Dugaan Kejahatan Perang Pasukan Australia di Afghanistan Masalah Serius

SYDNEY - Perdana Menteri (PM) Scott Morrison mengatakan laporan eksplosif tentang dugaan kejahatan perang oleh pasukan Australia di Afghanistan akan ditanggapi sangat serius oleh pemerintah pemerintah. Dugaan kejahatan perang itu melibatkan pasukan khusus Australia mulai tahun 2005.

Kepala Pasukan Pertahanan Angus Campbell telah menerima laporan dari inspektur jenderal Pasukan Pertahanan Australia, yang ditugaskan pada tahun 2016 untuk menyelidiki lusinan insiden, termasuk dugaan pembunuhan di luar hukum, di Afghanistan dari tahun 2005 hingga 2016.

"Ini adalah masalah yang sangat, sangat serius dan pemerintah akan menanganinya dengan sangat serius," kata PM Morrison pada hari Sabtu (7/11/2020). (Baca: Sadisnya Pasukan Khusus Australia di Afghanistan: Tembak Kepala, Gorok Leher Warga )

"Kami akan mematuhi proses hukum dan kelembagaan yang tepat yang sesuai di sini," ujarnya, seperti dikutip news.com.au.

Ditanya tingkat informasi apa yang boleh dilihat publik, Morrison mengatakan dia akan berbicara lebih banyak tentang itu minggu depan.

Penyelidikan yang sangat diantisipasi atas tuduhan kejahatan perang oleh pasukan Australia di Afghanistan selesai.

“Namun pada tahap ini, (Kepala Pasukan Pertahanan) telah menerima laporan tersebut. Ini mengarah ke masalah yang sangat sensitif," kata Morrison. (Baca juga: Pasukan Khusus Australia Eksekusi Tahanan Afghanistan yang Sudah Diborgol )

“Penting bagi kami untuk menjalankan proses di sini yang menghormati integritas pasukan pertahanan kami, yang menjunjung standar yang diharapkan semua warga Australia dari pasukan pertahanan, dan untuk memastikan orang-orang diperlakukan secara adil dalam proses itu juga.”

Inspektur Jenderal Pertahanan telah mengonfirmasi dalam laporan tahunan terbaru bahwa setidaknya 55 insiden terpisah yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum selama perang telah diperiksa.

"Ini melibatkan tuduhan pembunuhan yang sebagian besar di luar hukum terhadap orang-orang yang bukan kombatan atau bukan lagi kombatan, tetapi juga 'perlakuan kejam' terhadap orang-orang tersebut," bunyi laporan tahunan itu.