Biksu Buddha di China Dilaporkan Ditahan usai Peringati Peristiwa Tiananmen
Rabu, 10 Juni 2026 - 08:03 WIB
loading...
Shi Daoguo, biksu Buddha yang dilaporkan ditahan aparat keamanan China usai memperingati peristiwa Tiananmen. Foto/Our Buddhism World
A
A
A
JAKARTA - Seorang biksu Buddha asal Shandong, yang dikenal dengan nama Shi Daoguo, dilaporkan ditahan aparat keamanan China setelah memperingati peristiwa Tiananmen di Beijing.
Pengamat politik Wang Yichi menyebut bahwa Shi Daoguo, yang lahir dengan nama Zhang Chao, digiring aparat pada 5 Juni 2026 dini hari setelah sempat memperingati peristiwa Tiananmen sehari sebelumnya.
Baca Juga: China Pekerjakan Hacker untuk Redam Peringatan Tragedi Tiananmen
Menurut Wang, Shi Daoguo sempat mendatangi Lapangan Tiananmen, mengambil sebuah foto, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan menyertakan puisi singkat untuk mengenang peristiwa tersebut.
Unggahan itu disebut langsung menghilang tak lama setelah dipublikasikan.
“Sebelum fajar, petugas dari cabang Polisi Keamanan Domestik Zaozhuang menahannya dan dilaporkan membawanya keluar dari Beijing,” ujar Wang, seperti dikutip dari Bitter Winter, Rabu (10/6/2026).
Hingga saat ini, keberadaan Shi Daoguo disebut belum diketahui.
Wang mengatakan Shi Daoguo selama bertahun-tahun hidup di bawah tekanan aparat setempat. Dia tumbuh di Shandong dan sempat bekerja di Beijing saat muda, dan juga aktif dalam diskusi daring mengenai tanggung jawab sipil.
Pada 2014, Shi Daoguo sempat ditahan lebih dari satu bulan setelah memperingatkan para pemohon petisi di Beijing bahwa polisi tengah melakukan pemeriksaan.
Setelah itu, dia mencukur rambutnya dan menjalani kehidupan monastik dengan berpindah dari satu kuil ke kuil lain.
Menurut Wang, ketertarikan Shi Daoguo terhadap studi Buddhisme dan kebiasaannya membantu orang-orang yang mengalami kesulitan membuatnya mendapat simpati dari banyak pihak.
Namun, keberadaannya disebut kerap memicu tekanan terhadap kuil-kuil yang disinggahinya. Pihak kuil disebut mendapat instruksi untuk mengusirnya sehingga ruang geraknya semakin terbatas.
Pada 2019, Shi Daoguo kembali ditahan di Shandong dan kemudian dijatuhi hukuman dengan tuduhan “mencari keributan dan memicu masalah", dakwaan yang kerap digunakan dalam sejumlah kasus sensitif di China.
Dalam wawancara sebelumnya, Shi Daoguo mengatakan dirinya aktif di media sosial luar negeri dan tengah bersiap bepergian ke luar negeri sebelum aparat melakukan intervensi.
Paspornya disebut tidak pernah diperpanjang. Dia juga mengaku tidak dapat memperoleh pengakuan resmi dari Asosiasi Buddhis China yang dikendalikan negara, sehingga tidak bisa tinggal secara legal di kuil-kuil.
Menurut Wang, setiap kali Shi Daoguo mencoba menetap di biara-biara di wilayah seperti Zhejiang atau Jiangxi, dia selalu diminta pergi.
“Dia menggambarkan pola itu sebagai metode yang dirancang untuk mendorong biksu independen ke dalam isolasi,” tutur Wang.
Shi Daoguo juga beberapa kali menyatakan bahwa seorang biksu tetap merupakan warga negara dan memiliki hak untuk mengomentari urusan publik.
Dia menganggap hal tersebut sebagai kewajiban moral.
“Shi Daoguo pernah mengatakan bahwa membayar harga pribadi demi martabat adalah sebuah kehormatan, bahkan ketika konsekuensinya berat,” ucap Wang.
Menurut Wang, keputusan Shi Daoguo memperingati peristiwa Tiananmen sejalan dengan sikapnya selama ini yang kerap menekankan pentingnya ingatan dan welas asih.
Namun aparat disebut bereaksi cepat terhadap tindakan tersebut.
Wang menyebut penghilangan paksa menjelang tanggal-tanggal sensitif merupakan hal yang umum terjadi di China. Akan tetapi, penahanan seorang biksu Buddha hanya karena tindakan singkat mengenang Tiananmen disebut menunjukkan sejauh mana kontrol negara menjangkau kehidupan keagamaan.
“Peristiwa ini juga mencerminkan meningkatnya upaya menjadikan Buddhisme sebagai alat untuk membentuk pesan politik,” sebut Wang.
Menurut dia, Shi Daoguo sebelumnya juga pernah mengkritik kecenderungan tersebut. Hingga kini, teman dan para pendukung Shi Daoguo disebut belum memperoleh informasi mengenai kondisi maupun keberadaannya.
Wang menilai kasus itu menunjukkan kerentanan tokoh agama yang menolak menyelaraskan suara hati mereka dengan ekspektasi resmi negara.
Kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa mengenang peristiwa Tiananmen setiap tanggal 4 Juni tetap menjadi tindakan terlarang di China.
“Peringatan 4 Juni tetap menjadi gestur terlarang, bahkan ketika diekspresikan melalui foto sederhana dan puisi,” pungkas Wang.
Pengamat politik Wang Yichi menyebut bahwa Shi Daoguo, yang lahir dengan nama Zhang Chao, digiring aparat pada 5 Juni 2026 dini hari setelah sempat memperingati peristiwa Tiananmen sehari sebelumnya.
Baca Juga: China Pekerjakan Hacker untuk Redam Peringatan Tragedi Tiananmen
Menurut Wang, Shi Daoguo sempat mendatangi Lapangan Tiananmen, mengambil sebuah foto, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan menyertakan puisi singkat untuk mengenang peristiwa tersebut.
Unggahan itu disebut langsung menghilang tak lama setelah dipublikasikan.
“Sebelum fajar, petugas dari cabang Polisi Keamanan Domestik Zaozhuang menahannya dan dilaporkan membawanya keluar dari Beijing,” ujar Wang, seperti dikutip dari Bitter Winter, Rabu (10/6/2026).
Hingga saat ini, keberadaan Shi Daoguo disebut belum diketahui.
Hidup di Bawah Tekanan
Wang mengatakan Shi Daoguo selama bertahun-tahun hidup di bawah tekanan aparat setempat. Dia tumbuh di Shandong dan sempat bekerja di Beijing saat muda, dan juga aktif dalam diskusi daring mengenai tanggung jawab sipil.
Pada 2014, Shi Daoguo sempat ditahan lebih dari satu bulan setelah memperingatkan para pemohon petisi di Beijing bahwa polisi tengah melakukan pemeriksaan.
Setelah itu, dia mencukur rambutnya dan menjalani kehidupan monastik dengan berpindah dari satu kuil ke kuil lain.
Menurut Wang, ketertarikan Shi Daoguo terhadap studi Buddhisme dan kebiasaannya membantu orang-orang yang mengalami kesulitan membuatnya mendapat simpati dari banyak pihak.
Namun, keberadaannya disebut kerap memicu tekanan terhadap kuil-kuil yang disinggahinya. Pihak kuil disebut mendapat instruksi untuk mengusirnya sehingga ruang geraknya semakin terbatas.
Pada 2019, Shi Daoguo kembali ditahan di Shandong dan kemudian dijatuhi hukuman dengan tuduhan “mencari keributan dan memicu masalah", dakwaan yang kerap digunakan dalam sejumlah kasus sensitif di China.
Dalam wawancara sebelumnya, Shi Daoguo mengatakan dirinya aktif di media sosial luar negeri dan tengah bersiap bepergian ke luar negeri sebelum aparat melakukan intervensi.
Paspornya disebut tidak pernah diperpanjang. Dia juga mengaku tidak dapat memperoleh pengakuan resmi dari Asosiasi Buddhis China yang dikendalikan negara, sehingga tidak bisa tinggal secara legal di kuil-kuil.
Menurut Wang, setiap kali Shi Daoguo mencoba menetap di biara-biara di wilayah seperti Zhejiang atau Jiangxi, dia selalu diminta pergi.
“Dia menggambarkan pola itu sebagai metode yang dirancang untuk mendorong biksu independen ke dalam isolasi,” tutur Wang.
Tindakan Terlarang
Shi Daoguo juga beberapa kali menyatakan bahwa seorang biksu tetap merupakan warga negara dan memiliki hak untuk mengomentari urusan publik.
Dia menganggap hal tersebut sebagai kewajiban moral.
“Shi Daoguo pernah mengatakan bahwa membayar harga pribadi demi martabat adalah sebuah kehormatan, bahkan ketika konsekuensinya berat,” ucap Wang.
Menurut Wang, keputusan Shi Daoguo memperingati peristiwa Tiananmen sejalan dengan sikapnya selama ini yang kerap menekankan pentingnya ingatan dan welas asih.
Namun aparat disebut bereaksi cepat terhadap tindakan tersebut.
Wang menyebut penghilangan paksa menjelang tanggal-tanggal sensitif merupakan hal yang umum terjadi di China. Akan tetapi, penahanan seorang biksu Buddha hanya karena tindakan singkat mengenang Tiananmen disebut menunjukkan sejauh mana kontrol negara menjangkau kehidupan keagamaan.
“Peristiwa ini juga mencerminkan meningkatnya upaya menjadikan Buddhisme sebagai alat untuk membentuk pesan politik,” sebut Wang.
Menurut dia, Shi Daoguo sebelumnya juga pernah mengkritik kecenderungan tersebut. Hingga kini, teman dan para pendukung Shi Daoguo disebut belum memperoleh informasi mengenai kondisi maupun keberadaannya.
Wang menilai kasus itu menunjukkan kerentanan tokoh agama yang menolak menyelaraskan suara hati mereka dengan ekspektasi resmi negara.
Kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa mengenang peristiwa Tiananmen setiap tanggal 4 Juni tetap menjadi tindakan terlarang di China.
“Peringatan 4 Juni tetap menjadi gestur terlarang, bahkan ketika diekspresikan melalui foto sederhana dan puisi,” pungkas Wang.
(mas)
Lihat Juga :
