Digunakan untuk Kritik Pemerintah, Kepulauan Solomon Akan Larang Facebook
Selasa, 17 November 2020 - 17:30 WIB
loading...
Kepulauan Solomon berencana untuk melarang penggunaan Facebook. Foto/Ilustrasi/Sindonews
A
A
A
HONIARA - Kepulauan Solomon berencana melarang penggunaan Facebook untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal itu dilakukan setelah platform media sosial itu digunakan untuk menyerbarkan kritik pedas terhadap pemerintah.
Pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare, mengatakan pihaknya akan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keputusannya pada Selasa (17/11/2020) malam waktu setempat.
Jika larangan itu terus berlanjut, Kepulauan Solomon hanya akan bergabung dengan beberapa negara di dunia, termasuk China, Iran dan Korea Utara (Korut), yang secara aktif membatasi platform jejaring sosial terbesar di dunia itu.
Seorang juru bicara Facebook Inc mengatakan perusahaan itu menghubungi pemerintah Solomon untuk membahas masalah tersebut.
"Langkah ini akan berdampak pada ribuan orang di Kepulauan Solomon yang menggunakan layanan kami untuk terhubung dan terlibat dalam diskusi penting di seluruh Pasifik," kata juru bicara itu seperti dikutip dari Reuters.
Pemerintah Kepulauan Solomon mendapat kritik keras di media sosial atas distribusi dana stimulus ekonomi di tengah pandemi virus Corona dan dampak keputusan negara Pasifik itu untuk mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke China.(Baca juga: Setelah Kepulauan Solomon, Giliran Kiribati 'Ceraikan' Taiwan )
Menurut media setempat, Solomon Times, Menteri Komunikasi Solomon Peter Shanel Agovaka adalah salah satu pendukung utama larangan tersebut. Ia menyahkan "bahasa kasar" dan "pembunuhan karakter" menteri pemerintah, termasuk perdana menteri, yang dilakukan di platform itu sebagai dasar dari keputusan tersebut.
Facebook adalah forum diskusi yang sangat populer di Kepulauan Solomon dengan populasi sekitar 650.000 orang yang tersebar di negara kepulauan yang luas. Pemerintah negara itu juga menggunakan Facebook untuk menyiarkan pidato perdana menteri dan menyebarkan informasi kesehatan selama pandemi.
Pemimpin oposisi Matthew Wale mengatakan kepada Reuters bahwa dia akan menentang langkah tersebut.
"Politisi selalu khawatir tentang orang-orang yang memiliki akses ke informasi dan dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas - itu benar-benar tidak bisa menjadi dasar untuk mengajukan larangan," kata Wale kepada Reuters melalui telepon.(Baca juga: Grup Facebook Stop the Steal Serukan 'Angkat Senjata' Jika Trump Kalah )
"Saya sama sekali tidak melihat pembenaran apa pun untuk larangan seperti itu," imbuhnya.
Pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare, mengatakan pihaknya akan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keputusannya pada Selasa (17/11/2020) malam waktu setempat.
Jika larangan itu terus berlanjut, Kepulauan Solomon hanya akan bergabung dengan beberapa negara di dunia, termasuk China, Iran dan Korea Utara (Korut), yang secara aktif membatasi platform jejaring sosial terbesar di dunia itu.
Seorang juru bicara Facebook Inc mengatakan perusahaan itu menghubungi pemerintah Solomon untuk membahas masalah tersebut.
"Langkah ini akan berdampak pada ribuan orang di Kepulauan Solomon yang menggunakan layanan kami untuk terhubung dan terlibat dalam diskusi penting di seluruh Pasifik," kata juru bicara itu seperti dikutip dari Reuters.
Pemerintah Kepulauan Solomon mendapat kritik keras di media sosial atas distribusi dana stimulus ekonomi di tengah pandemi virus Corona dan dampak keputusan negara Pasifik itu untuk mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke China.(Baca juga: Setelah Kepulauan Solomon, Giliran Kiribati 'Ceraikan' Taiwan )
Menurut media setempat, Solomon Times, Menteri Komunikasi Solomon Peter Shanel Agovaka adalah salah satu pendukung utama larangan tersebut. Ia menyahkan "bahasa kasar" dan "pembunuhan karakter" menteri pemerintah, termasuk perdana menteri, yang dilakukan di platform itu sebagai dasar dari keputusan tersebut.
Facebook adalah forum diskusi yang sangat populer di Kepulauan Solomon dengan populasi sekitar 650.000 orang yang tersebar di negara kepulauan yang luas. Pemerintah negara itu juga menggunakan Facebook untuk menyiarkan pidato perdana menteri dan menyebarkan informasi kesehatan selama pandemi.
Pemimpin oposisi Matthew Wale mengatakan kepada Reuters bahwa dia akan menentang langkah tersebut.
"Politisi selalu khawatir tentang orang-orang yang memiliki akses ke informasi dan dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas - itu benar-benar tidak bisa menjadi dasar untuk mengajukan larangan," kata Wale kepada Reuters melalui telepon.(Baca juga: Grup Facebook Stop the Steal Serukan 'Angkat Senjata' Jika Trump Kalah )
"Saya sama sekali tidak melihat pembenaran apa pun untuk larangan seperti itu," imbuhnya.
(ber)
Lihat Juga :
