Partai-partai Besar di Kashmir Bersatu Perjuangkan Otonomi
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 03:56 WIB
loading...
Partai-partai besar di Kashmir bersatu untuk memperjuangkan pengembalian otonomi. Foto/Walla Kashmir
A
A
A
SRINAGAR - Partai politik utama Kashmir mengumumkan aliansi besar untuk mengupayakan pemulihan otonominya secara damai. Itu dilakukan setelah India membebaskan pemimpin politik utama terakhir Kashmir dari penahanan yang lama.
Pada hari Selasa, pemerintah memerintahkan pembebasan Mehbooba Mufti setelah menahannya selama 14 bulan. Ia serta para pemimpin lainnya segera menyerukan kampanye untuk memulihkan hak-hak khusus Kashmir.
"Pertempuran kami adalah pertarungan konstitusional. Kami ingin pemerintah India mengembalikan kepada rakyat negara bagian (Kashmir) hak-hak yang mereka pegang sebelum 5 Agustus 2019," kata mantan menteri utama Kashmir Farooq Abdullah seperti dikutip dari Reuters, Jumat (16/10/2020).(Baca juga: India Selidiki Sepak Terjang Badan Amal dan LSM Turki di Kashmir )
Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut status khusus wilayah mayoritas Muslim itu tahun lalu, menindak oposisi dan mengumpulkan ratusan orang untuk mencegah protes.
Pemerintah Modi mengatakan pada saat itu bahwa pengakhiran status khusus Kashmir diperlukan untuk integrasi yang lebih dekat dari wilayah pegunungan Himalaya ke seluruh India.
Setelah mencabut otonomi Kashmir, pemerintah New Delhi memberlakukan pemadaman komunikasi dengan telepon seluler, sambungan internet dan sambungan telepon rumah terputus sebagai bagian dari tindakan kerasnya.(Baca juga: Pakistan: Dunia Harus Hentikan Genosida di Kashmir )
Abdullah dan putranya Omar Abdullah, keduanya mantan menteri utama, dibebaskan oleh pihak berwenang awal tahun ini.(Lihat video: 160 Juta Warga Jadi Prioritas Penerimaan Vaksin Covid-19 )
Pada hari Selasa, pemerintah memerintahkan pembebasan Mehbooba Mufti setelah menahannya selama 14 bulan. Ia serta para pemimpin lainnya segera menyerukan kampanye untuk memulihkan hak-hak khusus Kashmir.
"Pertempuran kami adalah pertarungan konstitusional. Kami ingin pemerintah India mengembalikan kepada rakyat negara bagian (Kashmir) hak-hak yang mereka pegang sebelum 5 Agustus 2019," kata mantan menteri utama Kashmir Farooq Abdullah seperti dikutip dari Reuters, Jumat (16/10/2020).(Baca juga: India Selidiki Sepak Terjang Badan Amal dan LSM Turki di Kashmir )
Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut status khusus wilayah mayoritas Muslim itu tahun lalu, menindak oposisi dan mengumpulkan ratusan orang untuk mencegah protes.
Pemerintah Modi mengatakan pada saat itu bahwa pengakhiran status khusus Kashmir diperlukan untuk integrasi yang lebih dekat dari wilayah pegunungan Himalaya ke seluruh India.
Setelah mencabut otonomi Kashmir, pemerintah New Delhi memberlakukan pemadaman komunikasi dengan telepon seluler, sambungan internet dan sambungan telepon rumah terputus sebagai bagian dari tindakan kerasnya.(Baca juga: Pakistan: Dunia Harus Hentikan Genosida di Kashmir )
Abdullah dan putranya Omar Abdullah, keduanya mantan menteri utama, dibebaskan oleh pihak berwenang awal tahun ini.(Lihat video: 160 Juta Warga Jadi Prioritas Penerimaan Vaksin Covid-19 )
(ber)
Lihat Juga :
