Xi Jinping Picu Kepanikan, Kirim Kapal Dipersenjatai Meriam ke Perairan Jepang

TOKYO - Presiden China Xi Jinping menyalakan lonceng peringatan dari Tokyo ke Washington setelah ia mengirim kapal perang yang perairan Jepang .

China mengirimkan dua kapal ke Laut China Timur dekat kepulauan Senkaku dalam upaya untuk menegaskan dominasinya dan klaim teritorialnya pada Selasa kemarin. Pulau-pulau yang disengketakan telah diklaim oleh China dan Jepang selama bertahun-tahun.

Tindakan itu telah memicu reaksi keras, dengan China sekarang dituduh melanggar hukum internasional.



Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan insiden itu benar-benar tidak dapat diterima dan disesalkan.

"Kegiatan ini merupakan pelanggaran hukum internasional," ujarnya seperti dikutip dari Express, Rabu (17/2/2021).

Operasi terbaru ini dilakukan saat China memberlakukan "Hukum Penjaga Pantai" yang baru, yang memungkinkan penjaga pantai negara itu menggunakan senjata. Undang-undang tersebut mengizinkan kapal China untuk mengambil tindakan jika Beijing memandang ada kapal yang memasuki perairan teritorialnya.



Media Jepang mengklaim salah satu kapal China dipersenjatai dengan meriam dan dua kapal juga mengancam kapal penangkap ikan Jepang.

Beijing membenarkan tindakannya di dekat Senkaku dengan mengklaim perairan di Laut China Timur adalah wilayah yang melekat.

Gangguan terbaru ini telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan insiden di wilayah tersebut karena beberapa Partai Demokrat Liberal Jepang yang berkuasa telah mendorong lebih banyak latihan militer bersama antara Pasukan Bela Diri dan militer Amerika Serikat (AS).



Awal bulan ini, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali pakta keamanan yang mengatakan Washington akan mempertahankan wilayah di bawah pemerintahan Jepang jika terjadi serangan bersenjata.

Hubungan internasional dengan China telah anjlok selama setahun terakhir setelah merebaknya pandemi virus Corona, perlakuan Beijing terhadap Muslim Uighur, dan tindakan kerasnya terhadap demokrasi Hong Kong.