Uni Eropa Beri Sanksi ke Pemukim Israel karena Penjajahan Ekstremis terhadap Warga Palestina

BRUSSELS - Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) pada hari Senin menyetujui sanksi baru terhadap beberapa organisasi pemukim Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Sanksi dijatuhkan seiring pergantian pemerintahan di Hongaria yang mengakhiri blokade kebijakan UE selama berbulan-bulan.

“Sudah saatnya kita beralih dari kebuntuan ke penyelesaian,” kata diplomat utama UE Kaja Kallas saat mengumumkan lampu hijau sanksi baru. “Ekstremisme dan kekerasan mempunyai konsekuensi," katanya lagi, seperti dikutip dari AFP, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga: Mengerikan, Para Pemukim Israel Paksa Warga Palestina Gali Kuburan dan Ambil Jenazah di Tanahnya Sendiri

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan, "UE memberi sanksi kepada organisasi-organisasi utama Israel yang bersalah karena mendukung penjajahan ekstremis dan kekerasan di Tepi Barat, serta para pemimpin mereka."

“Tindakan paling serius dan tidak dapat ditoleransi ini harus dihentikan tanpa penundaan,” tulisnya di media sosial.

Langkah ini sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan dan perluasan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat-wilayah Palestina yang diduduki Israel. Respons UE itu dihentikan oleh Viktor Orban ketika dia menjadi PM Hongaria.

Namun penggulingan Orban—pemimpin nasionalis yang juga sekutu Israel—oleh Peter Magyar kini tampaknya telah membuka jalan bagi pencabutan veto Hongaria terhadap kebijakan UE.

Pejabat UE mengatakan tujuh kelompok atau organisasi pemukim akan masuk daftar hitam. Blok Eropa tersebut juga setuju untuk memberikan sanksi kepada perwakilan kelompok militan Palestina; Hamas.

Rezim Israel mengecam sanksi baru tersebut, dan mengeklaim bahwa orang-orang Yahudi mempunyai hak untuk menetap di Tepi Barat yang diduduki.

“Uni Eropa telah memilih, dengan cara yang sewenang-wenang dan politis, untuk menjatuhkan sanksi terhadap warga negara dan entitas Israel karena pandangan politik mereka dan tanpa dasar apa pun,” kesal Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dalam unggahan di X.

Tepi Barat yang diduduki Israel hampir setiap hari dilanda kekerasan yang melibatkan pasukan militer Zionis atau IDF dan pemukim ilegal Israel sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

Telah terjadi peningkatan serangan mematikan di Tepi Barat yang dilakukan oleh pemukim Israel sejak dimulainya perang Iran pada 28 Februari, kata para pejabat Palestina dan PBB.

Meskipun UE terus menerapkan sanksi terhadap pemukim Israel, masih belum ada konsensus di antara negara-negara anggota untuk mengambil langkah lebih lanjut terhadap Israel seperti membatasi hubungan dagang.

Pertemuan para menteri luar negeri UE di Brussels membahas seruan untuk melarang produk-produk dari pemukiman Israel di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan bahwa eksekutif UE sekarang akan membuat proposal mengenai langkah tersebut dan kemudian blok Eropa akan melihat apakah mereka mendapat cukup dukungan dari negara-negara anggota.

“Ini persoalan yang sudah dibicarakan, tapi belum ada keputusan, menunggu usulan yang akan datang,” ujarnya.

Tidak termasuk Yerusalem Timur, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat yang diduduki di permukiman yang ilegal menurut hukum internasional, termasuk di antara sekitar tiga juta warga Palestina.

Pada tahun 2025, perluasan permukiman Israel mencapai tingkat tertinggi setidaknya sejak tahun 2017, ketika PBB mulai melacak data, menurut laporan PBB.