Tak Mau Penjajahan Israel di Gaza Berlanjut, Hamas Tolak Pelucutan Senjata

GAZA - Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza, dengan alasan bahwa melucuti senjata dari rakyat yang diduduki akan menjadikan mereka "korban yang mudah untuk dieliminasi".

Berbicara pada hari kedua Forum Al Jazeera di Doha pada hari Minggu, Meshaal menggambarkan diskusi seputar penyerahan senjata Hamas sebagai kelanjutan dari upaya selama seabad untuk menetralisir perlawanan bersenjata Palestina.

“Dalam konteks pendudukan yang masih berlangsung, pembicaraan tentang perlucutan senjata akan mengubah rakyat kami menjadi korban yang dapat dengan mudah dimangsa oleh Israel, yang dipersenjatai dengan semua persenjataan internasional,” katanya, dilansir Al Jazeera.

“Jika kita ingin membicarakannya… perlu menyediakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan serta memastikan bahwa perang tidak berkobar kembali antara Gaza dan entitas Zionis. Ini adalah pendekatan yang logis, dan Hamas — melalui mediator Qatar, Turki, dan Mesir, dan melalui dialog tidak langsung dengan Amerika melalui para mediator — telah mencapai, atau telah ada, pemahaman tentang visi Hamas mengenai hal itu. Ya, ini adalah sesuatu yang membutuhkan upaya besar, bukan pendekatan perlucutan senjata.”



Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu berupaya mencapai demiliterisasi Hamas yang “komprehensif”, mengancam kelompok Palestina tersebut dengan konsekuensi jika gagal melakukannya. Hamas menolak untuk menyerahkan senjata selama Israel terus menduduki Gaza.

Dalam fase kedua dari pemilu yang dimediasi AS Kesepakatan “gencatan senjata” antara Israel dan Hamas, yang disepakati pada Oktober tahun lalu, menurut Washington akan membahas pelucutan senjata Hamas dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional.

Namun Israel terus melakukan serangan mematikan hampir setiap hari di seluruh Gaza, melanggar “gencatan senjata”, dan sejauh ini menolak untuk mundur dari apa yang disebut “Garis Kuning” di Gaza timur, batas informal yang memisahkan lebih dari setengah wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel dari bagian Jalur Gaza lainnya. Israel telah membunuh setidaknya 576 warga Palestina dan melukai 1.543 lainnya sejak “gencatan senjata” terbaru dimulai.

“Masalahnya bukan Hamas dan pasukan perlawanan di Gaza memberikan jaminan; masalahnya adalah Israel, yang ingin mengambil senjata Palestina… dan memberikannya kepada milisi untuk menciptakan kekacauan,” katanya.

Baca Juga: Intelijen Iran Klaim Sukses Lumpuhkan Aset Mossad yang Dilatih untuk Perang Kota

Meshaal menunjuk pada usulan Hamas untuk gencatan senjata yang diperpanjang sebagai alternatif untuk membubarkan sayap militernya.

“Hamas mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga tujuh hingga 10 tahun. Ini adalah jaminan bahwa senjata-senjata ini tidak akan digunakan,” katanya, menambahkan bahwa negara-negara mediator, yang memiliki “hubungan yang mendalam dengan Hamas, dapat membentuk jaminan”.

Meshaal menunjukkan bahwa jika orang-orang kembali ke asal mula konflik, masalahnya adalah tentang “pendudukan dan rakyat yang melawan pendudukan, dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan”.

“Perlawanan adalah hak bagi rakyat di bawah pendudukan; itu adalah bagian dari hukum internasional dan agama-agama surgawi. Perlawanan adalah bagian dari ingatan bangsa-bangsa,” tambahnya.

Meshaal mengatakan serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel adalah “titik balik”, dengan alasan bahwa konflik Gaza memaksa dunia untuk membuka kembali “pertanyaan kedua” tentang perjuangan Palestina itu sendiri.

“Banjir [Operasi Al-Aqsa] dan genosida ini menjadi perang yang dahsyat telah mengguncang dunia. Sekarang ada pertanyaan – perjuangan Palestina harus memiliki solusi,” katanya, merujuk pada serangan Oktober 2023, seraya menyambut baik semakin banyaknya negara yang mengakui negara Palestina, menyebut langkah-langkah tersebut “tidak cukup”.

“Fakta bahwa 159 negara telah menyetujui atau mengakui negara Palestina itu baik, tetapi itu tidak cukup. Bagaimana kita mewujudkan negara Palestina di lapangan? Itulah pertanyaan besar yang menjadi perhatian kita sebagai warga Palestina, sebagai orang Arab, sebagai Muslim, dan bersama teman-teman kita di seluruh dunia,” katanya.

Meshaal menyerukan negara-negara Arab dan Muslim untuk beralih dari “kebijakan defensif” ke “kebijakan ofensif” di arena diplomatik.

“Kita ingin menegaskan bahwa itu adalah entitas paria dan beban bagi keamanan, stabilitas, dan kepentingan internasional; untuk mengejarnya dan mengubahnya menjadi entitas yang kehilangan legitimasi internasionalnya sepenuhnya, seperti rezim apartheid di Afrika Selatan,” tambahnya.

“Kita adalah pemilik tujuan yang adil, dan terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan perang berupa genosida,” katanya.