Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Intelijen AS Janji Rilis Laporan Khashoggi, Bisa Permalukan Pangeran Saudi
loading...
Para aktivis membawa poster bergambar jurnalis Jamal Khashoggi dengan diterangi lilin di Turki untuk menuntut keadilan atas pembunuhannya. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Direktur baru Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS), Avril Haines, berjanji akan merilis laporan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan kritikus Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Keputusan tersebut bisa mempermalukan Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS) dan merusak hubungan kedua negara.
Haines menjadi wanita pertama di Amerika yang menjabat Direktur Intelijen Nasional (DNI), posisi yang mengawasi badan-badan intelijen AS. Dia membuat janji itu pada sidang konfirmasi Senat pada hari Selasa lalu.
Kongres AS sejatinya pernah meminta DNI era Presiden Donald Trump untuk merilis laporan yang tidak diklasifikasikan kepada legislator tentang pembunuhan Khashoggi. Namun, pemerintahan Trump tidak menindaklanjutinya.
Khashoggi, seorang kritikus yang berubah menjadi orang dalam Saudi yang tinggal di AS, dibunuh dan dimutilasi oleh agen-agen Saudi di Konsulat Kerajaan di Istanbul pada 2018, yang menyebabkan protes global. Pejabat Saudi membantah Pangeran MBS memainkan peran apa pun, dengan mengatakan pembunuhan itu dilakukan oleh agen-agen nakal yang telah diadili.
Trump, saat menjabat presiden AS—mengutip kepentingan nasional seperti kesepakatan penjulan senjata—menyatakan dukungan untuk MBS, penguasa de facto Arab Saudi.
Tapi kasus itu menjadi titik tekanan yang terus-menerus di Kongres, dan Biden mengatakan dia akan memperlakukan Arab Saudi sebagai "paria."
Laporan DNI, jika mengkritik sang pangeran, dapat semakin memperburuk hubungan AS dan Arab Saudi. MBS sendiri sedang menghadapi tantangan domestik termasuk ekonomi yang goyah dan ketidakpuasan dalam keluarga kerajaan.
"Merilis laporan itu akan menjadi upaya pemerintah Biden untuk membawa kembali masalah hak asasi manusia yang telah lama diabaikan oleh Trump ke dalam pilar kebijakan luar negeri AS," kata Ayham Kamel, kepala Timur Tengah dan Afrika Utara di konsultan Grup Eurasia.
"Saya tidak melihat ini sebagai upaya langsung untuk menyabotase hubungan AS-Saudi tetapi pasti akan menciptakan beberapa tantangan," ujarnya, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (21/1/2021).
Pangeran MBS juga menghadapi dua tuntutan hukum di AS yang berpotensi menimbulkan rasa malu, termasuk satu tuntutan terkait dengan dugaan perannya dalam pembunuhan Khashoggi.
Kemarahan yang dipicu oleh pembunuhan tersebut awalnya mengancam akan menggagalkan rencana transformasi ekonomi pangeran untuk melakukan diversifikasi dari minyak, membuat takut investor asing dan merusak reputasi kerajaan di luar negeri. Namun kehebohan itu berangsur-angsur memudar, dan banyak pengusaha yang membatalkan penampilan di Arab Saudi pada saat itu telah kembali.
"Sementara banyak akan tergantung pada rincian laporan, Pangeran Mohammad akan sensitif terhadap setiap pembukaan kembali file Khashoggi, yang mengalihkan fokus dari rencana investasi dan modernisasi," kata Kamel.
Haines menjadi wanita pertama di Amerika yang menjabat Direktur Intelijen Nasional (DNI), posisi yang mengawasi badan-badan intelijen AS. Dia membuat janji itu pada sidang konfirmasi Senat pada hari Selasa lalu.
Kongres AS sejatinya pernah meminta DNI era Presiden Donald Trump untuk merilis laporan yang tidak diklasifikasikan kepada legislator tentang pembunuhan Khashoggi. Namun, pemerintahan Trump tidak menindaklanjutinya.
Khashoggi, seorang kritikus yang berubah menjadi orang dalam Saudi yang tinggal di AS, dibunuh dan dimutilasi oleh agen-agen Saudi di Konsulat Kerajaan di Istanbul pada 2018, yang menyebabkan protes global. Pejabat Saudi membantah Pangeran MBS memainkan peran apa pun, dengan mengatakan pembunuhan itu dilakukan oleh agen-agen nakal yang telah diadili.
Trump, saat menjabat presiden AS—mengutip kepentingan nasional seperti kesepakatan penjulan senjata—menyatakan dukungan untuk MBS, penguasa de facto Arab Saudi.
Tapi kasus itu menjadi titik tekanan yang terus-menerus di Kongres, dan Biden mengatakan dia akan memperlakukan Arab Saudi sebagai "paria."
Laporan DNI, jika mengkritik sang pangeran, dapat semakin memperburuk hubungan AS dan Arab Saudi. MBS sendiri sedang menghadapi tantangan domestik termasuk ekonomi yang goyah dan ketidakpuasan dalam keluarga kerajaan.
"Merilis laporan itu akan menjadi upaya pemerintah Biden untuk membawa kembali masalah hak asasi manusia yang telah lama diabaikan oleh Trump ke dalam pilar kebijakan luar negeri AS," kata Ayham Kamel, kepala Timur Tengah dan Afrika Utara di konsultan Grup Eurasia.
"Saya tidak melihat ini sebagai upaya langsung untuk menyabotase hubungan AS-Saudi tetapi pasti akan menciptakan beberapa tantangan," ujarnya, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (21/1/2021).
Pangeran MBS juga menghadapi dua tuntutan hukum di AS yang berpotensi menimbulkan rasa malu, termasuk satu tuntutan terkait dengan dugaan perannya dalam pembunuhan Khashoggi.
Kemarahan yang dipicu oleh pembunuhan tersebut awalnya mengancam akan menggagalkan rencana transformasi ekonomi pangeran untuk melakukan diversifikasi dari minyak, membuat takut investor asing dan merusak reputasi kerajaan di luar negeri. Namun kehebohan itu berangsur-angsur memudar, dan banyak pengusaha yang membatalkan penampilan di Arab Saudi pada saat itu telah kembali.
"Sementara banyak akan tergantung pada rincian laporan, Pangeran Mohammad akan sensitif terhadap setiap pembukaan kembali file Khashoggi, yang mengalihkan fokus dari rencana investasi dan modernisasi," kata Kamel.
(min)
Explore More