Grup Neo-Nazi Ajak Tentara AS Habisi Para Politisi Washington

Senin, 18 Januari 2021 - 08:02 WIB
loading...
Grup Neo-Nazi Ajak Tentara...
Para tentara dari Garda Nasional Amerika Serikat. Foto/REUTERS/Jonathan Ernst
A A A
WASHINGTON - Grup neo-Nazi telah membut seruan kepada para tentara Amerika Serikat (AS) untuk bergabung dengan tujuan mereka dan membunuh para politisi Washington. Seruan yang dilenyapkan dari Facebook, Twitter dan YouTube ini muncul hanya beberapa jam setelah Pentagon mengingatkan para tentara Amerika untuk membela konstitusi.

Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Mark Milley, tahu bahwa Pentagon sedang mengalami krisis kelompok kebencian. Pihaknya hanya tidak tahu seberapa buruk.

Baca juga: Jelang Pelantikan Biden, Toko Senjata Seluruh AS Kewalahan Penuhi Permintaan

Pentagon telah menempatkan ribuan tentara pria dan wanita bersenjata di dalam dan di sekitar Gedung Capitol menjelang hari pelantikan Presiden terpilih Joe Biden 20 Januari 2021.

Lantaran disingkirkan dari Facebook, Twitter dan YouTube, grup neo-Nazi telah beralih ke layanan pesan instan terenkripsi Telegram untuk mendesak pengikut mereka mencari dan membunuh para politisi Washington.

"Pukul setrika selagi panas. Tikus-tikus itu punya alamat," bunyi salah satu posting kelompok tersebut sebelum disensor sejumlah medi sosial Amerika.

Secara khusus, mereka menargetkan pasukan cadangan Garda Nasional dan anggota militer aktif.

"Kumpulkan milisi lokal Anda yang tepercaya dan lakukan apa yang harus Anda lakukan untuk menyelamatkan negara ini dan rakyat kami dari cakar neraka mereka yang menekan jiwa kita semua," tulis akun simpatisan neo-Nazi lainnya.

Baca juga: Para Perusuh Capitol Ternyata Para Terduga Teroris yang Dipantau FBI

Sekarang FBI secara resmi telah memperingatkan para gubernur negara bagian tentang kelompok bersenjata yang merencanakan serangan di seluruh 50 ibu kota negara bagian. Sekitar 20.000 tentara Garda Nasional dari seluruh negeri sedang bergerak di Washington DC untuk mengamankan pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Mereka telah diberi wewenang untuk membawa senjata.

“Tujuan mereka di DC seharusnya membuat pengkhianat dari semua Garda Nasional itu,” tulis posting Telegram kelompok Neo-Nazi yang dibongkar oleh Vice. Nama detail kelompok itu disensor. "Banyak yang secara anonim menyatakan dukungan mereka. Mengambil keuntungan," lanjut posting tersebut.

Jumlah personel militer AS sangat besar. Ada sekitar 1,3 juta personel tugas aktif. Di sayap, ada sekitar 18 juta veteran. Semuanya memiliki keahlian dan pengalaman untuk menghadapi pemberontak.

Pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS dan mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn bulan lalu meminta Presiden Donald Trump untuk segera mendeklarasikan darurat militer, dan untuk sementara menangguhkan konstitusi serta mengontrol sipil atas pemilu federal. Tujuannya adalah semata-mata untuk memiliki kendali militer dan mengawasi pemungutan suara ulang.

Baca juga: Anggota DPR AS Ancam Makzulkan Biden di Hari Pertama Jadi Presiden

Trump tidak melakukannya. Tapi dia memang mengundang Flynn ke Gedung Putih untuk membahas gagasan itu.

Keesokan harinya, 19 Desember, Trump men-tweet; "Protes besar di DC pada 6 Januari. Beradalah di sana, akan menjadi liar."

Protes besar yang berujung pada penyerbuan Gedung Capitol AS itu benar-benar terjadi. Lima orang tewas, termasuk seorang petugas polisi Capitol. Flynn ada di sana sehari sebelum penyerbuan.

"Anda yang merasa lemah malam ini, Anda yang tidak memiliki serat moral dalam tubuh Anda, dapatkan malam ini karena besok, kami orang-orang akan berada di sini, dan kami ingin Anda tahu bahwa kami tidak akan berdusta," kata Flynn kepada orang banyak yang bersorak-sorai.

Persisnya tidak diketahui sejauh mana tugas dan mantan personel militer bermain di Capitol. Tetapi Jaksa AS untuk District of Columbia (DC) ingin mencari tahu.

Pentagon sudah tegas menerbitkan deklarasi kesetiaan kepada konstitusi AS. "Sebagai Anggota Layanan, kita harus mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita bangsa," bunyi deklarasi Pentagon.

"Kami mendukung dan membela konstitusi. Setiap tindakan yang mengganggu proses konstitusi tidak hanya bertentangan dengan tradisi, nilai, dan sumpah kita; itu melawan hukum," lanjut deklarasi tersebut, seperti dikutip news.com.au, Senin (18/1/2021).
(min)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Siapkan Kemenangan pada...
Siapkan Kemenangan pada Pemilu Pertengahan, Trump Gelar Konvensi Partai Republik
Mahkamah Agung Batalkan...
Mahkamah Agung Batalkan Perintah Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran Trump
Dewan Perdamaian Ungkap...
Dewan Perdamaian Ungkap Kendaraan Taktis Pertama Tiba di Pangkalan Multinasional Dekat Gaza
Oman Tawarkan Rencana...
Oman Tawarkan Rencana Pasca-Konflik pada AS tentang Biaya Melewati Selat Hormuz
Keuskupan Agung Katolik...
Keuskupan Agung Katolik AS akan Bayar Rp7 Triliun pada Para Korban Pelecehan Seksual Anak
Pejabat AS Bertemu Hamas...
Pejabat AS Bertemu Hamas Saat Washington Sampaikan Tuntutan Gaza pada Israel
Donald Trump Raup Rp25...
Donald Trump Raup Rp25 Triliun dari Bisnis Kripto, Lampaui Pendapatan Properti yang Dibangun Puluhan Tahun
Pesawat Pembawa Penerjun...
Pesawat Pembawa Penerjun Payung Jatuh di Prancis, 11 Orang Tewas
Iran Ingatkan Selat...
Iran Ingatkan Selat Hormuz hanya Dibuka Bebas 60 Hari, selanjutnya...
Rekomendasi
Hary Tanoesoedibjo Harap...
Hary Tanoesoedibjo Harap Atlet Maksimalkan Kemampuan di IIO 2026
Bupati dan Sekda Kuansing...
Bupati dan Sekda Kuansing Kenakan Rompi Oranye usai Serahkan Diri ke KPK
Kemhan Gandeng Kemenkes...
Kemhan Gandeng Kemenkes Investigasi Kematian 5 Calon Manajer Kopdes
Berita Terkini
Siapkan Kemenangan pada...
Siapkan Kemenangan pada Pemilu Pertengahan, Trump Gelar Konvensi Partai Republik
Dunia Fokus ke Iran,...
Dunia Fokus ke Iran, Israel Justru Percepat Perebutan Lahan di Gaza dan Tepi Barat
Untuk Pertama Kalinya,...
Untuk Pertama Kalinya, Rakyat UEA Menikmati Jaringan Kereta Api
Kesepakatan MiG untuk...
Kesepakatan MiG untuk Drone antara Polandia dan Drone Ukraina Batal, Ini Pemicu Utamanya
Sanksi Dicabut, Iran...
Sanksi Dicabut, Iran Jual Minyak 20% Lebih Mahal
Iran Bersiap Berperang...
Iran Bersiap Berperang Lagi jika MoU Tidak Dilaksanakan, AS dan Sekutunya Ketar-ketir
Infografis
Perang AS-Israel vs...
Perang AS-Israel vs Iran Telah Mengungkap Kelemahan Militer Inggris
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved