Bertemu Menlu Junta Myanmar, Retno Desak Penghentian Kekerasan

BANGKOK - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri junta Myanmar, Wunna Maung Lwin. Keduanya bertemu di Bangkok, Thailand hari ini (Rabu, 24/2/2021).

Retno menuturkan, awalnya memang berencana untuk melakukan kunjungan ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak guna membantu mencarikan solusi atas krisis yang terjadi. Namun, karena setelah melakukan konsultasi dengan negara ASEAN lainnya, kunjungan itu ditunda.

Tapi, Retno yang saat itu masih berada di Thailand, mendapat kabar bahwa Wunna juga melakukan perjalanan ke Bangkok. Retno menuturkan, dia bertemu Wunna di Bandara Don Muang, yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Thailand.

"Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan U Wunna, saya menyampaikan secara konsisten posisi Indonesia, yaitu, Indonesia concern terhadap perkembangan situasi di Myanmar," ujarnya, saat melakukan konferensi pers virtual tidak lama setelah tiba di Jakarta.

"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas nomor satu. Oleh karena itu, kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan, untuk menghindari terjadinya korban dan pertumpahan darah," sambungnya.



Indonesia, jelasnya. terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, Retno menuturkan, diperlukan sebuah kondisi yang kondusif, berupa antara lain dialog, rekonsiliasi, membangun kepercayaan dan Indonesia akan bersama masyarakat Myanmar.

"Prinsip-prinsip yang sama, juga disampaikan Indonesia, dalam komunikasi kita dengan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam kondisi sulit komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan," ujarnya.

CRPH adalah badan legislatif nasional yang mewakili anggota terpilih dari Pyidaungsu Hluttaw. Dipimpin oleh legislator Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang terpilih dalam pemilihan umum Myanmar 2020, komite tersebut terdiri dari 17 anggota Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw.

Retno menyebut, komunikasi dengan semua pihak harus dilakukan agar pesan dapat disampaikan, agar kontribusi dapat ditawarkan sehingga situasi tidak memburuk dan upaya penyelesaian dapat dilakukan.

"Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan, harus diletakkan dalam kerangka memberikan kontribusi, untuk mencari penyelesaian, demi kepentingan rakyat Myanmar," ungkapnya.

"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar merupakan hal utama yang harus dilindungi. Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan," tukasnya.