Normalisasi Hubungan Sudan-Israel Picu Kontroversi
Senin, 26 Oktober 2020 - 10:35 WIB
loading...
Upaya politik sepihak yang dilakukan elite Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel memicu kontroversi dan polemik di negara tersebut. Foto/Al Jazeera
A
A
A
KHARTOUM - Upaya politik sepihak yang dilakukan elite Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel memicu kontroversi dan polemik di negara tersebut. Sebagian kelompok dan warga Sudan menolak kesepakatan normalisasi hubungan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, dan para pemimpin transisi Sudan.
Kesepakatan itu menjadikan Sudan sebagai negara Arab ketiga yang memutuskan menjalin hubungan dengan Israel pada tahun ini. Isu Israel merupakan hal sensitif di Sudan yang dikenal sebagai negara kritikus keras terhadap Israel. (Baca: Inilah Penyebab Hati Tidak Merasakan manisnya Iman)
Itu memicu ketegangan antara pemimpin sipil dan militer menjelang transisi pemerintahan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan menyusul demonstrasi berkelanjutan selama beberapa bulan pada April 2019. Proses tersebut bisa saja memicu kembalinya konflik militer karena ketegangan kepemimpinan sipil dan militer. Tidak jelas juga kapan kesepakatan normalisasi Sudan-Israel akan segera direalisasikan.
Pemerintahan transisi Sudan menyatakan hubungan dengan Israel seharusnya dipisahkan dari penghapusan Sudan sebagai negara pendukung terorisme oleh AS. Sudan juga menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan bantuan hutang, keamanan pangan dan pembangunan ekonomi menunjukkan dengan kesepakatan dengan Israel maka terdapat pertukaran bantuan. Selain itu, Sudan juga tidak akan diblokade ekonomi dari negara anggota Liga Arab.
Pengkritik kesepakatan normalisasi hubungan tersebut berasal dari National Consensus Forces Alliance, kelompok krisi dan komponen penting aliansi Kebebasan dan Perubahan yang berjuang melawan Bashir. “Kekuatan transisi melanggar dokumen konstitusi yang mewujudkan normalisasi dengan entitas Zionis dan mengabaikan komitmen Tiga Tidak Sudan,” demikian keterangan mereka, dilansir Al Jazeera. Tiga Tidak itu merupakan komitmen yang dibuat di Khartoum oleh negara-negara Arab pada 1967 tentang “tidak ada pengakuan terhadap Israel, tidak ada perdamaian dengan Israel dan tidak ada negosiasi dengan Israel.”
Kesepakatan itu menjadikan Sudan sebagai negara Arab ketiga yang memutuskan menjalin hubungan dengan Israel pada tahun ini. Isu Israel merupakan hal sensitif di Sudan yang dikenal sebagai negara kritikus keras terhadap Israel. (Baca: Inilah Penyebab Hati Tidak Merasakan manisnya Iman)
Itu memicu ketegangan antara pemimpin sipil dan militer menjelang transisi pemerintahan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan menyusul demonstrasi berkelanjutan selama beberapa bulan pada April 2019. Proses tersebut bisa saja memicu kembalinya konflik militer karena ketegangan kepemimpinan sipil dan militer. Tidak jelas juga kapan kesepakatan normalisasi Sudan-Israel akan segera direalisasikan.
Pemerintahan transisi Sudan menyatakan hubungan dengan Israel seharusnya dipisahkan dari penghapusan Sudan sebagai negara pendukung terorisme oleh AS. Sudan juga menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan bantuan hutang, keamanan pangan dan pembangunan ekonomi menunjukkan dengan kesepakatan dengan Israel maka terdapat pertukaran bantuan. Selain itu, Sudan juga tidak akan diblokade ekonomi dari negara anggota Liga Arab.
Pengkritik kesepakatan normalisasi hubungan tersebut berasal dari National Consensus Forces Alliance, kelompok krisi dan komponen penting aliansi Kebebasan dan Perubahan yang berjuang melawan Bashir. “Kekuatan transisi melanggar dokumen konstitusi yang mewujudkan normalisasi dengan entitas Zionis dan mengabaikan komitmen Tiga Tidak Sudan,” demikian keterangan mereka, dilansir Al Jazeera. Tiga Tidak itu merupakan komitmen yang dibuat di Khartoum oleh negara-negara Arab pada 1967 tentang “tidak ada pengakuan terhadap Israel, tidak ada perdamaian dengan Israel dan tidak ada negosiasi dengan Israel.”
Lihat Juga :
