Status Darurat di Malaysia Bernuansa Politik?
Rabu, 13 Januari 2021 - 06:15 WIB
loading...
A
A
A
Muhyiddin juga mengungkapkan, aktivitas sosial seperti resepsi pernikahan, konferensi, pertemuan agama, seminar, kursus, dan olahraga massal tidak diizinkan. Di tengah pembatasan pergerakan, ujian untuk calon siswa dan siswa diperbolehkan. “Mereka bisa diizinkan bersekolah dengan prosedur operasi standar. Kementerian Pendidikan akan menjelaskan secara detail,” ungkapnya. Pemerintah Malaysia mengizinkan lima sektor yang diizinkan beroperasi seperti pabrik, konstruksi, pelayanan, perdagangan dan distribusi, serta perkebunan dan komoditas.
Muhyiddin juga mengumumkan fase ketiga uji klinis vaksin Covid-19 akan dilaksanakan pada 21 Januari di sembilan rumah sakit negara. Sebanyak 3.000 sukarelawan terlibat dalam uji klinis tersebut. Malaysia akan diperkirakan akan menerima suplai vaksin Pfizer pada akhir Februari.
“Dua pekan ini menjadi faktor penting bagi kita, tapi bagi negara. Semua bentuk kebebasan yang kita korbankan, yakni menghentikan sambungan silaturahmi, isolasi mandiri, dan kesulitan melaksanakan aktivitas sosial, maka itu bisa menyelamatkan kehidupan kita,” papar Muhyiddin.
Malaysia sudah mengalami gelombang ketiga virus korona dengan munculnya kasus korona di negara bagian Sabah. Pertengahan Oktober, Sabah dan Selangor memberlakukan larangan bepegian.
(Baca juga: Badai Salju Tewaskan 8 Orang di Jepang, 270 Orang Terluka )
Sebelumnya PM Jepang Yoshihide Suga mendeklarasikan status darurat pada 8 Januari lalu hingga 7 Februari di Tokyo dan tiga prefektur, yakni Chiba, Saitama, dan Kanagama. Status darurat berimbas terutama pada sejumlah pembatasan dalam kehidupan sehari-hari. Suga juga memerintahkan perusahaan untuk mengurangi 70% pegawainya untuk bekerja di rumah.
"Ada sejumlah kasus infeksi korona yang menyebar dari sekolah ke komunitas dan kita akan melindungi kesempatan pembelajaran anak-anak akan berlanjut," ucap Suga. Status darurat merupakan langkah awal untuk menekan pandemi korona, karena Suga tetap berniat untuk menggelar Olimpiade Tokyo pada Juli mendatang. “Saya ingin menggelar Olimpiade yang aman dan sehat. Segala langkah akan ditempuh untuk menghentikan infeksi,” ungkapnya.
Muhyiddin juga mengumumkan fase ketiga uji klinis vaksin Covid-19 akan dilaksanakan pada 21 Januari di sembilan rumah sakit negara. Sebanyak 3.000 sukarelawan terlibat dalam uji klinis tersebut. Malaysia akan diperkirakan akan menerima suplai vaksin Pfizer pada akhir Februari.
“Dua pekan ini menjadi faktor penting bagi kita, tapi bagi negara. Semua bentuk kebebasan yang kita korbankan, yakni menghentikan sambungan silaturahmi, isolasi mandiri, dan kesulitan melaksanakan aktivitas sosial, maka itu bisa menyelamatkan kehidupan kita,” papar Muhyiddin.
Malaysia sudah mengalami gelombang ketiga virus korona dengan munculnya kasus korona di negara bagian Sabah. Pertengahan Oktober, Sabah dan Selangor memberlakukan larangan bepegian.
(Baca juga: Badai Salju Tewaskan 8 Orang di Jepang, 270 Orang Terluka )
Sebelumnya PM Jepang Yoshihide Suga mendeklarasikan status darurat pada 8 Januari lalu hingga 7 Februari di Tokyo dan tiga prefektur, yakni Chiba, Saitama, dan Kanagama. Status darurat berimbas terutama pada sejumlah pembatasan dalam kehidupan sehari-hari. Suga juga memerintahkan perusahaan untuk mengurangi 70% pegawainya untuk bekerja di rumah.
"Ada sejumlah kasus infeksi korona yang menyebar dari sekolah ke komunitas dan kita akan melindungi kesempatan pembelajaran anak-anak akan berlanjut," ucap Suga. Status darurat merupakan langkah awal untuk menekan pandemi korona, karena Suga tetap berniat untuk menggelar Olimpiade Tokyo pada Juli mendatang. “Saya ingin menggelar Olimpiade yang aman dan sehat. Segala langkah akan ditempuh untuk menghentikan infeksi,” ungkapnya.
(ynt)
Lihat Juga :
