Negara-negara Barat Tingkatkan Tekanan pada Junta Myanmar
Selasa, 23 Februari 2021 - 16:28 WIB
loading...
A
A
A
Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan pihak berwenang mengikuti jalur demokrasi dan polisi menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru karet, untuk menangani unjuk rasa.
Militer merebut kekuasaan setelah menuduh terjadi kecurangan pemilu 8 November yang dimenangkan partai pimpinan Suu Kyi, mengalahkan partai pro-militer.
Militer kemudian menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer tentang kecurangan pemilu.
“Di Naypyitaw, tempat militer bermarkas, polisi menahan puluhan pengunjuk rasa pada Senin ketika mereka membubarkan unjuk rasa,” ungkap pernyataan satu kelompok hak asasi manusia (HAM).
“Secara keseluruhan, 684 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sejak kudeta,” papar kelompok itu.
Amerika Serikat pada Senin (22/2) memberlakukan sanksi terhadap dua anggota junta yakni Letnan Jenderal Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw. AS memperingatkan mereka dapat mengambil tindakan lebih lanjut.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada pelaksana presiden Myanmar dan beberapa perwira militer, serta tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.
"Militer harus mencabut tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis," papar Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS.
Inggris, Jerman dan Jepang juga mengutuk kekerasan di Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak militer menghentikan penindasan pada para pengunjuk rasa.
Militer merebut kekuasaan setelah menuduh terjadi kecurangan pemilu 8 November yang dimenangkan partai pimpinan Suu Kyi, mengalahkan partai pro-militer.
Militer kemudian menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer tentang kecurangan pemilu.
“Di Naypyitaw, tempat militer bermarkas, polisi menahan puluhan pengunjuk rasa pada Senin ketika mereka membubarkan unjuk rasa,” ungkap pernyataan satu kelompok hak asasi manusia (HAM).
“Secara keseluruhan, 684 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sejak kudeta,” papar kelompok itu.
Amerika Serikat pada Senin (22/2) memberlakukan sanksi terhadap dua anggota junta yakni Letnan Jenderal Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw. AS memperingatkan mereka dapat mengambil tindakan lebih lanjut.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada pelaksana presiden Myanmar dan beberapa perwira militer, serta tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.
"Militer harus mencabut tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis," papar Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS.
Inggris, Jerman dan Jepang juga mengutuk kekerasan di Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak militer menghentikan penindasan pada para pengunjuk rasa.
(sya)
Lihat Juga :
