Jenderal Min Aung Hlaing: Membantai Rohingya, Mengkudeta Aung San Suu Kyi

USDP membuat tuduhan kecurangan pemilu yang meluas. Klaim tersebut ditolak oleh komisi pemilihan umum Myanmar menjelang sidang parlemen yang direncanakan pada 1 Februari untuk mengkonfirmasi pemerintahan baru.

Spekulasi kudeta tumbuh di tengah pertikaian antara pemerintah dan angkatan bersenjata. Pada 27 Januari Min Aung Hlaing memperingatkan bahwa konstitusi akan dihapus, jika tidak diikuti, mengutip contoh kudeta militer sebelumnya pada tahun 1962 dan 1988.

Kantornya tampaknya membalikkan sikap ini pada 30 Januari, dengan mengatakan bahwa media telah salah menafsirkan kata-kata pejabat militer tentang penghapusan konstitusi.



Namun, pada pagi hari tanggal 1 Februari, Tatmadaw menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin senior lainnya, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun.

Min Aung Hlaing mengambil alih semua kekuasaan negara selama periode ini dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi, dan segera memprioritaskan penyelidikan dugaan penyimpangan pemilu.

Pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang dipimpinnya mengatakan akan menyelidiki klaim kecurangan dan mengadakan pemilihan baru, yang secara efektif membatalkan kemenangan NLD.

Min Aung Hlaing awalnya akan mundur sebagai panglima tertinggi setelah mencapai usia pensiun 65 tahun pada Juli tahun ini, tetapi sekarang telah memberikan dirinya setidaknya satu tahun lagi dalam kekuasaan - dan berpotensi lebih lama - dengan kembalinya Myanmar ke kekuasaan militer.