DPR AS Bersiap Lakukan Voting untuk Memakzulkan Trump
Selasa, 12 Januari 2021 - 16:55 WIB
loading...
A
A
A
Partai Republik mendesak Partai Demokrat untuk tidak melakukan pemakzulan, dengan alasan langkah seperti itu akan memecah belah. Sebaliknya, Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy, dalam sebuah surat kepada koleganya di Partai Republik, mencantumkan empat kemungkinan tanggapan terhadap serangan 6 Januari itu. Menurut surat itu, McCarthy, mengutip feed back dari anggotanya, melayangkan kemungkinan resolusi kecaman di bawah aturan DPR, serta komisi bipartisan untuk menyelidiki kerusuhan. Dia tidak merinci siapa yang akan dikecam.
McCarthy juga mengusulkan merombak Electoral Count Act of 1887, yang memandu proses sertifikasi pemilu, serta undang-undang untuk meningkatkan kepercayaan pemilih dalam undang-undang di masa mendatang. Apa hubungan dua masalah terakhir ini dengan serangan terhadap gedung Capitol, selain kebohongan yang berasal dari anggota parlemen Partai Republik selama proses sertifikasi dan yang berkaitan dengan penipuan pemilu yang tidak ada secara luas, tidak jelas.
Berbicara dalam panggilan telepon dengan Partai Republik di DPR pada Senin kemarin, McCarthy menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa Trump menanggung sebagian kesalahan atas kerusuhan itu, dan bahwa Trump mengakui kepada McCarthy bahwa dia bertanggung jawab atas kerusuhan itu, menurut seseorang yang akrab dengan pembicaraan tersebut.
Namun, McCarthy mengatakan dia menentang pemakzulan, alih-alih mengusulkan alternatif yang diusulkannya dan menyarankan harus ada komisi bipartisan untuk mendapatkan semua fakta terlebih dahulu, menurut sumber dalam panggilan itu.(Baca juga: Bolton Sebut Trump Harus Diselidiki Karena Lakukan Hasutan untuk Berbuat Kerusuhan )
Tapi Ketua DPR AS Nancy Pelosi, dalam panggilan telepon dengan Partai Demokrat DPR hari Senin, menyebut gagasan mengecam Trump sebagai "turun tahta" dan menjelaskan bahwa itu bukan pilihan yang mau dia pertimbangkan, menurut seseorang yang mengetahui hal tersebut.
Pelosi mengatakan kepada DPR Demokrat pada Minggu malam bahwa DPR akan memberikan suara pada pemakzulan minggu ini kecuali Pence bergerak untuk meminta Amandemen ke-25 dengan mayoritas Kabinet untuk menyingkirkan Trump dari kekuasaan.
Namun langkah Partai Demokrat menuju pemakzulan akan menimbulkan komplikasi bagi pemerintahan Biden yang akan datang. Pasalnya, persidangan Senat akan menghambat hari-hari pembukaan kepresiden Joe Biden. Sementara beberapa politisi Partai Demokrat menyarankan untuk menunggu mengirim resolusi pemakzulan ke Senat sampai setelah 100 hari pertama Biden menjabat, Hoyer dan politisi Partai Demokrat lainnya mengatakan bahwa mereka ingin segera melakukannya.
Karena Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan dia tidak akan mengembalikan Senat dari masa reses sebelum 19 Januari, itu akan mendorong persidangan ke awal pemerintahan Biden.(Baca juga: Mayoritas Rakyat AS Ingin Trump Segera Dipecat setelah Rusuh US Capitol )
McCarthy juga mengusulkan merombak Electoral Count Act of 1887, yang memandu proses sertifikasi pemilu, serta undang-undang untuk meningkatkan kepercayaan pemilih dalam undang-undang di masa mendatang. Apa hubungan dua masalah terakhir ini dengan serangan terhadap gedung Capitol, selain kebohongan yang berasal dari anggota parlemen Partai Republik selama proses sertifikasi dan yang berkaitan dengan penipuan pemilu yang tidak ada secara luas, tidak jelas.
Berbicara dalam panggilan telepon dengan Partai Republik di DPR pada Senin kemarin, McCarthy menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa Trump menanggung sebagian kesalahan atas kerusuhan itu, dan bahwa Trump mengakui kepada McCarthy bahwa dia bertanggung jawab atas kerusuhan itu, menurut seseorang yang akrab dengan pembicaraan tersebut.
Namun, McCarthy mengatakan dia menentang pemakzulan, alih-alih mengusulkan alternatif yang diusulkannya dan menyarankan harus ada komisi bipartisan untuk mendapatkan semua fakta terlebih dahulu, menurut sumber dalam panggilan itu.(Baca juga: Bolton Sebut Trump Harus Diselidiki Karena Lakukan Hasutan untuk Berbuat Kerusuhan )
Tapi Ketua DPR AS Nancy Pelosi, dalam panggilan telepon dengan Partai Demokrat DPR hari Senin, menyebut gagasan mengecam Trump sebagai "turun tahta" dan menjelaskan bahwa itu bukan pilihan yang mau dia pertimbangkan, menurut seseorang yang mengetahui hal tersebut.
Pelosi mengatakan kepada DPR Demokrat pada Minggu malam bahwa DPR akan memberikan suara pada pemakzulan minggu ini kecuali Pence bergerak untuk meminta Amandemen ke-25 dengan mayoritas Kabinet untuk menyingkirkan Trump dari kekuasaan.
Namun langkah Partai Demokrat menuju pemakzulan akan menimbulkan komplikasi bagi pemerintahan Biden yang akan datang. Pasalnya, persidangan Senat akan menghambat hari-hari pembukaan kepresiden Joe Biden. Sementara beberapa politisi Partai Demokrat menyarankan untuk menunggu mengirim resolusi pemakzulan ke Senat sampai setelah 100 hari pertama Biden menjabat, Hoyer dan politisi Partai Demokrat lainnya mengatakan bahwa mereka ingin segera melakukannya.
Karena Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan dia tidak akan mengembalikan Senat dari masa reses sebelum 19 Januari, itu akan mendorong persidangan ke awal pemerintahan Biden.(Baca juga: Mayoritas Rakyat AS Ingin Trump Segera Dipecat setelah Rusuh US Capitol )
Lihat Juga :
