Normalisasi Israel-Sudan: Netanyahu Semringah, Palestina Meradang
loading...
A
A
A
Pernyataan resmi Hamas meminta rakyat Sudan untuk menolak apa yang disebut sebagai kesepakatan memalukan.
Kepresidenan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki Israel, ikut mengecam kesepakat tersebut.
"Kepresidenan Negara Palestina hari ini menyatakan kecaman dan penolakannya terhadap kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel yang merebut tanah Palestina," bunyi sebuah pernyataan.
"Tidak ada yang memiliki hak untuk berbicara atas nama rakyat Palestina dan perjuangan Palestina," sambung pernyataan itu.
Sudan adalah negara Arab ketiga sejak Agustus yang mengumumkan normalisasi hubungannya dengan Israel, setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Kabar terkait normalisasi hubungan antara Israel dengan Sudan berhembus sejak beberapa waktu lalu. Terlebih Netanyahu telah melakukan pertemuan dengan kepala dewan penguasa Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, di Uganda tahun ini.
Pertemuan Netanyahu-Burhan yang terjadi pada bulan Februari itu menjadi kejutan dan dihadapi dengan sikap permusuhan di Sudan. Sejumlah anggota kabinet Sudan kemudian membantah bahwa Burhan telah membuat janji normalisasi.(Baca juga: PM Sudan Siap Jalin Hubungan dengan Israel Jika Parlemen Setuju )
Mantan orang kuat Sudan, Omar al-Bashir, dekat dengan kelompok Islamis, termasuk pendiri al-Qaeda Osama bin Laden. Di bawah Bashir, Sudan adalah pendukung gerakan Islam Palestina Hamas, yang para pemimpinnya sesekali mengunjungi Khartoum.
Israel pada masa itu menuduh Sudan mengizinkan jalan masuk melalui wilayah persenjataannya yang dikirim dari Iran dan diselundupkan ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Bashir digulingkan tahun lalu dan digantikan oleh pemerintahan transisi, yang menghadapi kesulitan ekonomi yang serius dengan depresiasi tajam pound Sudan.
Kepresidenan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki Israel, ikut mengecam kesepakat tersebut.
"Kepresidenan Negara Palestina hari ini menyatakan kecaman dan penolakannya terhadap kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel yang merebut tanah Palestina," bunyi sebuah pernyataan.
"Tidak ada yang memiliki hak untuk berbicara atas nama rakyat Palestina dan perjuangan Palestina," sambung pernyataan itu.
Sudan adalah negara Arab ketiga sejak Agustus yang mengumumkan normalisasi hubungannya dengan Israel, setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Kabar terkait normalisasi hubungan antara Israel dengan Sudan berhembus sejak beberapa waktu lalu. Terlebih Netanyahu telah melakukan pertemuan dengan kepala dewan penguasa Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, di Uganda tahun ini.
Pertemuan Netanyahu-Burhan yang terjadi pada bulan Februari itu menjadi kejutan dan dihadapi dengan sikap permusuhan di Sudan. Sejumlah anggota kabinet Sudan kemudian membantah bahwa Burhan telah membuat janji normalisasi.(Baca juga: PM Sudan Siap Jalin Hubungan dengan Israel Jika Parlemen Setuju )
Mantan orang kuat Sudan, Omar al-Bashir, dekat dengan kelompok Islamis, termasuk pendiri al-Qaeda Osama bin Laden. Di bawah Bashir, Sudan adalah pendukung gerakan Islam Palestina Hamas, yang para pemimpinnya sesekali mengunjungi Khartoum.
Israel pada masa itu menuduh Sudan mengizinkan jalan masuk melalui wilayah persenjataannya yang dikirim dari Iran dan diselundupkan ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Bashir digulingkan tahun lalu dan digantikan oleh pemerintahan transisi, yang menghadapi kesulitan ekonomi yang serius dengan depresiasi tajam pound Sudan.