Dari Jimmy Lai hingga Xinjiang, Isu HAM Tak Lagi Jadi Fokus Utama AS-China
Selasa, 19 Mei 2026 - 10:12 WIB
loading...
A
A
A
Thomas Kellogg, Direktur Eksekutif Center for Asian Law di Georgetown University, mengatakan perhatian internasional terhadap kasus aktivis China sering kali berdampak nyata.
“Saya diberi tahu langsung oleh banyak aktivis China bahwa pengangkatan kasus mereka membuat perbedaan,” katanya.
Menurutnya, dampak tersebut bisa berupa perbaikan kondisi penjara atau berkurangnya intimidasi terhadap aktivis.
Namun situasi HAM di China disebut memburuk sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012.
Xi disebut memperketat kontrol terhadap masyarakat sipil, menekan aktivis feminis, membatasi ekspresi agama dan etnis, serta menjadikan penumpasan perbedaan pendapat sebagai prioritas politik.
Laporan tersebut juga menyoroti kebijakan China di Xinjiang, termasuk jaringan kamp “reedukasi” yang menurut PBB pernah menahan hingga satu juta warga Uyghur dan minoritas Turkik lainnya.
PBB menyebut kebijakan tersebut berpotensi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski Beijing membantah tuduhan itu.
“Ini adalah masa yang sangat sulit bagi pembela HAM,” kata Sophie Richardson, salah satu direktur organisasi Chinese Human Rights Defenders.
Pada masa jabatan pertama Trump, pemerintah AS sebenarnya mengambil sikap lebih keras terhadap China, termasuk menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hong Kong.
Menteri Luar Negeri AS saat ini Marco Rubio bahkan pernah dijatuhi sanksi oleh China karena kritik kerasnya terhadap catatan HAM Beijing.
Namun Hawkins menilai para tokoh garis keras terhadap China kini semakin tersisih, sementara Trump sendiri beberapa kali menunjukkan kekaguman terhadap Xi Jinping.
“Saya diberi tahu langsung oleh banyak aktivis China bahwa pengangkatan kasus mereka membuat perbedaan,” katanya.
Menurutnya, dampak tersebut bisa berupa perbaikan kondisi penjara atau berkurangnya intimidasi terhadap aktivis.
Namun situasi HAM di China disebut memburuk sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012.
Melemahnya Sikap Keras AS
Xi disebut memperketat kontrol terhadap masyarakat sipil, menekan aktivis feminis, membatasi ekspresi agama dan etnis, serta menjadikan penumpasan perbedaan pendapat sebagai prioritas politik.
Laporan tersebut juga menyoroti kebijakan China di Xinjiang, termasuk jaringan kamp “reedukasi” yang menurut PBB pernah menahan hingga satu juta warga Uyghur dan minoritas Turkik lainnya.
PBB menyebut kebijakan tersebut berpotensi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski Beijing membantah tuduhan itu.
“Ini adalah masa yang sangat sulit bagi pembela HAM,” kata Sophie Richardson, salah satu direktur organisasi Chinese Human Rights Defenders.
Pada masa jabatan pertama Trump, pemerintah AS sebenarnya mengambil sikap lebih keras terhadap China, termasuk menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hong Kong.
Menteri Luar Negeri AS saat ini Marco Rubio bahkan pernah dijatuhi sanksi oleh China karena kritik kerasnya terhadap catatan HAM Beijing.
Namun Hawkins menilai para tokoh garis keras terhadap China kini semakin tersisih, sementara Trump sendiri beberapa kali menunjukkan kekaguman terhadap Xi Jinping.
Lihat Juga :
