Pajak Khusus bagi Miliarder Solusi Atasi Pandemi dan Kesenjangan

Senin, 07 Desember 2020 - 10:15 WIB
loading...
Pajak Khusus bagi Miliarder Solusi Atasi Pandemi dan Kesenjangan
Pemberlakuan pajak khusus atau peningkatan pajak bagi para miliarder dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan pandemi dan kesenjangan sosial serta ekonomi. Foto: dok/SINDOnews
A A A
NEW YORK - Pandemi Covid-19 dan kesenjangan sosial menjadi permasalahan di banyak negara. Negara pun butuh dana segar untuk mengatasi kedua hal tersebut. Pemberlakuan pajak khusus atau peningkatan pajak bagi para miliarder dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan pandemi dan kesenjangan sosial serta ekonomi.

Argentina merupakan salah satu negara yang meloloskan pajak baru bagi orang kaya. Uang dari pajak tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan medis dan bantuan untuk mengatasi pandemi virus corona. Sebanyak 12.000 warga Argentina yang memiliki kekayaan lebih dari USD2,5 juta diwajibkan membayar pajak tersebut. (Baca: Kemenag Harap Madrasah Jadi Ruang Pembudayaan Pembelajaran)

Pemerintah Inggris juga sedang bersiap untuk menaikkan pajak bagi orang kaya. Pajak orang kaya tersebut bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran pemerintahan yang dipimpin konservatif. Sedangkan kubu oposisi Partai Buruh justru lebih mengusulkan pemberian pajak yang lebih tinggi bagi korporasi.

Pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) juga akan memberlakukan peningkatan pajak atau kebijakan pajak khusus bagi orang kaya. Mereka yang memiliki pendapatan USD400.000 akan mengalami kenaikan pajak. Itu merupakan kebijakan yang sangat bertolak dengan Presiden Donald Trump yang enggan meningkatkan pajak bagi orang kaya.

Selain itu, Biden juga akan fokus untuk membidik pajak khusus dari 600 miliarder AS yang tidak disentuh dalam undang-undang pajak saat ini. Mereka kaum 1% yang disebut dengan orang ultrakaya yang diminta untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi pemerintah dan rakyat AS. Pajak progresi menjadi solusi terbaik untuk menunjukkan komitmen Biden kalau pajak miliarder bukan hanya ilusi.

Di China, peningkatan pajak bagi miliarder bertujuan karena banyak pengusaha yang memindahkan aset ke negara lain. China pun mereformasi sistem pajak pendapatan individu untuk tidak memberatkan masyarakat kelas menengah. Rakyat China juga sudah marah terhadap pemerintah karena pajak bagi orang kaya sangatlah rendah di dunia. Namun, China justru mengandalkan pajak kelas menengah. Banyak pihak justru mengkhawatirkan jika pajak tinggi bagi miliarder justru tren pemindahan aset miliarder China keluar negera tersebut tetap meningkat. (Baca juga: Trump Kalim AS Miliki Rudal Hipersonik Terkuat di Dunia)

Pemerintah Singapura juga melirik pajak bagi para miliarder. Hal itu setelah sejak lama mereka hanya fokus pada kelompok masyarakat berpendapatan. Padahal, 4,4% warga Singapura memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar Singapura. Selain itu, Singapura juga menjadi surga bagi para miliarder dari berbagai negara.

Pajak bagi miliarder atau pun orang kaya dalam masyarakat kapitalistik seperti saat ini sebenarnya merupakan upaya redistribusi kekayaan. Itu menjadi cara untuk memberikan kesempatan untuk keseteraan dalam ekonomi dan sosial. Pemerintah sebagai agen untuk redistribusi kekayaan juga harus menjamin transparansi dan efisiensi pajak tersebut.

Peningkatan pajak bagi orang kaya juga bisa membantu ekonomi terus tumbuh. Padahal, kebanyakan mengalami resesi di saat pandemi seperti sekarang ini. Perlu kebijaksaan para miliarder untuk meningkatkan tepa selira dan kepedulian dengan pemberlakuan pajak yang tinggi. Faktanya, banyak miliarder justru kerap menyembunyikan asetnya, melimpahkan asetnya ke anaknya, serta menyumbangkan kekayaannya ke lembaga amal untuk mendukung kepentingan bisnisnya sendiri.

"Dana pajak miliarder bisa digunakan untuk membantu kaum miskin yang membutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, perumahan dan makanan dalam bentuk subsidi," kata Sudhir Thomas Vadaketh, peneliti dari Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew, Singapura. Upaya pemulihan ekonomi di saat pandemi seperti sekarang ini memang sangat tergantung dengan kebijakan fiskal dan ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan. (Baca juga: Penanganan Terkini Kanker Usus Besar)
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2793 seconds (11.252#12.26)