Gugat Hasil Pilpres, Pukulan Telak Hantam Partai Republik

Porter Wright mengajukan mosi pada hari Kamis, ketika kritik tumbuh bahwa firma hukum tersebut mendukung upaya hukum Partai Republik untuk membantu Trump menentang keinginan rakyat Amerika.

Porter Wright, yang telah memperoleh bayaran lebih dari USD700.000 dari tim kampanye Trump, tampaknya menghapus feed Twitter-nya pada hari Selasa setelah dibanjiri dengan serangan para netizen. Pembayaran tersebut mencakup lebih dari USD140.000 yang dibayarkan melalui akun Komite Nasional Republik untuk tantangan "penghitungan ulang", menurut catatan Komisi Pemilihan Federal.

Perusahaan itu tidak menjawab pertanyaan spesifik tentang feed Twitter atau apakah firma itu akan berhenti mewakili tim kampanye Trump sepenuhnya. Dalam sebuah pernyataan awal pekan ini, perusahaan itu mengatakan memiliki sejarah panjang dalam menangani kasus hukum pemilu untuk tim kampanye Demokrat, Republik dan independen. Mereka tampaknya masih bekerja untuk tim kampanye beberapa wilayah lainnya di Pennsylvania.

“Terkadang, (permintaan) ini meminta kami untuk menangani kasus-kasus kontroversial. Kami mengharapkan kritik dalam kasus seperti itu, dan kami menegaskan hak semua individu untuk mengungkapkan keprihatinan dan ketidaksetujuan,” kata perusahaan yang berbasis di Ohio tersebut.

Pengunduran diri mereka membuat pengacara pemilu lokal Linda A. Kerns dari Philadelphia sebagai satu-satunya pengacara yang tersisa dalam kasus sertifikasi yang diajukan di pengadilan federal. Kerns berada di pengadilan untuk tim kampanye Trump pada hari Jumat dalam kasus kenegaraan di Philadelphia yang melibatkan tantangan terhadap sekitar 8.300 surat suara yang masuk di mana para pemilih melakukan dugaan kesalahan teknis. Hakim dalam kasus itu tidak segera memutuskan.

Pengadilan banding AS, dalam menolak permintaan pada hari Jumat untuk perintah sementara, mengatakan pengadilan itu tidak memutuskan kebijaksanaan perpanjangan tiga hari atau kekuasaan pengadilan negara untuk mengabulkannya.(Baca juga: Trump-Biden Terlibat Perang Hukum Soal Kemenangan Pilpres )

Sebaliknya, pengadilan mengatakan warga negara yang menggugat - calon anggota kongres dan empat pemilih - tidak memiliki hak untuk menghentikan penghitungan suara yang diajukan oleh pemilih mengikuti aturan yang ditetapkan.