AS Perkuat Dukungan untuk Taiwan dan Tibet, China Marah

BEIJING - China mengungkapkan kemarahan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani langkah-langkah hukum untuk lebih meningkatkan dukungan pada Taiwan dan Tibet.

Dukungan itu telah dimasukkan dalam paket bantuan dan pengeluaran pandemi senilai USD2,3 triliun.

China menyaksikan dengan kekhawatiran yang semakin besar ketika Amerika Serikat terus meningkatkan dukungannya untuk Taiwan yang diklaim sebagai wilayah China. AS juga mengkritik kontrol Beijing di Tibet yang terpencil.

Isu itu semakin menegangkan hubungan bilateral yang telah memburuk akibat isu perdagangan, hak asasi manusia, dan masalah lainnya. (Baca Juga: China Adili Jurnalis Warga karena Siarkan Langsung Wabah COVID-19 dari Wuhan)

Undang-Undang (UU) Jaminan Taiwan 2020 serta Undang-Undang Kebijakan dan Dukungan Tibet 2020, keduanya berisi bahasa yang tidak diterima China. (Lihat Infografis: Didukung Teknologi Informasi, Ini Pekerjaan Favorit di Masa Depan)

Itu termasuk dukungan AS untuk partisipasi Taiwan di berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penjualan senjata reguler. (Lihat Video: Ratusan Rumah di Tiga Desa di Langkat Terendam Banjir)

Di Tibet, yang telah diperintah China dengan tangan besi sejak 1950, UU tersebut mengatakan bahwa sanksi harus dijatuhkan pada para pejabat China yang mengganggu pemilihan pemimpin spiritual yang diasingkan, penerus Dalai Lama.



Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Zhao Lijian mengatakan China "dengan tegas menentang" kedua UU tersebut.

"Tekad pemerintah China untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya tidak tergoyahkan," tegas dia kepada wartawan.

“AS seharusnya tidak menerapkan bagian dari UU itu untuk "menargetkan China" agar tak merusak hubungan China-AS,” papar dia, seraya menambahkan UU itu bentuk campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China.

Di Taiwan, pemerintah Taipei menyambut baik langkah AS tersebut.

“Amerika Serikat adalah sekutu penting Taiwan secara internasional, dan mitra yang solid untuk berbagi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi,” ujar juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan Xavier Chang.

Trump, yang akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari setelah kalah dalam pemilu November dari Presiden terpilih Joe Biden, mundur dari ancaman sebelumnya untuk memblokir RUU anggaran, yang disetujui Kongres pekan lalu.

Keputusan itu setelah Trump mendapat tekanan kuat dari anggota parlemen di kedua sisi lorong politik.

Trump menandatangani RUU itu pada Minggu malam sehingga resmi menjadi UU.