Pulau Kinmen, Titik Nyala Baru dalam Sikap Agresif China di Selat Taiwan

JAKARTA - Kepulauan Kinmen, yang pernah dihantam tembakan artileri pada dekade 1950-an, hingga kini masih menjadi pengingat hidup atas ketegangan yang belum terselesaikan di Selat Taiwan. Saat ini, pulau-pulau tersebut tidak lagi digempur peluru, melainkan terhubung dengan daratan utama melalui pipa air, jalur feri, serta arus wisatawan yang terus mengalir.

Keterhubungan yang tampak tak berbahaya ini, sesungguhnya menyembunyikan strategi yang lebih dalam: niat China untuk mengintegrasikan Kinmen ke dalam orbitnya dengan memperketat ikatan ekonomi dan infrastruktur. Pendekatan Partai Komunis China (CCP) bukan semata soal perdagangan, melainkan tentang membentuk ulang loyalitas dan mengikis ketahanan terhadap proyek politiknya.

Dikutip dari Mekong News, Selasa (2/12/2025), para pengamat mencatat bahwa patroli Penjaga Pantai China di sekitar Kinmen bukanlah latihan maritim rutin, melainkan tindakan kenegaraan yang disengaja. Erik Green dari International Institute for Strategic Studies menggambarkannya sebagai bagian “sentral” dari operasi taktik grey zone China—yakni manuver yang mengaburkan batas antara damai dan konflik.

Baca Juga: Militer Jepang Siap Bela Taiwan, China Kerahkan Coast Guard ke Pulau Sengketa

Langkah-langkah semacam ini, meski belum mencapai perang terbuka, secara perlahan menggerus kedaulatan Taiwan. Tujuannya adalah menormalisasi kehadiran China di perairan yang disengketakan, sehingga perlawanan tampak sia-sia dan integrasi terasa tak terelakkan.

Aktivitas China di Selat Taiwan

Sikap militer CCP meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2024 saja, pesawat China tercatat melakukan lebih dari 3.000 penerobosan ke dalam zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, meningkat 81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerbangan-penerbangan ini, yang dibarengi dengan latihan militer skala besar bertajuk “Joint Sword-2024A” dan “Joint Sword-2024B,” digelar bertepatan dengan momen-momen politik penting Taiwan, termasuk pelantikan Presiden William Lai. Pesannya tegas dan jelas: pilihan demokratis Taiwan akan dihadapi dengan intimidasi militer.

Di luar udara, Beijing juga meningkatkan aktivitasnya di sepanjang garis median Selat Taiwan, yang sebelumnya dianggap sebagai batas tak tertulis. Latihan Angkatan Laut, patroli Penjaga Pantai (Coast Guard), dan operasi penegakan hukum kini berlangsung secara rutin, sehingga secara perlahan mengikis status quo.

Baca Juga: Mengenal T-Dome, Perisai Berlapis Taiwan Senilai Rp666 Triliun untuk Tangkis Rudal-rudal China

CCP membingkai langkah-langkah ini sebagai tindakan defensif, namun dampak akumulasinya justru bersifat ofensif—sebuah upaya untuk mendefinisikan ulang yurisdiksi maritim Taiwan dan melemahkan kapasitasnya untuk memerintah secara independen.

Retorika dari Beijing semakin memperkuat arah kebijakan ini. Dalam berbagai pidatonya, Presiden China Xi Jinping secara konsisten menggambarkan penyatuan sebagai keniscayaan sejarah, dibungkus dengan metafora kekeluargaan tentang kesamaan darah dan takdir. Namun, di balik bahasa persaudaraan itu tersimpan agenda koersif.

Operasi spionase yang menargetkan media Taiwan, pencurian kekayaan intelektual yang bertujuan melemahkan “perisai silikon” pulau tersebut, serta kampanye united front untuk memengaruhi opini publik, semuanya merupakan bagian dari strategi spektrum penuh. Ambisi CCP bukan sekadar teritorial, melainkan sistemik—bertujuan membongkar ketahanan demokrasi Taiwan.

Di Kinmen sendiri, sikap warga terbelah. Sebagian penduduk, yang lelah hidup dalam bayang-bayang perang, menunjukkan dukungan pragmatis terhadap hubungan yang lebih erat dengan China. Pemandangan harian gemerlap cakrawala Xiamen di seberang perairan menjadi sekaligus pengingat kedekatan geografis dan godaan kemakmuran.

Identitas dan Yurisdiksi Taiwan

Sementara itu, para turis dari daratan berbicara dengan keyakinan tentang posisi Taiwan sebagai bagian dari China, memaknai kunjungan mereka sebagai “pulang kampung”. Interaksi semacam ini menggambarkan pendekatan dua jalur CCP: melunakkan perlawanan melalui insentif ekonomi, sembari mengeraskan sikap lewat kehadiran militer.

Namun, para petugas Penjaga Pantai Taiwan yang bertugas di pulau-pulau tersebut merepresentasikan narasi yang berbeda. Bagi mereka, patroli bukan sekadar simbol, melainkan tugas kenegaraan. Kehadiran mereka menegaskan kedaulatan di perairan yang kian padat oleh kapal-kapal China. Seperti diungkapkan salah seorang petugas, menjaga perairan ini merupakan perwujudan sekaligus otoritas dan kemampuan untuk memerintah. Dalam pengertian ini, Kinmen bukan hanya bidak dalam strategi Beijing; ia juga menjadi panggung bagi Taiwan untuk menegaskan identitas dan yurisdiksinya.

Secara kritis, tindakan CCP memperlihatkan kontradiksi antara pesan eksternal dan perilaku internalnya. Di forum-forum internasional seperti KTT Asia-Pacific Economic Cooperation, Xi Jinping berupaya menampilkan China sebagai pemimpin global yang bertanggung jawab serta pembela perdamaian dan stabilitas.

Namun, realitas di Selat Taiwan justru menunjukkan cerita sebaliknya: sebuah kampanye intimidasi, pemaksaan, dan eskalasi militer. Diskrepansi ini menegaskan ketergantungan CCP pada pengendalian narasi, dengan memproyeksikan citra benevolen di luar negeri sembari mengejar dominasi di kawasan.

Implikasi yang lebih luas melampaui Kinmen. Sikap asertif China menantang stabilitas regional dan memicu kekhawatiran negara-negara tetangga serta kekuatan global. Militerisasi Selat Taiwan meningkatkan risiko salah perhitungan, di mana patroli atau latihan rutin bisa berkembang menjadi konfrontasi terbuka.

Masa Depan Kinmen

Lebih jauh, kesediaan CCP memadukan tekanan ekonomi dengan kekuatan militer menandai sebuah model koersif yang berpotensi direplikasi di wilayah lain, mulai dari Laut China Selatan hingga perbatasan-perbatasan sengketa lain di Asia.

Dalam refleksi editorial, Kinmen tampil sebagai mikrokosmos dari strategi CCP: integrasi melalui infrastruktur, intimidasi melalui kehadiran militer, serta persuasi melalui narasi. Ambivalensi warga pulau mencerminkan dimensi manusia dari pergulatan geopolitik ini—terjebak antara hasrat akan perdamaian dan realitas paksaan.

Bagi Taiwan, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara daya tangkal dan diplomasi, menegaskan kedaulatan tanpa memicu eskalasi. Bagi komunitas internasional, tugasnya adalah mengenali taktik CCP apa adanya: bukan isyarat persaudaraan yang jinak, melainkan langkah-langkah terukur dalam kampanye dominasi.

Penembakan Kinmen pada era Perang Dingin mungkin telah menjadi bagian dari sejarah, namun pulau ini tetap menjadi titik nyala. Artileri telah digantikan oleh patroli Penjaga Pantai, keterisolasian oleh pipa air dan feri. Namun, kontestasi dasarnya tetap bertahan, dibentuk oleh tindakan asertif CCP dan keteguhan Taiwan untuk bertahan.

Masa depan Kinmen—dan, dalam skala yang lebih luas, Taiwan—akan ditentukan bukan hanya oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh ketahanan kehendak demokratis dalam menghadapi ambisi otoritarian.