Para Anggota Parlemen Pro-Demokrasi Hong Kong Mengancam Mundur
Kamis, 12 November 2020 - 08:32 WIB
loading...
Para anggota parlemen dari kubu oposisi Hong Kong. Foto/REUTERS
A
A
A
HONG KONG - Para anggota parlemen dari kubu pro-demokrasi Hong Kong mengancam mundur untuk memprotes pengusiran empat teman mereka dari majelis kota itu.
Pengusiran dilakukan setelah China memberi otoritas wewenang baru untuk melawan para pengkritik.
Parlemen China sebelumnya mengadopsi resolusi yang memungkinkan eksekutif mengusir anggota parlemen yang dianggap mendukung kemerdekaan Hong Kong, berkolusi dengan pasukan asing atau mengancam keamanan nasional, tanpa harus melalui pengadilan.
Tak lama kemudian, pemerintah kota Hong Kong mengumumkan diskualifikasi empat anggota majelis yang sebelumnya dilarang mencalonkan diri kembali. Pihak berwenang menganggap janji setia empat orang itu kepada Hong Kong tidak tulus. (Baca Juga: China Desak AS Berhenti Campur Tangan di Hong Kong)
Langkah tersebut meningkatkan kekhawatiran lebih lanjut di Barat tentang tingkat otonomi Hong Kong, yang dijanjikan dengan formula "satu negara, dua sistem" saat Inggris mengakhiri pemerintahan kolonialnya dan mengembalikan Hong Kong ke China pada 1997. (Lihat Infografis: 4 Hal Ini Bisa Dilakukan Trump Setelah Lengser Presiden)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab mengatakan pengusiran keempat anggota parlemen tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan Hong Kong seperti diatur dalam Deklarasi Bersama Inggris-China. (Lihat Video: Ledakan Terjadi di Pemakaman Kota Jeddah, 2 Orang Terluka)
"Kampanye untuk melecehkan, melumpuhkan, dan mendiskualifikasi oposisi demokratis ini menodai reputasi internasional China dan merusak stabilitas jangka panjang Hong Kong," ungkap Raab.
Pada konferensi pers di Hong Kong yang dimulai dengan semua anggota parlemen oposisi bergandengan tangan, ketua Partai Demokrat Wuu Chi-Wai berkata, “Kami tidak dapat lagi memberitahu dunia bahwa kami masih memiliki 'satu negara, dua sistem,’ ini mendeklarasikan kematian resminya. ”
Anggota oposisi dari majelis Hong Kong, semua bagian dari pengawal tua yang moderat dari Demokrat, mengatakan bahwa mereka telah mencoba melawan apa yang dilihat banyak orang di Hong Kong sebagai tindakan Beijing merampas kebebasan.
"Misi saya sebagai legislator untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan tidak dapat dilanjutkan, tetapi saya pasti akan ikut jika orang-orang Hong Kong terus memperjuangkan nilai-nilai inti Hong Kong," ujar salah satu anggota parlemen yang didiskualifikasi, Kwok Ka-Ki, kepada wartawan.
China membantah mengekang hak dan kebebasan di pusat keuangan global tersebut. Namun pihak berwenang di Hong Kong dan Beijing telah bergerak cepat membungkam perbedaan pendapat setelah protes anti-pemerintah berkobar pada Juni tahun lalu dan menjerumuskan kota itu ke dalam krisis.
Pemerintah kota mengatakan dalam pernyataan bahwa empat anggota parlemen yakni Kwok, Alvin Yeung, Dennis Kwok dan Kenneth Leung, dikeluarkan dari majelis karena membahayakan keamanan nasional.
Pemimpin Hong Kong yang didukung Beijing, Carrie Lam, kemudian mengatakan dalam pengarahan bahwa dia menyambut beragam pendapat di badan legislatif yang memiliki 70 kursi, tetapi undang-undang harus diterapkan.
Pengusiran dilakukan setelah China memberi otoritas wewenang baru untuk melawan para pengkritik.
Parlemen China sebelumnya mengadopsi resolusi yang memungkinkan eksekutif mengusir anggota parlemen yang dianggap mendukung kemerdekaan Hong Kong, berkolusi dengan pasukan asing atau mengancam keamanan nasional, tanpa harus melalui pengadilan.
Tak lama kemudian, pemerintah kota Hong Kong mengumumkan diskualifikasi empat anggota majelis yang sebelumnya dilarang mencalonkan diri kembali. Pihak berwenang menganggap janji setia empat orang itu kepada Hong Kong tidak tulus. (Baca Juga: China Desak AS Berhenti Campur Tangan di Hong Kong)
Langkah tersebut meningkatkan kekhawatiran lebih lanjut di Barat tentang tingkat otonomi Hong Kong, yang dijanjikan dengan formula "satu negara, dua sistem" saat Inggris mengakhiri pemerintahan kolonialnya dan mengembalikan Hong Kong ke China pada 1997. (Lihat Infografis: 4 Hal Ini Bisa Dilakukan Trump Setelah Lengser Presiden)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab mengatakan pengusiran keempat anggota parlemen tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan Hong Kong seperti diatur dalam Deklarasi Bersama Inggris-China. (Lihat Video: Ledakan Terjadi di Pemakaman Kota Jeddah, 2 Orang Terluka)
"Kampanye untuk melecehkan, melumpuhkan, dan mendiskualifikasi oposisi demokratis ini menodai reputasi internasional China dan merusak stabilitas jangka panjang Hong Kong," ungkap Raab.
Pada konferensi pers di Hong Kong yang dimulai dengan semua anggota parlemen oposisi bergandengan tangan, ketua Partai Demokrat Wuu Chi-Wai berkata, “Kami tidak dapat lagi memberitahu dunia bahwa kami masih memiliki 'satu negara, dua sistem,’ ini mendeklarasikan kematian resminya. ”
Anggota oposisi dari majelis Hong Kong, semua bagian dari pengawal tua yang moderat dari Demokrat, mengatakan bahwa mereka telah mencoba melawan apa yang dilihat banyak orang di Hong Kong sebagai tindakan Beijing merampas kebebasan.
"Misi saya sebagai legislator untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan tidak dapat dilanjutkan, tetapi saya pasti akan ikut jika orang-orang Hong Kong terus memperjuangkan nilai-nilai inti Hong Kong," ujar salah satu anggota parlemen yang didiskualifikasi, Kwok Ka-Ki, kepada wartawan.
China membantah mengekang hak dan kebebasan di pusat keuangan global tersebut. Namun pihak berwenang di Hong Kong dan Beijing telah bergerak cepat membungkam perbedaan pendapat setelah protes anti-pemerintah berkobar pada Juni tahun lalu dan menjerumuskan kota itu ke dalam krisis.
Pemerintah kota mengatakan dalam pernyataan bahwa empat anggota parlemen yakni Kwok, Alvin Yeung, Dennis Kwok dan Kenneth Leung, dikeluarkan dari majelis karena membahayakan keamanan nasional.
Pemimpin Hong Kong yang didukung Beijing, Carrie Lam, kemudian mengatakan dalam pengarahan bahwa dia menyambut beragam pendapat di badan legislatif yang memiliki 70 kursi, tetapi undang-undang harus diterapkan.
(sya)
Lihat Juga :
