Pelanggaran HAM atas Pengikut Gulen di Turki Jadi Sorotan Internasional

Lebih dari 150.000 pekerja publik, termasuk jenderal, laksamana, hakim, jaksa penuntut, dokter, guru, petugas polisi, dan lain-lain, telah dipecat dengan keputusan darurat tanpa proses hukum yang mengarah pada pelanggaran HAM terhadap ratusan ribu orang. Mereka juga ditahan tanpa proses pengadilan yang adil.

"Catatan HAM Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinilai akan membebani pembicaraan para pemimpin Uni Eropa tentang hubungan masa depan dengan negara itu," kata Komisi Eropa.

"Sementara para pemimpin (UE) telah memusatkan perhatian pada situasi Mediterania timur dalam diskusi mereka baru-baru ini, perkembangan negatif pada supremasi hukum, hak-hak asasi, dan hak fundamental perluasan lainnya, tentu saja, akan berdampak pada pemetaan arah hubungan di masa depan,” kata seorang juru bicara Komisi Eropa kepada EUobserver.

Para pemimpin UE akan membahas apakah akan memasukkan pejabat Turki ke dalam daftar hitam atau menjatuhkan sanksi lain.

Mereka juga akan memberi sinyal jika proses aksesi Turki memiliki dampak jangka panjang, dalam pertemuan puncak yang disebut sebagai "momen penting" dalam hubungan UE-Turki oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell.

Komisi tersebut juga mengomentari masalah HAM setelah hakim pro-Erdogan memenjarakan 337 orang seumur hidup dalam satu hari pekan lalu. Sebagian besar dari mereka adalah perwira muda Angkatan Udara yang dituduh terlibat dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016.

Para diplomat Uni Eropa tidak memantau secara langsung persidangan tersebut, tetapi mereka meyakini bahwa tidak ada independensi yudisial di Turki. Komisi Eropa telah memiliki data jumlah orang yang terlibat dalam tindakan keras pascakudeta.

"Pada Juni 2020, total 19.583 perwira militer diberhentikan dari dinas karena dugaan hubungan mereka dengan gerakan Gulen, sekitar 3.600 pada 2019 saja," kata juru bicara komisi itu, merujuk pada Fethullah Gulen, seorang ulama Turki yang disalahkan oleh Erdogan.

"Sekitar 6.000 mantan personel militer ditangkap atas dasar dugaan keterlibatan mereka dalam percobaan kudeta," imbuh dia.

Turki juga menahan puluhan ribu warga sipil. Tetapi dia menekankan bahwa perlu penghormatan terhadap HAM dan supremasi hukum "mewujudkan baik dasar hubungan (UE-Turki) dan aspirasi rakyat Turki dan Uni Eropa”.