Candaan Indonesia 'Palak' Kapal di Selat Malaka Ditentang Malaysia dan Singapura
Jum'at, 24 April 2026 - 10:38 WIB
loading...
A
A
A
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menentang gagasan tersebut. Dia mengatakan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand memiliki “pemahaman yang kuat” tentang status selat sepanjang 900 km tersebut.
“Apa pun yang harus dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami—itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,” katanya dalam sebuah forum di Kuala Lumpur tentang dampak konflik AS-Iran terhadap Malaysia.
“Ketika kami menyepakati perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya—tidak ada keputusan sepihak," imbuh dia, seperti dikutip dari The Straits Times, Jumat (24/4/2026).
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kepentingan strategis yang sama dalam menjaga Selat Malaka dan Singapura tetap terbuka, mencatat bahwa ketiga negara tersebut adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan dan bekerja sama untuk menjaga jalur bebas melalui perairan tersebut.
“Hak lintas transit dijamin untuk semua orang,” kata Balakrishnan. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea di wilayah sekitar kami," ujarnya.
Sebelumnya, dia membela keputusan Singapura untuk tidak menegosiasikan bea tersebut dengan Teheran, dan malah menegaskan kebebasan navigasi yang dijamin berdasarkan United Nations on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)—sebuah hukum laut internasional.
Perjanjian internasional tersebut memastikan bahwa semua kapal—termasuk kapal perang—dapat berlayar di laut dan selat tanpa gangguan yang tidak semestinya.
Jauh hari sebelumnya, saat berbicara di Parlemen Singapura pada 7 April, Balakrishnan mengatakan bahwa hak lintas transit bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara-negara tetangga.
“Ini sama sekali bukan izin untuk ditaklukkan. Ini bukan bea yang harus dibayar. Ini adalah hak semua kapal dari berbagai negara untuk melintasinya,” katanya.
“Apa pun yang harus dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami—itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,” katanya dalam sebuah forum di Kuala Lumpur tentang dampak konflik AS-Iran terhadap Malaysia.
“Ketika kami menyepakati perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya—tidak ada keputusan sepihak," imbuh dia, seperti dikutip dari The Straits Times, Jumat (24/4/2026).
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kepentingan strategis yang sama dalam menjaga Selat Malaka dan Singapura tetap terbuka, mencatat bahwa ketiga negara tersebut adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan dan bekerja sama untuk menjaga jalur bebas melalui perairan tersebut.
“Hak lintas transit dijamin untuk semua orang,” kata Balakrishnan. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea di wilayah sekitar kami," ujarnya.
Sebelumnya, dia membela keputusan Singapura untuk tidak menegosiasikan bea tersebut dengan Teheran, dan malah menegaskan kebebasan navigasi yang dijamin berdasarkan United Nations on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)—sebuah hukum laut internasional.
Perjanjian internasional tersebut memastikan bahwa semua kapal—termasuk kapal perang—dapat berlayar di laut dan selat tanpa gangguan yang tidak semestinya.
Jauh hari sebelumnya, saat berbicara di Parlemen Singapura pada 7 April, Balakrishnan mengatakan bahwa hak lintas transit bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara-negara tetangga.
“Ini sama sekali bukan izin untuk ditaklukkan. Ini bukan bea yang harus dibayar. Ini adalah hak semua kapal dari berbagai negara untuk melintasinya,” katanya.
Lihat Juga :
