Pajak Khusus bagi Miliarder Solusi Atasi Pandemi dan Kesenjangan

Halangan paling nyata adalah penolakan dari anggota parlemen dan partai politik. Banyak politikus justru tidak berpihak kepada rakyat secara umum yang diuntungkan dengan pajak bagi miliarder. Kenapa? Itu dikarenakan kebanyakan anggota parlemen merupakan kaki tantangan korporasi dan pengusaha besar. Mereka merupakan kepanjangan tangan miliarder dalam penentuan kebijakan yang hanya menguntungkan kaum 1% saja.

Dalam politik di AS , Demokrat memang memiliki kecenderungan sepakat untuk membelakukan pajak bagi orang kaya. Politikus AS yang serius mengampanyekan pajak bai miliarder adalah anggota parlemen Ihan Omar dari Partai Demokrat. "Sungguh memalukan para miliarder mendapatkan keuntungan dari keluarga pekerja di saat pandemi yang merusak ekonomi dan menewaskan ribuan rakyat AS setiap harinya," kata Omar. Dia mengungkapkan, orang kaya di AS yang hanya 0,001% justru menghindari pajak dalam kehidupan mereka. "Pajak miliarder sangat penting untuk menjamin kualitas kesehatan di saat pandemi bagi rkayat AS," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Senator Bernie Sanders. Dia mendukung usulan undang-undang pajak bagi miliarder di saat krisis untuk menjamin perawatan kesehatan bagi rakyat AS. "Di saat krisis seperti ini, kita memiliki pilihan fundamental untuk dibuat," katanya. Dia mengungkapkan, banyak orang kaya justru semakin kaya sedangkan semakin banyak orang miskin justru bertambah miskin. (Baca juga: Joan Mir Tak kesampingkan Peran Alex Mir)

Tapi, Partai Republik cenderung lebih ortodok dan konservatif serta didukung penuh para miliarder sebagai donaturnya. Berbagai kebijakan untuk pajak untuk orang kaya pun dihalangi oleh anggota parlemen Partai Republik. Misalnya, pemerintahan Trump justru menggagalkan pajak senilai USD1,9 triliun dari perusahaan dan orang kaya.

Fenomena tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di AS , tetapi di banyak negara. Misalnya, kelompok oposisi di Argentina, mengkhawatirkan kebijakan pajak bagi orang kaya justru tidak akan menarik investasi. "Pajak bagi orang kaya justru seperti penyitaan," kata ketua partai kanan-tengah Juntos por el Cambio, dilansir BBC. Padahal, pajak yang diberlakukan bagi 0,8% warga Argentina itu akan digunakan 20% untuk suplai medis, 20% untuk membantu bisnis menengah dan kecil, 20% untuk beasiswa, dan 15% pembangunan sosial, serta 25% untuk subsidi gas alam.

Ketakutan menaikkan pajak bagi orang kaya juga ditakutkan di AS. Menurut David Wessel, peneliti kebijakan fiskal di Brookings, menyebutkan pajak orang kaya akan mengurangi investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memicu penghindaran pajak kreatif. "Pajak orang kaya tidak akan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan masyarakat dan menghukum pengusaha kaya," katanya. (Lihat videonya: Tim Satgas Tinombala Memburu Kelompok MIT)

Jonathan Soros, CEO JS Capital Management, mengusulkan agar pajak miliarder seharusnya dikelola secara independen baik oleh pemerintah atau dilimpahkan ke lembaga lain. "Nantinya, lembaga independen itu yang membuat kesepakatan dengan miliarder tentang penggunaan pajak tersebut," ujarnya. Itu akan menghasilkan suatu yang baik karena ada upaya membangun kesadaran dari para miliarder. (Andika H Mustaqim)