasukan Pakta Warsawa tanpa waktu yang cukup untuk mengevaluasi ancaman, sehingga kemungkinan kesalahan atau pembacaan yang salah dapat berubah menjadi perang all out.

Pemerintahan Trump menarik AS keluar dari kedua perjanjian - INF pada 2019 dan OST pada 2020 - setelah mengklaim Rusia telah melanggar keduanya, yang dibantah oleh Moskow.



Dalam kasus Perjanjian Open Skies, AS membiarkan 34 negara mitra menggantung, yang diizinkan melakukan penerbangan yang sama yang disetujui bersama seperti Rusia dan AS. Semua peralatan, termasuk kamera, harus disetujui dengan hati-hati, seperti halnya jalur penerbangan, tetapi penerbangan berlebih membantu negara mitra tidur lebih nyenyak di tempat tidur mereka karena mengetahui bahwa serangan diam-diam tidak sedang dilakukan.

Ketika Trump mengumumkan penarikan AS dari OST pada Mei 2020, anggota parlemen dari Partai Demokrat mengecam langkah tersebut sebagai "ilegal" karena pemerintah belum memberi tahu mereka 120 hari sebelum langkah tersebut, seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional.

Dalam sepucuk surat kepada Menteri Pertahanan Mark Esper dan Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo, sekelompok senator menyebutnya sebagai manuver politik yang jelas dalam upaya untuk mengikat pemerintahan di masa depan.

Partisipasi AS dalam perjanjian tetap berakhir pada November tahun itu, dan Januari lalu, Moskow mengumumkan akan menghentikan partisipasinya juga, mengatakan kesalahan atas matinya perjanjian itu sepenuhnya terletak pada AS dan sekutunya NATO. Namun, Rusia juga telah menandatangani kesediaannya untuk memulai kembali perjanjian jika AS juga tertarik, sekarang setelah Joe Biden, seorang Demokrat, berada di Gedung Putih.



Harapan mereka bukannya tanpa alasan: sehari setelah Trump mengumumkan pengunduran diri, Biden mengatakan langkah itu akan memperburuk ketegangan yang meningkat antara Barat dan Rusia, serta meningkatkan risiko salah perhitungan dan konflik.

Dia melanjutkan, mengatakan bahwa AS harus menanggapi dugaan pelanggaran Rusia bukan dengan menarik diri dari perjanjian, tetapi dengan berusaha menyelesaikannya melalui implementasi perjanjian dan mekanisme sengketa.

Keberatan utama AS adalah penolakan Rusia atas penerbangan spesifik tertentu di atas Kaliningrad Oblast serta di atas wilayah yang berbatasan dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Namun, Rusia mengatakan keputusan Kaliningrad berada dalam batasan perjanjian karena menyangkut keamanan wilayah udara. Sedangkan Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah negara bagian yang memisahkan diri dari Georgia yang diakui oleh Rusia tetapi tidak oleh AS, yang menimbulkan perselisihan tentang apakah keduanya merupakan perbatasan internasional atau tidak.

Setelah AS mengumumkan penarikannya, Sergei Ryzhkov, kepala Pusat Nasional Pengurangan Bahaya Nuklir Kementerian Pertahanan Rusia, menyebut alasan Amerika sebagai "dalih" untuk menolak akses Rusia ke wilayah udara AS dan karena keinginan Amerika untuk mengontrol semua ruang (sistem komunikasi, navigasi, pengendalian puing-puing ruang angkasa, penginderaan jauh Bumi, dll.), dan mendapatkan keuntungan besar dari hal ini di masa depan dengan menjual bahan yang relevan"

Pada hari Selasa, Angkatan Udara AS mengumumkan keputusannya untuk menghapus pesawat OC-135 Open Skies yang sudah tua yang secara khusus dibangun agar sesuai dengan batasan perjanjian, tanpa menggantinya. Pesawat khusus Rusia sendiri, Tu-214ON, yang mulai beroperasi pada 2019, telah digunakan kembali untuk tugas pengintaian lainnya.