Biden Sapu Bersih Kebijakan Trump Terkait Pandemi COVID-19

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bergerak cepat pada hari pertamanya di Gedung Putih untuk memerangi pandemi COVID-19 . Ia menyapu bersihhalaman empat tahun kepemimpinan Donald Trump yang penuh gejolak.

Presiden baru dari Partai Demokrat itu telah menempatkan memerangi penyakit di bagian atas daftar tantangan pemerintahannya, termasuk membangun kembali ekonomi yang rusak dan mengatasi ketidakadilan rasial. Masalah lain yang akan ditangani oleh pemerintah selama 10 hari ke depan termasuk perawatan kesehatan, ekonomi, imigrasi, dan perubahan iklim.

Terkait pandemi COVID-19, Pemerintahan Biden akan berfokus pada peningkatan vaksin, peningkatan pengujian, pembukaan kembali sekolah, dan mengatasi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh penyakit tersebut.



“Kami bisa dan akan mengalahkan COVID-19. Amerika pantas menanggapi pandemi COVID-19 yang didorong oleh sains, data, dan kesehatan masyarakat - bukan politik," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan yang menguraikan strateginya melawan virus Corona seperti dikutip dari Reuters, Jumat (22/1/2021).

Biden akan menandatangani serangkaian perintah eksekutif terkait pandemi pada Kamis malam waktu setempat, termasuk mewajibkan pemakaian masker di bandara dan transportasi umum tertentu, termasuk kereta api, pesawat terbang dan bus antarkota.

"Pemerintah juga akan memperluas produksi vaksin dan kekuatannya untuk membeli lebih banyak vaksin dengan sepenuhnya memanfaatkan otoritas kontrak, termasuk Undang-Undang Produksi Pertahanan," menurut rencana tersebut.

Biden juga akan mengarahkan Administrasi Manajemen Darurat Federal (FEMA) untuk mengembalikan uang negara bagian dan suku sepenuhnya untuk biaya yang terkait dengan upaya Garda Nasional untuk memerangi virus.

Tindakan tersebut mengembalikan "penggantian penuh" dari FEMA Disaster Relief Fund untuk biaya yang berkaitan dengan pembukaan kembali sekolah. Dana FEMA biasanya disalurkan setelah angin topan, banjir, atau bencana alam lainnya.

Biden sebelumnya telah menandatangani 15 perintah eksekutif pada hari Rabu hanya beberapa jam setelah dia dilantik, mayoritas bertujuan untuk menghapus kebijakan Trump.

Lihat juga: Biden Batalkan Kebijakan Trump Melalui Perintah Eksekutif

Itu termasuk mengamanatkan masker pada properti federal dan menghentikan penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta masalah-masalah seperti bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris dan mengakhiri larangan perjalanan di beberapa negara mayoritas Muslim.



Sepuluh perintah baru yang akan ditandatangani oleh Biden pada hari Kamis adalah membentuk dewan pengujian COVID-19 untuk meningkatkan pengujian, mengatasi kekurangan pasokan, menetapkan protokol untuk pelancong internasional dan mengarahkan sumber daya ke komunitas minoritas yang terpukul parah.

Biden telah berjanji untuk memberikan 100 juta dosis vaksin virus Corona selama 100 hari pertamanya menjabat. Rencananya bertujuan untuk meningkatkan vaksinasi dengan membuka kelayakan bagi lebih banyak orang seperti guru dan pegawai toko.

Selain itu, dia akan mengeluarkan arahan pada hari Kamis waktu setempat termasuk niat untuk bergabung dengan fasilitas vaksin COVAX yang bertujuan untuk mengirimkan vaksin ke negara-negara miskin. Hal itu diungkapkan kepala penasihat medis Biden, Anthony Fauci, kepada dewan eksekutif WHO.

Trump telah menghentikan pendanaan ke WHO dan berencana untuk menarik diri dari grup tersebut pada Juli.

Namun Fauci mengatakan kepada ABC News bahwa bergabung kembali dengan WHO adalah langkah penting dalam membantu memerangi wabah COVID-19.

“Ini akan menjadi sangat penting. Saat Anda menghadapi pandemi global, Anda harus memiliki konektivitas internasional,” katanya.

Ia yakin AS dapat mengisi ulang respons vaksinnya bahkan ketika beberapa negara bagian dan lokal mengatakan mereka kehabisan dosis yang tersedia.

“Saya pikir kita akan segera sampai di sana,” ujarnya.



Pada minggu lalu, Biden telah mengusulkan paket COVID-19 sebesar USD1,9 triliun yang akan meningkatkan tunjangan pengangguran dan memberikan pembayaran tunai langsung kepada rumah tangga untuk mengurangi kesulitan keuangan akibat virus Corona.

Pada Rabu malam, Departemen Pendidikan AS memperpanjang jeda pembayaran pinjaman siswa dan mengatakan akan mempertahankan suku bunga 0% untuk membantu meringankan beban keuangan di tengah pandemi.

Beberapa inisiatif awal Biden dapat macet di Kongres, di mana Senat AS sedang mempertimbangkan bagaimana melanjutkan persidangan pemakzulan Trump. DPR AS yang dikendalikan Demokrat memakzulkan Trump pekan lalu karena menghasut pemberontakan dalam serbuan mematikan di Capitol.

Pelosi belum juga mengirimkan pasal pemakzulan ke Senat. Menurut aturan Senat, persidangan mantan presiden Republik itu akan dimulai sehari setelah dakwaan dikirim.

Biden telah mendesak anggota parlemen untuk tidak membiarkan sidang pemakzulan Trump mengganggu prioritas legislatifnya dan mengonfirmasi Kabinetnya.