Ingin Cari Keadilan, Aljazair Ingin Mengkriminalisasi Penjajahan Prancis selama 130 Tahun

LONDON - Para anggota parlemen di Aljazair telah mulai membahas rancangan undang-undang yang akan mengkriminalisasi penjajahan Prancis di negara Afrika Utara tersebut di tengah periode hubungan yang tegang antara kedua negara, menurut Majelis Nasional Rakyat.

Pemerintahan kolonial Prancis di Aljazair berlangsung selama lebih dari 130 tahun, yang ditandai dengan penyiksaan, penghilangan paksa, pembantaian, eksploitasi ekonomi, dan marginalisasi penduduk asli Muslim.

Aljazair memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962, tetapi hal itu menelan korban jiwa yang besar: diperkirakan hingga 1,5 juta orang tewas, ribuan orang hilang, dan jutaan orang mengungsi.

Ingin Cari Keadilan, Aljazair Ingin Mengkriminalisasi Penjajahan Prancis selama 130 Tahun

1. Menuntut Keadilan

Rancangan undang-undang tersebut, yang berupaya mengkriminalisasi pemerintahan kolonial Prancis di Aljazair antara tahun 1830 dan 1962, diperkenalkan di Majelis Nasional Rakyat, majelis rendah parlemen Aljazair, pada hari Sabtu.

RUU tersebut akan diajukan untuk pemungutan suara pada hari Rabu, menurut laporan.

Stasiun penyiaran publik AL24 News melaporkan bahwa rancangan tersebut, yang berisi lima bab yang terdiri dari 27 pasal, didasarkan pada “prinsip-prinsip hukum internasional yang menegaskan hak rakyat atas keadilan hukum” dan “pencapaian keadilan historis”.

Tujuannya adalah untuk “menetapkan tanggung jawab, mengamankan pengakuan dan permintaan maaf atas kejahatan kolonialisme sebagai landasan untuk rekonsiliasi dengan sejarah dan perlindungan memori nasional,” lapor saluran tersebut.

Baca Juga: 8 Negara Penguasa Tambang di Dunia pada 2025, Semua Negara Adikuasa Masuk Daftar

2. Wujud Sikap Moral yang Jelas

Saat memperkenalkan RUU tersebut, Ketua Parlemen Ibrahim Boughali mengatakan bahwa itu bukan hanya teks hukum, tetapi “tonggak penting dalam perjalanan Aljazair modern”.