Bertanggung Jawab Atas Kudeta, AS Sanksi 10 Pejabat Myanmar
Jum'at, 12 Februari 2021 - 10:23 WIB
loading...
A
A
A
Pejabat lain yang masuk dalam daftar adalah enam anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional serta empat pejabat militer yang diumumkan sebagai anggota Dewan Administrasi Negara, termasuk Menteri Pertahanan Mya Tun Oo.
Tiga perusahaan yang disanksi oleh Washington adalah Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. LTD, dan Cancri (Gems and Jewellery) Co. LTD. Ketiganya diidentifikasi oleh misi PBB di Myanmar pada 2019 sebagai bagian dari konglomerat MEHL.
Baca juga: New Zealand Tangguhkan Hubungan dengan Myanmar, Larang Kunjungan Para Jenderal
Gedung Putih mengatakan sanksi tidak perlu permanen, mendesak militer Myanmar untuk segera memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, mengakhiri keadaan darurat, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan memastikan pengunjuk rasa damai tidak bertemu dengan kekerasan.
Presiden Joe Biden pada Rabu menyetujui perintah eksekutif untuk sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar, yang menggulingkan pemerintah yang dipimpin sipil dan menahan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Baca juga: Sanksi Kudeta, AS Blokir Militer Myanmar Akses Dana Pemerintah
Pemerintahan Biden telah bekerja untuk membentuk respon internasional terhadap krisis tersebut.
John Lichtefeld, wakil presiden pada konsultan strategis yang berbasis di Washington The Asia Group, mengatakan pengumuman pada hari Kamis adalah pembukaan yang memberi tahu militer Myanmar. Ia menambahkan bahwa sanksi terhadap MEHL dan konglomerat MEC mungkin masih berlaku.
“Saya pikir ini adalah sinyal bagi militer (Myanmar) bahwa Amerika Serikat serius dan memiliki berbagai alat yang dapat digunakan. Cakupan aktor yang berpotensi terkena tatanan ini sangat luas, meski tatanan itu sendiri tidak secara langsung memberikan sanksi kepada individu atau entitas mana pun,” katanya.
Tiga perusahaan yang disanksi oleh Washington adalah Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. LTD, dan Cancri (Gems and Jewellery) Co. LTD. Ketiganya diidentifikasi oleh misi PBB di Myanmar pada 2019 sebagai bagian dari konglomerat MEHL.
Baca juga: New Zealand Tangguhkan Hubungan dengan Myanmar, Larang Kunjungan Para Jenderal
Gedung Putih mengatakan sanksi tidak perlu permanen, mendesak militer Myanmar untuk segera memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, mengakhiri keadaan darurat, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan memastikan pengunjuk rasa damai tidak bertemu dengan kekerasan.
Presiden Joe Biden pada Rabu menyetujui perintah eksekutif untuk sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar, yang menggulingkan pemerintah yang dipimpin sipil dan menahan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Baca juga: Sanksi Kudeta, AS Blokir Militer Myanmar Akses Dana Pemerintah
Pemerintahan Biden telah bekerja untuk membentuk respon internasional terhadap krisis tersebut.
John Lichtefeld, wakil presiden pada konsultan strategis yang berbasis di Washington The Asia Group, mengatakan pengumuman pada hari Kamis adalah pembukaan yang memberi tahu militer Myanmar. Ia menambahkan bahwa sanksi terhadap MEHL dan konglomerat MEC mungkin masih berlaku.
“Saya pikir ini adalah sinyal bagi militer (Myanmar) bahwa Amerika Serikat serius dan memiliki berbagai alat yang dapat digunakan. Cakupan aktor yang berpotensi terkena tatanan ini sangat luas, meski tatanan itu sendiri tidak secara langsung memberikan sanksi kepada individu atau entitas mana pun,” katanya.
Lihat Juga :
