Laporan Freedom House: India Sekarang Hanya Sebagian Bebas di Era Modi

NEW DELHI - Status India sebagai negara bebas telah berubah menjadi "sebagian bebas", menurut laporan tahunan tentang hak dan kebebasan politik global.

“Kebebasan sipil di India telah menurun sejak Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi berkuasa pada 2014,” ungkap pernyataan Freedom House dalam laporannya Democracy under Siege.

Menurut laporan itu, perubahan status India adalah bagian dari pergeseran global dalam keseimbangan antara demokrasi dan otoriterisme.



Belum ada tanggapan segera dari pemerintah India atas laporan tersebut.



Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat (AS) adalah organisasi nirlaba yang melakukan penelitian tentang kebebasan politik dan hak asasi manusia (HAM).



Laporan itu menyatakan jumlah negara yang ditetapkan sebagai "tidak bebas" berada pada level tertinggi sejak 2006.

"Jatuh dari peringkat atas negara-negara bebas dapat memiliki efek yang lebih merusak pada standar demokrasi dunia,” ungkap laporan itu.

“Sejak 2014, tekanan yang meningkat pada organisasi hak asasi manusia, intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, dan serentetan serangan, terutama terhadap Muslim, telah menyebabkan kemerosotan kebebasan politik dan sipil di India,” papar laporan itu.

“Dan penurunan ini hanya dipercepat setelah 2019,” ungkap laporan itu.

Pada 2014, partai nasionalis Hindu India, Bharatiya Janata Party (BJP), menang telak dalam pemilihan umum. Modi kembali berkuasa dengan mayoritas lebih besar lima tahun kemudian.

"Di era Modi, India tampaknya telah meninggalkan potensinya untuk melayani sebagai pemimpin demokrasi global, mengangkat kepentingan nasionalis Hindu yang sempit dengan mengorbankan nilai-nilai dasar inklusi dan persamaan hak untuk semua," ungkap laporan itu.

Dikatakan bahwa tindakan keras terhadap mereka yang memprotes Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menawarkan amnesti kepada imigran ilegal non-Muslim dari tiga negara tetangga telah berkontribusi pada penurunan peringkat India.

Pemerintah India berpendapat bahwa undang-undang tersebut akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan agama.

Para kritikus mengatakan RUU itu adalah bagian dari agenda BJP untuk meminggirkan Muslim di India yang mayoritas Hindu.

Laporan itu juga mencatat tanggapan pemerintah terhadap pandemi virus corona, dengan mengatakan hal itu memperburuk penurunan kebebasan global.

Tahun lalu, pada Maret, India memberlakukan lockdown mendadak yang menyebabkan jutaan pekerja migran terdampar di kota-kota di India tanpa pekerjaan dan uang untuk pulang.

Banyak yang berjalan ratusan mil, sementara beberapa orang meninggal karena kelelahan atau kecelakaan di sepanjang jalan.