Status Darurat di Malaysia Bernuansa Politik?
Rabu, 13 Januari 2021 - 06:15 WIB
loading...
A
A
A
Muhyiddin sebelumnya berulang kali menegaskan status darurat di saat pandemi berbeda dengan biasanya. Status darurat ini tidak akan mengganggu perkembangan politik. Tidak ada militer di jalanan dan orang bisa menjalankan kepentingannya seperti biasanya. Namun, publik Malaysia tidak melupakan sejarah ketika status darurat seperti pada Mei 1969 saat kerusuhan rasisme terjadi.
(Baca juga: Disneyland Akan Disulap Jadi 'Situs Super' Vaksinasi COVID-19)
"Pemerintah akan melanjutkan tugas dan fungsinya setelah Raja Malaysia mendeklarasikan status darurat," kata Muhyiddin, dilansir Reuters. Dia mengatakan, parlemen akan dibekukan hingga waktu yang diputuskan oleh Raja Malaysia. Pemerintah akan meningkatkan kekuatan militer dan polisi untuk mengatur darurat kesehatan publik dan mendukung sistem kesehatan publik.
Namun demikian, kubu oposisi mengkhawatirkan jika pemerintah akan menghentikan proses parlemen. Mereka juga memandang kalau status darurat hanya mementingkan keuntungan pribadi Muhyiddin saja. Yang perlu ditekankan adalah transparansi dan akuntabilitas dari apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi korona.
Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood, pakar hukum dari Universitas Islam Internasional Malaysia mengatakan, pemerintahan Muhyiddin akan mendapatkan kekuatan lebih selama status darurat diberlakukan. “Jika parlemen tidak bersidang, pemerintah memiliki kekuasaan membuat undang-undang. Konstitusi akan lebih banyak dibekukan, secara substansial bisa dikendalikan hukum darurat,” paparnya.
Dalam pandangan Winson Phoon, analis dari Maybank Kim Eng Securities, status darurat mungkin sebagai circuit breaker untuk membendung banyak suara politik domestik. "Tapi, di sisi lain, itu bisa memunculkan risiko kekhawatiran investor asing di Malaysia," kata Phooon, dilansir Bloomberg.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin meminta status darurat sebagai langkah proaktif untuk menurunkan tingkat infeksi virus korona. Pada Senin (11/1), Muhyiddin mengumumkan larangan bepergian nasional dan lockdown selama 14 hari di Kuala Lumpur dan lima negara bagian, Penang, Selangor, Melaka, Johor, dan Sabah.
“Untuk mencegah perlintasan negara bagian dan distrik, jalanan akan ditutup sejak Rabu (besok) pukul 12.01 siang,” kata Muhyiddin, dilansir Channel News Asia. Dia mengatakan, sistem kesehatan saat ini pada titik yang berbahaya. “Situasi ini sangat patut diwaspadai. Sistem kesehatan kita di bawah tekanan yang kuat sejak pandemi. Seperti saya katakan sebelumnya, situasi yang tak menentu menunjukkan perlu langkah tepat,” ujarnya.
Jumlah kasus virus korona di Malaysia mencapai 135.000 dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 550 orang. Pada Senin lalu, sebanyak 2.232 kasus baru muncul sehingga menambah kasus aktif mencapai 28.554 orang. Dua kabinet menteri Malaysia juga dirawat di rumah sakit dalam tiga terakhir karena Covid-19.
(Baca juga: Disneyland Akan Disulap Jadi 'Situs Super' Vaksinasi COVID-19)
"Pemerintah akan melanjutkan tugas dan fungsinya setelah Raja Malaysia mendeklarasikan status darurat," kata Muhyiddin, dilansir Reuters. Dia mengatakan, parlemen akan dibekukan hingga waktu yang diputuskan oleh Raja Malaysia. Pemerintah akan meningkatkan kekuatan militer dan polisi untuk mengatur darurat kesehatan publik dan mendukung sistem kesehatan publik.
Namun demikian, kubu oposisi mengkhawatirkan jika pemerintah akan menghentikan proses parlemen. Mereka juga memandang kalau status darurat hanya mementingkan keuntungan pribadi Muhyiddin saja. Yang perlu ditekankan adalah transparansi dan akuntabilitas dari apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi korona.
Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood, pakar hukum dari Universitas Islam Internasional Malaysia mengatakan, pemerintahan Muhyiddin akan mendapatkan kekuatan lebih selama status darurat diberlakukan. “Jika parlemen tidak bersidang, pemerintah memiliki kekuasaan membuat undang-undang. Konstitusi akan lebih banyak dibekukan, secara substansial bisa dikendalikan hukum darurat,” paparnya.
Dalam pandangan Winson Phoon, analis dari Maybank Kim Eng Securities, status darurat mungkin sebagai circuit breaker untuk membendung banyak suara politik domestik. "Tapi, di sisi lain, itu bisa memunculkan risiko kekhawatiran investor asing di Malaysia," kata Phooon, dilansir Bloomberg.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin meminta status darurat sebagai langkah proaktif untuk menurunkan tingkat infeksi virus korona. Pada Senin (11/1), Muhyiddin mengumumkan larangan bepergian nasional dan lockdown selama 14 hari di Kuala Lumpur dan lima negara bagian, Penang, Selangor, Melaka, Johor, dan Sabah.
“Untuk mencegah perlintasan negara bagian dan distrik, jalanan akan ditutup sejak Rabu (besok) pukul 12.01 siang,” kata Muhyiddin, dilansir Channel News Asia. Dia mengatakan, sistem kesehatan saat ini pada titik yang berbahaya. “Situasi ini sangat patut diwaspadai. Sistem kesehatan kita di bawah tekanan yang kuat sejak pandemi. Seperti saya katakan sebelumnya, situasi yang tak menentu menunjukkan perlu langkah tepat,” ujarnya.
Jumlah kasus virus korona di Malaysia mencapai 135.000 dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 550 orang. Pada Senin lalu, sebanyak 2.232 kasus baru muncul sehingga menambah kasus aktif mencapai 28.554 orang. Dua kabinet menteri Malaysia juga dirawat di rumah sakit dalam tiga terakhir karena Covid-19.
Lihat Juga :
