Junta Myanmar Makin Brutal, Para Menlu ASEAN Siap Bicara Blak-blakan
Selasa, 02 Maret 2021 - 11:56 WIB
loading...
A
A
A
Alumni program pemuda ASEAN di Myanmar mengatakan blok tersebut harus berbicara dengan perwakilan internasional dari pemerintahan Suu Kyi, bukan dengan rezim militer.
"ASEAN harus memahami bahwa kudeta atau pemilu ulang yang dijanjikan junta militer sama sekali tidak dapat diterima rakyat Myanmar," ungkap para alumni itu dalam surat kepada ASEAN.
Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, mengindikasikan di Twitter bahwa ASEAN akan tegas dengan Myanmar dan mengatakan kebijakan tidak campur tangan dalam urusan internal anggota "bukanlah persetujuan menyeluruh atau persetujuan diam-diam untuk kesalahan yang dilakukan di sana".
“Suu Kyi, 75, muncul di persidangan melalui konferensi video pada Senin dan terlihat dalam keadaan sehat selama penampilannya di depan pengadilan,” ungkap salah satu pengacaranya.
“Dua dakwaan lagi ditambahkan pada Suu Kyi, yang diajukan terhadapnya setelah kudeta,” tutur pengacaranya.
Peraih Nobel Perdamaian itu tidak pernah terlihat di depan umum sejak pemerintahannya digulingkan junta. Dia ditahan bersama dengan para pemimpin partai lainnya.
Ratusan orang telah ditangkap sejak kudeta tersebut. Yang terbaru adalah jurnalis Suara Demokratik Burma (DVB), yang menyiarkan langsung aksi pasukan keamanan di luar apartemennya pada Senin di kota pesisir Myeik, tempat dia merekam unjuk rasa itu. DVB mengkonfirmasi penangkapan tersebut.
Amerika Serikat memperingatkan penguasa militer Myanmar pada Senin bahwa mereka akan mengambil tindakan lebih banyak jika pasukan keamanan membunuh orang-orang tak bersenjata dan menyerang jurnalis dan aktivis, yang oleh juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Ned Price disebut sebagai "kekerasan yang menjijikkan".
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mempersiapkan sanksi lebih lanjut bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta tersebut.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield berharap menggunakan kepresidenan AS di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret untuk mendorong "diskusi yang lebih intens" tentang Myanmar.
"ASEAN harus memahami bahwa kudeta atau pemilu ulang yang dijanjikan junta militer sama sekali tidak dapat diterima rakyat Myanmar," ungkap para alumni itu dalam surat kepada ASEAN.
Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, mengindikasikan di Twitter bahwa ASEAN akan tegas dengan Myanmar dan mengatakan kebijakan tidak campur tangan dalam urusan internal anggota "bukanlah persetujuan menyeluruh atau persetujuan diam-diam untuk kesalahan yang dilakukan di sana".
“Suu Kyi, 75, muncul di persidangan melalui konferensi video pada Senin dan terlihat dalam keadaan sehat selama penampilannya di depan pengadilan,” ungkap salah satu pengacaranya.
“Dua dakwaan lagi ditambahkan pada Suu Kyi, yang diajukan terhadapnya setelah kudeta,” tutur pengacaranya.
Peraih Nobel Perdamaian itu tidak pernah terlihat di depan umum sejak pemerintahannya digulingkan junta. Dia ditahan bersama dengan para pemimpin partai lainnya.
Ratusan orang telah ditangkap sejak kudeta tersebut. Yang terbaru adalah jurnalis Suara Demokratik Burma (DVB), yang menyiarkan langsung aksi pasukan keamanan di luar apartemennya pada Senin di kota pesisir Myeik, tempat dia merekam unjuk rasa itu. DVB mengkonfirmasi penangkapan tersebut.
Amerika Serikat memperingatkan penguasa militer Myanmar pada Senin bahwa mereka akan mengambil tindakan lebih banyak jika pasukan keamanan membunuh orang-orang tak bersenjata dan menyerang jurnalis dan aktivis, yang oleh juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Ned Price disebut sebagai "kekerasan yang menjijikkan".
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mempersiapkan sanksi lebih lanjut bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta tersebut.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield berharap menggunakan kepresidenan AS di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret untuk mendorong "diskusi yang lebih intens" tentang Myanmar.
(sya)
Lihat Juga :
