Pentagon Bantah Hambat Transisi Kekuasaan AS seperti Klaim Biden

WASHINGTON - Pentagon telah menepis klaim Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahwa kepemimpinan politiknya menghambat transisi kekuasaan dengan menahan informasi tentang keamanan nasional. Kementerian Pertahanan itu menegaskan terus berhubungan dengan tim Biden.

Tak lama setelah Biden mengambil tindakan di Departemen Pertahanan, di antara badan-badan lain yang ia tuduh menghalangi transisi, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Christopher Miller membalas dengan mengatakan bahwa Pentagon telah bertindak lebih jauh daripada "pemerintah baru-baru ini" dalam memfasilitasi proses tersebut. (Baca: Indonesia Disebut Akan Mundur dari Proyek Jet Tempur KF-X/IF-X Korsel )

"Departemen Pertahanan telah melakukan 164 wawancara dengan lebih dari 400 pejabat, dan memberikan lebih dari 5.000 halaman dokumen—jauh lebih banyak dari yang diminta oleh tim transisi Biden," kata Miller dalam sebuah pernyataan pada hari Senin yang dilansir Russia Today, Selasa (29/12/2020).

"Jumlah upaya yang telah dilakukan Pentagon ke dalam proses sejauh ini sudah melampaui yang dilakukan oleh pemerintahan baru-baru ini dengan lebih dari tiga minggu tersisa,” lanjut Miller, yang mencatat bahwa wawancara tambahan dengan staf Biden telah dijadwalkan untuk akhir tahun pada isu tanggap COVID-19 dan keamanan siber, serta untuk awal Januari.

Miller menolak sindiran Biden bahwa orang yang ditunjuk oleh Pentagon era Donald Trump telah merusak transisi dengan membatasi akses ke informasi keamanan nasional yang sensitif. Menurut Miller, departemennya akan terus memberikan tim Biden akses ke informasi non-publik yang terkendali dan rahasia.

Pernyataan Miller itu muncul sebagai reaksi terselubung atas kritik Biden terhadap departemen tersebut pada Senin pagi. Berbicara di Wilmington, Delaware, Presiden terpilih AS itu memilih Departemen Pertahanan dan Kantor Manajemen dan Anggaran sebagai dua badan yang kepemimpinan politiknya telah menanam "penghalang jalan" di jalan transisi. (Baca juga: Laporan Media AS: Saban Tahun, 1.000 Gadis Pakistan Dipaksa Masuk Islam )

"Saat ini, kami tidak mendapatkan semua informasi yang kami butuhkan dari pemerintahan yang akan lengser di bidang keamanan nasional utama," kata Biden, yang mencela kurangnya kerjasama yang dia klaim "tidak bertanggung jawab".