Korut Sebut Uji Coba Rudal Aksi 'Bela Diri' Terhadap Latgab AS-Korsel
loading...
A
A
A
PYONGYANG - Uji coba rudal terakhir yang dilakukan Korea Utara (Korut) , di mana Pyongyang menembakan rudal ke arah Laut Jepang adalah untuk pertahanan diri di tengah latihan militer bersama Amerika Serikat (AS) - Korea Selatan (Korsel) . Hal itu diungkapkan Ri Pyong-chol, sekretaris dari Komite Sentral Partai Pekerja Korea (WPK).
"Kali ini, uji peluncuran peluru kendali taktis dari jenis baru adalah tindakan yang didasarkan pada hak untuk membela diri dari negara yang berdaulat," ujarnya, seperti dilansir Tass pada Kamis (29/3/2021).
"Dalam situasi saat ini, ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat terus-menerus melakukan latihan militer yang berbahaya, mengimpor senjata ultra-modern. Kami harus mengumpulkan pasukan militer untuk melindungi keamanan negara kami secara andal," sambungnya.
Dia kemudian menganggap komentar Presiden AS, Joe Biden, yang mengatakan bahwa tes Korut melanggar Resolusi PBB 1718, sebagai "manifestasi permusuhan."
"Pernyataan seperti itu oleh Presiden AS adalah pelanggaran terbuka atas hak untuk membela diri negara kita," jelasnya.
RI menekankan bahwa pemerintahan baru AS mengambil awal yang salah dalam politik. Selain itu, dia menyebut posisi otoritas AS adalah "berperang" dan bahwa sikap seperti itu menunjukkan lagi "jalan mana yang harus diikuti Korut.
Dirinya menekankan bahwa otoritas Korutbermaksud untuk terus membangun kekuatan militer.
"Kali ini, uji peluncuran peluru kendali taktis dari jenis baru adalah tindakan yang didasarkan pada hak untuk membela diri dari negara yang berdaulat," ujarnya, seperti dilansir Tass pada Kamis (29/3/2021).
"Dalam situasi saat ini, ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat terus-menerus melakukan latihan militer yang berbahaya, mengimpor senjata ultra-modern. Kami harus mengumpulkan pasukan militer untuk melindungi keamanan negara kami secara andal," sambungnya.
Dia kemudian menganggap komentar Presiden AS, Joe Biden, yang mengatakan bahwa tes Korut melanggar Resolusi PBB 1718, sebagai "manifestasi permusuhan."
"Pernyataan seperti itu oleh Presiden AS adalah pelanggaran terbuka atas hak untuk membela diri negara kita," jelasnya.
RI menekankan bahwa pemerintahan baru AS mengambil awal yang salah dalam politik. Selain itu, dia menyebut posisi otoritas AS adalah "berperang" dan bahwa sikap seperti itu menunjukkan lagi "jalan mana yang harus diikuti Korut.
Dirinya menekankan bahwa otoritas Korutbermaksud untuk terus membangun kekuatan militer.
(esn)