Proyek China di Nepal Berulang Kali Terseret Korupsi, Ada Apa?
Sabtu, 06 Desember 2025 - 14:59 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Parahnya Korupsi Militer China: Rudal-rudal Diisi Air, Bukan Bahan Bakar
Jika kasus Nepal Telecom mencemaskan, maka temuan terkait proyek Bandara Internasional Pokhara jauh lebih mengguncang. Proyek yang dibiayai China dan dilaksanakan oleh China CAMC Engineering itu awalnya dipromosikan sebagai terobosan besar modernisasi Nepal.
Namun investigasi parlemen menemukan perusahaan China tersebut menerima pembayaran yang mencurigakan, estimasi yang dimanipulasi, dan pembengkakan biaya yang besar. Proyek—yang dibiayai melalui pinjaman yang kelak harus dilunasi Nepal—berakhir jauh lebih mahal dibanding pengumuman awal. Dugaan penyelewengan mencapai NRs 14 miliar.
Skandal ini tidak hanya menyangkut pihak asing. Pejabat Nepal dituding turut memfasilitasi, membiarkan, atau bahkan ikut terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Komite parlemen menggambarkan situasi di mana kontraktor China dapat mendikte syarat, mengabaikan pedoman lokal, dan melobi pengecualian—sementara lembaga pengawasan Nepal tidak berfungsi maksimal.
Masalah kualitas konstruksi memperburuk kekhawatiran. Laporan menyoroti cacat struktural, perencanaan yang lemah, dan penghematan yang mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Banyak pihak mempertanyakan apakah para pemimpin politik Nepal terlalu cepat menerima pendanaan China tanpa menuntut transparansi.
Rangkaian temuan ini tidak hanya merusak kredibilitas salah satu proyek infrastruktur terbesar Nepal, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap proyek-proyek yang dibiayai China secara lebih luas.
Dari berbagai kasus tersebut, terlihat pola konsisten dalam bagaimana korupsi yang melibatkan entitas China muncul dalam ekosistem tata kelola Nepal: perusahaan China sering bernegosiasi dari posisi yang sangat dominan, terutama karena proyek-proyek besar didukung pendanaan dan komitmen politik.
Mekanisme pengawasan Nepal sering tidak siap atau mudah dipengaruhi, baik karena tekanan politik, kelemahan administratif, maupun kolusi. Jaringan informal dan suap berperan penting, dengan keuntungan pribadi bagi oknum di kedua belah pihak.
Proyek infrastruktur besar paling rentan, karena kompleksitas kontrak dan besarnya anggaran. Institusi publik kekurangan otonomi, sehingga mudah diintervensi aktor dalam maupun luar negeri.
Bandara Internasional Pokhara: Mimpi Nasional yang Ternoda
Jika kasus Nepal Telecom mencemaskan, maka temuan terkait proyek Bandara Internasional Pokhara jauh lebih mengguncang. Proyek yang dibiayai China dan dilaksanakan oleh China CAMC Engineering itu awalnya dipromosikan sebagai terobosan besar modernisasi Nepal.
Namun investigasi parlemen menemukan perusahaan China tersebut menerima pembayaran yang mencurigakan, estimasi yang dimanipulasi, dan pembengkakan biaya yang besar. Proyek—yang dibiayai melalui pinjaman yang kelak harus dilunasi Nepal—berakhir jauh lebih mahal dibanding pengumuman awal. Dugaan penyelewengan mencapai NRs 14 miliar.
Skandal ini tidak hanya menyangkut pihak asing. Pejabat Nepal dituding turut memfasilitasi, membiarkan, atau bahkan ikut terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Komite parlemen menggambarkan situasi di mana kontraktor China dapat mendikte syarat, mengabaikan pedoman lokal, dan melobi pengecualian—sementara lembaga pengawasan Nepal tidak berfungsi maksimal.
Masalah kualitas konstruksi memperburuk kekhawatiran. Laporan menyoroti cacat struktural, perencanaan yang lemah, dan penghematan yang mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Banyak pihak mempertanyakan apakah para pemimpin politik Nepal terlalu cepat menerima pendanaan China tanpa menuntut transparansi.
Rangkaian temuan ini tidak hanya merusak kredibilitas salah satu proyek infrastruktur terbesar Nepal, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap proyek-proyek yang dibiayai China secara lebih luas.
Pola-Pola Korupsi yang Berulang
Dari berbagai kasus tersebut, terlihat pola konsisten dalam bagaimana korupsi yang melibatkan entitas China muncul dalam ekosistem tata kelola Nepal: perusahaan China sering bernegosiasi dari posisi yang sangat dominan, terutama karena proyek-proyek besar didukung pendanaan dan komitmen politik.
Mekanisme pengawasan Nepal sering tidak siap atau mudah dipengaruhi, baik karena tekanan politik, kelemahan administratif, maupun kolusi. Jaringan informal dan suap berperan penting, dengan keuntungan pribadi bagi oknum di kedua belah pihak.
Proyek infrastruktur besar paling rentan, karena kompleksitas kontrak dan besarnya anggaran. Institusi publik kekurangan otonomi, sehingga mudah diintervensi aktor dalam maupun luar negeri.
Lihat Juga :
