PM Sudan Siap Jalin Hubungan dengan Israel Jika Parlemen Setuju
loading...
Perdana Menteri (PM) Sudan Abdalla Hamdok. Foto/REUTERS
A
A
A
KHARTOUM - Perdana Menteri (PM) Sudan Abdalla Hamdok siap menjalin normalisasi hubungan dengan Israel jika parlemen mendukungnya.
Dua sumber pemerintah Sudan mengungkapkan itu pada Reuters. Komentar itu adalah tanda paling jelas bahwa Hamdok ingin merenungkan membangun hubungan dengan mantan musuhnya yakni Israel.
Sudan mendapat tekanan dari Amerika Serikat (AS) untuk menjalin hubungan dengan Israel. Meski demikian, langkah itu tidak akan terwujud dalam waktu dekat karena parlemen masih perlu disusun dengan kesepakatan pembagian kekuasaan antara para pejabat militer dan sipil.
Militer dan sipil mengelola Sudan sejak tergulingnya pemimpin Sudan Omar al-Bashir pada 2019. Tidak jelas kapan parlemen akan dibentuk.
Belum ada respon dari pemerintah untuk memberi komentar atas kebijakan itu.
Pemerintahan teknokratis Hamdok sejauh ini menolak upaya AS mendorong Sudan mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain yang menandatangani perjanjian menjalin hubungan formal dengan Israel di Gedung Putih bulan lalu.
Sebaliknya, tokoh-tokoh militer yang memimpin transisi politik Sudan tampak terbuka untuk menormalisasi hubungan, meskipun kelompok sipil termasuk sayap kiri dan politisi Islam lebih enggan. (Baca Juga: UEA Buat Permintaan Resmi untuk Buka Kedubes di Israel)
"Perdana menteri akan melanjutkan langkah-langkah yang diambil Kepala Dewan Transisi Abdel Fattah al-Burhan untuk menjalin hubungan dengan Israel jika dewan legislatif, setelah dibentuk, menyetujui keputusan untuk menormalisasi hubungan," kata sumber senior pemerintahan Sudan. (Lihat Infografis: CN-235 PTDI Siap Bersaing dalam Tender Pesawat Patroli Malaysia)
Masalah ini sensitif di Sudan karena negara itu merupakan salah satu musuh Israel. (Lihat Video: Tak Hanya Nama Jalan, UEA Segera Bangun Masjid Presiden Jokowi)
“Kehati-hatian Khartoum mencerminkan kekhawatiran bahwa langkah kebijakan luar negeri itu dapat mengganggu keseimbangan antara faksi militer dan sipil, dan bahkan membahayakan pemerintah,” ungkap dua sumber senior pemerintah Sudan.
Tetapi kesepakatan antara Sudan dan Israel mungkin semakin dekat saat Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa Washington akan menghapus Khartoum dari daftar negara sponsor terorisme, sebutan yang menghambat kemampuan Sudan mendapatkan keringanan utang.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam panggilan telepon dengan Hamdok pada Kamis memuji upayanya hingga saat ini untuk meningkatkan hubungan Sudan dengan Israel.
Dua sumber pemerintah Sudan mengungkapkan itu pada Reuters. Komentar itu adalah tanda paling jelas bahwa Hamdok ingin merenungkan membangun hubungan dengan mantan musuhnya yakni Israel.
Sudan mendapat tekanan dari Amerika Serikat (AS) untuk menjalin hubungan dengan Israel. Meski demikian, langkah itu tidak akan terwujud dalam waktu dekat karena parlemen masih perlu disusun dengan kesepakatan pembagian kekuasaan antara para pejabat militer dan sipil.
Militer dan sipil mengelola Sudan sejak tergulingnya pemimpin Sudan Omar al-Bashir pada 2019. Tidak jelas kapan parlemen akan dibentuk.
Belum ada respon dari pemerintah untuk memberi komentar atas kebijakan itu.
Pemerintahan teknokratis Hamdok sejauh ini menolak upaya AS mendorong Sudan mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain yang menandatangani perjanjian menjalin hubungan formal dengan Israel di Gedung Putih bulan lalu.
Sebaliknya, tokoh-tokoh militer yang memimpin transisi politik Sudan tampak terbuka untuk menormalisasi hubungan, meskipun kelompok sipil termasuk sayap kiri dan politisi Islam lebih enggan. (Baca Juga: UEA Buat Permintaan Resmi untuk Buka Kedubes di Israel)
"Perdana menteri akan melanjutkan langkah-langkah yang diambil Kepala Dewan Transisi Abdel Fattah al-Burhan untuk menjalin hubungan dengan Israel jika dewan legislatif, setelah dibentuk, menyetujui keputusan untuk menormalisasi hubungan," kata sumber senior pemerintahan Sudan. (Lihat Infografis: CN-235 PTDI Siap Bersaing dalam Tender Pesawat Patroli Malaysia)
Masalah ini sensitif di Sudan karena negara itu merupakan salah satu musuh Israel. (Lihat Video: Tak Hanya Nama Jalan, UEA Segera Bangun Masjid Presiden Jokowi)
“Kehati-hatian Khartoum mencerminkan kekhawatiran bahwa langkah kebijakan luar negeri itu dapat mengganggu keseimbangan antara faksi militer dan sipil, dan bahkan membahayakan pemerintah,” ungkap dua sumber senior pemerintah Sudan.
Tetapi kesepakatan antara Sudan dan Israel mungkin semakin dekat saat Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa Washington akan menghapus Khartoum dari daftar negara sponsor terorisme, sebutan yang menghambat kemampuan Sudan mendapatkan keringanan utang.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam panggilan telepon dengan Hamdok pada Kamis memuji upayanya hingga saat ini untuk meningkatkan hubungan Sudan dengan Israel.
(sya)
Lihat Juga :
