Proyek China di Nepal Berulang Kali Terseret Korupsi, Ada Apa?

JAKARTA - Korupsi telah lama menjadi persoalan kronis dalam lanskap politik dan ekonomi Nepal, menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan negara tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pola yang lebih spesifik mulai terlihat. Sejumlah skandal besar justru melibatkan warga negara China atau perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Nepal.

Dikutip dari Nepal Aaja, Sabtu (6/12/2025), sejumlah skandal tersebut tidak hanya memunculkan kekhawatiran soal integritas proyek-proyek yang didanai pihak asing, tetapi juga menyoroti kerentanan internal Nepal sendiri, mulai dari kelemahan institusi, mekanisme pengawasan, hingga jejaring politiknya.

Perpaduan antara pengaruh asing dan minimnya akuntabilitas domestik menciptakan ruang ideal bagi korupsi untuk tumbuh subur.

Seiring Nepal memperdalam kerja sama dengan China dalam proyek infrastruktur, teknologi, dan investasi, rentetan skandal tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kedaulatan, transparansi, serta biaya nyata dari ketergantungan pada investasi asing berskala besar.

Baca Juga: Ambisi Global Militer China Dihantui Skandal Korupsi dan Inefisiensi Sistemik

Skandal Telekomunikasi yang Menguak Akar Korupsi

Salah satu kasus korupsi terbesar pada 2025 muncul dari Nepal Telecom, perusahaan utilitas publik terbesar negara itu. Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang (CIAA) mengajukan tuntutan terhadap Direktur Utama perusahaan, mantan pejabat, serta sejumlah perwakilan dari dua perusahaan China—Asia Info Linkage Technologies (China) Inc. dan Asia Info Yunghang Software (Beijing) Limited.

Investigasi CIAA mengungkap proses pengadaan sistem penagihan penting telah dimanipulasi untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan China tersebut. Kontrak diduga dinaikkan secara berlebihan, perjanjian pemeliharaan dianggap tidak berdasar, dan prosedur dilewati agar kesepakatan tetap berjalan. Kerugian bagi Nepal Telecom diperkirakan mencapai lebih dari NRs 334 juta.

Warga negara China, Long Yong dan Huang Wei, termasuk di antara yang dituduh berkolusi dengan pejabat Nepal untuk mengamankan kontrak melalui cara-cara ilegal. Sistem penagihan yang menjadi tulang punggung manajemen pendapatan Nepal Telecom itu diduga dipilih bukan berdasarkan kualitas, melainkan melalui jaringan pengaruh dan imbalan.

Kasus ini menegaskan pola yang sering berulang: korupsi berkembang di lingkungan dengan pengawasan lemah, insentif yang keliru, dan kemitraan asing yang diperlakukan seperti tak tersentuh. Namun, kasus ini juga menunjukkan bahwa lembaga anti-korupsi Nepal mulai lebih berani menindak kesalahan yang melibatkan aktor asing, bukan hanya domestik.