Bukan Invasi, China Bisa Pakai Taktik Kejam Ini untuk Hancurkan Taiwan

BEIJING - China kemungkinan tidak akan menginvasi Taiwan , tetapi akan menggunakan "segala cara untuk berperang" untuk mencapai reunifikasi—termasuk pembunuhan politik, serangan siber, dan bahkan rudal "tersesat" ke wilayah sipil.

Itu adalah serangkaian taktik kejam yang bisa digunakan Beijing untuk menghancurkan Taipei tanpa invasi. Serangkaian taktik itu merupakan argumen yang dijabarkan dalam ringkasan kebijakan lembaga think tank China Matters yang diterbitkan pada hari Selasa (9/2/2021).



Taktik itu sejatinya bahwa gagasan lama bahwa invasi China terhadap Taiwan adalah asumsi yang ketinggalan zaman.

Sebaliknya, China di bawah Presiden Xi Jinping akan memaksa kepemimpinan Taiwan untuk mulai bernegosiasi melalui kampanye yang berlarut-larut dan intensif, yang menurut Amerika Serikat (AS) dan lainnya termasuk Australia akan "sangat sulit dilawan".

"Tidak ada tindakan individu oleh Republik Rakyat China yang memerlukan tanggapan militer, tetapi secara kolektif mereka dapat mengizinkan Beijing mencapai tujuannya," tulis direktur pendiri China Matters Linda Jakobson, yang mencatat bahwa itu telah menjadi pendekatan Beijing di Laut China Selatan.

Taiwan—secara resmi bernama Republik China—tidak pernah menyerah sejak tahun 1949 setelah perang saudara. Partai Komunis China secara resmi memandang Taiwan sebagai provinsi nakal dan telah lama bersumpah untuk merebut kembali negara pulau yang memiliki pemerintahan sendiri berpenduduk 23 juta orang itu.

"Tidak seperti mantan penguasa China, bagaimanapun, Presiden Xi tidak lagi siap untuk meninggalkan penyatuan daratan (China) dan Taiwan ke generasi mendatang," tulis Jakobson, seperti dikutip news.com.au. "Dan telah mengulangi pesan pendahulunya bahwa Beijing tidak akan meninggalkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya."

“Ancaman ini kredibel,” lanjut Jakobson. "Penyatuan adalah pusat legitimasi Partai Komunis China dan visi Xi tentang 'Impian China'.”



Meskipun demikian, lanjut dia, Beijing tidak ingin berperang atas Taiwan.

"Skenario yang jauh lebih mungkin memerlukan paksaan langkah demi langkah di Taiwan— penggunaan 'segala cara tanpa perang'—untuk mengacaukan masyarakat Taiwan dan memaksanya untuk menerima pembicaraan unifikasi," imbuh dia.

Kampanye untuk menghancurkan Taiwan ini akan mencakup campuran agresif antara teknologi baru dan metode konvensional, dari tekanan ekonomi hingga tindakan rahasia dan penggunaan kekuatan militer yang terbatas.

Makalah tersebut, yang sebagian didanai oleh pemerintah Australia melalui hibah Departemen Pertahanan, menguraikan skenario terperinci di mana China, daripada menginvasi Taiwan, akan berusaha menciptakan kekacauan total di Taiwan dan memaksa pemerintah untuk memenuhi tuntutan Republik Rakyat China (RRC).

“Awalnya, tidak mungkin untuk menunjukkan dengan tepat siapa yang berada di balik banyak tindakan provokatif,” tulis Jakobson.

“Beberapa tembakan akan dilepaskan selain kemungkinan pembunuhan politik. Angkatan bersenjata Taiwan akan berjuang untuk melawan tindakan Beijing. Jika tidak ada kecaman keras terhadap Beijing dan penerapan sanksi ekonomi terhadap RRC, AS dan lainnya, termasuk Australia, akan merasa sulit untuk membantu Taiwan," paparnya.

China kemudian dapat menekan investor utama Taiwan di China untuk menandatangani surat kepada pemerintah Taiwan yang menyerukan pembicaraan politik lintas-Selat—penolakan untuk menandatangani akan mengakibatkan "kesulitan bisnis".

Beijing kemudian dapat tiba-tiba memotong rute udara Taiwan ke China, memaksa maskapai penerbangan internasional untuk memilih antara melayani kedua negara tersebut.

"Pesawat-pesawat tempur China, yang telah terlibat dalam unjuk kekuatan yang meningkat di wilayah udara Taiwan sejak pelantikan Presiden AS Joe Biden, akan melakukan serangan tidak hanya melintasi garis median Selat Taiwan, seperti yang mereka lakukan hari ini, tetapi juga di Taiwan sendiri," sambung Jakobson.

Saat ketegangan meningkat, pasar saham Taiwan akan anjlok. Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di negara Taiwan akan mendapat tekanan secara internal dari outlet media dan pengunjuk rasa jalanan yang didukung RRC.

"Geng jalanan akan menyerang pendukung kemerdekaan," tulis Jakobson. Konfrontasi antara kelompok politik yang berlawanan bisa menjadi kekerasan.

Fase paling intens dari kampanye ini akan mencakup peningkatan upaya disinformasi. "Dan rentetan serangan dunia maya yang canggih dengan tujuan pertama-tama mengganggu listrik dan telekomunikasi Taiwan, lalu mematikannya," sambung dia.

Pada saat yang sama, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) akan melakukan latihan militer "ekstensif", dan kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat akan berlayar di dekat pantai Taiwan.

"Selama latihan tembakan langsung, rudal akan ditembakkan ke arah Taiwan," tulis Jakobson.

“Salah satu rudal akan 'menyimpang' dari jalur dan menyebabkan korban sipil di Taiwan. Sementara itu, puluhan ribu nelayan RRC yang tidak bersenjata akan menyeberangi Selat untuk 'Misi Persahabatan', percaya bahwa angkatan bersenjata Taiwan tidak akan menembaki orang-orang yang tidak bersenjata. Beberapa nelayan—banyak dari mereka paramiliter yang menyamar—akan 'diundang' ke darat oleh orang Taiwan yang mendukung Beijing."

Saat rumor merajalela di kota-kota gelap Taiwan yang terputus dari komunikasi, Angkatan Laut China akan memblokir pelabuhan Taiwan dan Beijing akan menuntut pemerintah untuk menutup kantor perwakilan mereka di Taipei.

“Risiko salah perhitungan oleh RRC atau AS akan meningkat setiap minggu dan dapat menyebabkan konflik bersenjata yang tidak diinginkan,” tulis Jakobson. Potensi perang akan terlihat besar.

Makalah ini berpendapat bahwa para pemimpin Australia—dalam koordinasi dengan aliansi ANZUS—membutuhkan pemikiran baru untuk mempersiapkan skenario "segala cara yang tidak ada artinya perang".

“Apa yang harus dilakukan Canberra jika Beijing mematikan jaringan listrik dan komunikasi di Taiwan?," tanya Jakobson.

“Apakah Australia akan melarang ekspor bijih besi ke RRC? Canberra harus memutuskan betapa pentingnya Taiwan sebagai entitas independen. Apakah Canberra bersedia menanggung tindakan pembalasan yang jauh lebih besar daripada yang saat ini dilakukan oleh RRC? ”

Makalah China Matters muncul setelah peringatan serupa dari Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), yang berpendapat Beijing dapat "memicu krisis militer besar" tahun ini untuk mengeksploitasi COVID-19 dan merayakan ulang tahun ke-100 komunisme.

Direktur eksekutif ASPI Peter Jennings, berbicara di depan panel ahli yang diundang untuk berpidato di Kongres AS, mengatakan Presiden Xi tidak akan rugi jika dia terus "menguji batas".

"Hal ini, menurut saya, menimbulkan kemungkinan krisis besar di Taiwan atau Laut China Timur pada 2021," kata Jennings pada sidang Komisi AS-China bulan lalu.

“Ini tidak harus melibatkan serangan amfibi PLA di pantai utara Taiwan. Tapi itu bisa melibatkan blokade maritim, penutupan wilayah udara, serangan dunia maya, peluncuran rudal di sekitar (dan di atas) Taiwan, penggunaan aset kolom kelima di dalam Taiwan, penggunaan kekuatan PLA dalam berbagai kegiatan zona abu-abu yang dapat disangkal dan berpotensi merebut wilayah lepas pantai—Quemoy dan Pulau Matsu, Pratas, dan Kinmen."

Jennings mengatakan Beijing akan terus menyelidiki dengan tindakan militer, menguji reaksi internasional dan menyelidiki lagi.