Perusahaan Terkait Intelijen China Kantongi Data 2.100 Warga Indonesia

Kamis, 24 September 2020 - 08:58 WIB
loading...
Perusahaan Terkait Intelijen China Kantongi Data 2.100 Warga Indonesia
Foto/Ilustrasi
A A A
CANBERRA - Sebuah perusahaan China yang memiliki hubungan dengan jaringan militer dan intelijen Beijing telah mengumpulkan database informasi terperinci ribuan warga sejumlah negara, termasuk Indonesia .

Database 2,4 juta orang, termasuk data 2.100 warga Indonesia, telah dibocorkan dari perusahaan Shenzen Zhenhua Data yang diyakini digunakan oleh dinas intelijen China, Kementerian Keamanan Negara.

Basis data tersebut bocor ke tangan seorang akademisi Amerika Serikat (AS) yang berbasis di Vietnam, Profesor Chris Balding, yang hingga tahun 2018 bekerja di Universitas Peking sebelum meninggalkan China dengan alasan khawatir akan keselamatannya.(Baca juga: Beijing: Tuduhan Perwira Polisi New York Agen Mata-mata China Murni Palsu )

"China benar-benar membangun pengawasan negara besar-besaran di dalam negeri maupun internasional," kata Balding.

"Mereka menggunakan berbagai macam alat - alat ini diambil terutama dari sumber publik, ada data non pubkli di sini, tetapi terutama diambil dari sumber publik," sambungnya.

"Saya pikir ini berbicara tentang ancaman yang lebih luas dari apa yang sedang dilakukan China dan bagaimana mereka mengawasi, memantau, dan berusaha memengaruhi bukan hanya warga negara mereka sendiri, tetapi warga di seluruh dunia," ujarnya seperti dilansir dari kantor berita Australia, ABC, Kamis (24/9/2020).

Balding kemudian memberikan database tersebut kepada perusahaan keamanan cyber Canberra Internet 2.0 yang mampu memulihkan 10 persen dari 2,4 juta catatan individu tersebut.

Kepala eksekutif Internet 2.0 Robert Potter mengatakan Zhenhua telah membangun kapasitas untuk melacak kapal angkatan laut dan aset pertahanan, untuk menilai karier perwira militer dan membuat katalog kekayaan intelektual pesaing China.

Untuk diketahui, klien utama Zhenhua diketahui adalah Tentara Pembebasan Rakyat dan Partai Komunis China.

"Pengumpulan data massal ini terjadi di sektor swasta China, dengan cara yang sama Beijing mengalihkan kemampuan serangan dunia maya ke subkontraktor swasta," terang Potter kepada ABC.

"Dalam prosesnya, perusahaan telah melanggar privasi jutaan warga global, persyaratan layanan dari hampir semua platform media sosial utama dan meretas perusahaan lain untuk mendapatkan datanya," ungkapnya.(Baca juga: Jinping: China Tidak Ingin Perang dengan Negara Manapun )Dari 250.000 catatan yang ditemukan, ada 52.000 tentang warga Amerika, 35.000 Australia, 10.000 India, 9.700 Inggris, 5.000 Kanada, 2.100 orang Indonesia, 1.400 Malaysia dan 138 dari Papua Nugini.

Ada 793 warga Selandia Baru yang diprofilkan dalam database, 734 di antaranya ditandai dengan minat khusus atau terpapar secara politik.

Perusahaan ini menyusun akun Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram dan bahkan TikTok, serta berita, catatan kriminal, dan pelanggaran perusahaan.

Meskipun sebagian besar informasi telah "diambil" dari materi open source, beberapa profil memiliki informasi yang tampaknya bersumber dari catatan rahasia bank, lamaran pekerjaan, dan profil psikologis.

Perusahaan tersebut diyakini telah mengambil beberapa informasinya dari apa yang disebut "web gelap".
(ber)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1294 seconds (0.1#10.140)