Rusia Keluar dari Perjanjian Open Skies dan Salahkan AS

MOSKOW - Rusia mengumumkan keluar dari perjanjian militer Open Skies, sebuah langkah yang merusak perjanjian pertahanan pasca-Perang Dingin. Moskow menyalahkan Amerika Serikat (AS) keluar lebih dari perjanjian itu pada 2020 lalu.

Perjanjian Open Skies memungkinkan negara-negara yang menandatanganinya melakukan penerbangan pengawasan atau mata-mata tak bersenjata di wilayah satu sama lain sesuai jadwal.

"Karena kurangnya kemajuan dalam negosiasi seputar kelanjutan perjanjian dalam keadaan baru, Kementerian berwenang untuk mengumumkan dimulainya persiapan untuk penarikan,"kata Kementerian Luar Negeri Rusia yang mengumumkan keluarnya negara itu dari Perjanjian Open Skies, Jumat (15/1/2021).



Alasan utama di balik langkah Moskow adalah kegagalan untuk mengamankan jaminan bahwa intelijen yang dikumpulkan oleh anggota blok militer NATO yang dipimpin AS tidak akan diteruskan ke AS.

"AS dengan arogan mengabaikan proposal kami untuk menyelesaikan masalah ini...Menyadari bahwa Washington akan memerlukan langkah-langkah balasan untuk mengatasi masalah Rusia untuk mencapai kesepakatan, mereka menghentikan konsultasi dan menuduh negara kami melakukan tindakan pelanggaran perjanjian. Tuduhan yang dibuat-buat ini digunakan oleh mereka sebagai dalih pertama untuk mengusulkan 'tindakan balasan' dan kemudian menarik diri dari perjanjian," imbuh kementerian tersebut, seperti dikutip Russia Today.

Perjanjian Open Skies tersebut ditandatangani segera setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada tahun 2002.

Perjanjian itu memungkinkan hampir tiga lusin negara yang meneken perjanjian untuk melakukan penerbangan pemberitahuan singkat di atas wilayah satu sama lain untuk memantau potensi operasi militer.

Negara yang meneken perjanjian itu termasuk negara-negara di Eropa, negara-negara bekas Uni Soviet dan Kanada.

Tahun lalu Washington mengumumkan meninggalkan perjanjian itu setelah menuduh Rusia melakukan pelanggaran, termasuk memblokir penerbangan di atas situs-situs tertentu dan melarang survei latihan militer.