Myanmar Bongkar Kompleks Penipuan Myawaddy, Jaringan China Diduga Terlibat
Senin, 17 November 2025 - 12:10 WIB
loading...
Operasi militer Myanmar bongkar kompleks penipuan daring di Myawaddy, jaringan China diduga terlibat. Foto/RTI
A
A
A
JAKARTA - Sanksi terbaru Amerika Serikat (AS) terhadap Prince Group dan ketuanya, Chen Zhi, memicu rangkaian peristiwa besar di Asia Tenggara, termasuk operasi militer Myanmar terhadap KK Park, kompleks penipuan daring di Myawaddy. Di balik perkembangan ini, muncul narasi lebih dalam mengenai dugaan keterlibatan aparat China yang selama bertahun-tahun dianggap membiarkan jaringan tersebut berkembang.
Pada 14 Oktober 2025, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap Chen Zhi, pengusaha flamboyan asal Fujian yang memimpin Prince Group. Dia dituduh mengendalikan jaringan kriminal yang mencakup kerja paksa, perdagangan manusia, serta penipuan kripto.
Dakwaan itu menyebut Chen menguasai lebih dari USD15 miliar dalam bentuk aset Bitcoin ilegal dan mengoperasikan sejumlah kompleks penipuan di Kamboja dan Myanmar, tempat pekerja yang diperdagangkan dipaksa menjalankan operasi penipuan daring global.
Baca Juga: Siapa Chen Zhi? Pemimpin Prince Group yang Mengendalikan Bisnis Scamming di Kamboja
Chen, yang kemudian memperoleh kewarganegaraan Kamboja dan gelar bangsawan “Duke", membawa Prince Group menjadi pemain besar di sektor properti dan keuangan negara tersebut. Namun di balik citra mewahnya, terdapat sistem eksploitasi yang diduga mendapat perlindungan politik tingkat tinggi.
Mengutip dari Mizzima, Senin (17/11/2025), sejumlah laporan kredibel menyebut operasi Chen bukan tindakan kriminal individu, tetapi diduga memperoleh dukungan dari Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Keamanan China. Lembaga-lembaga itu disebut memberi perlindungan dan dukungan logistik, memungkinkan ekspansi jaringan Chen tanpa hambatan.
Laporan lain juga mengaitkan Chen dengan Huang Kunming, Sekretaris Partai Komunis China (CCP) di Provinsi Guangdong, serta figur penting dalam lingkaran dalam Presiden Xi Jinping. Dia juga dikaitkan dengan “faksi Fujian” di Zhongnanhai, tempat Chen disebut membantu pencucian uang bagi keluarga elite, termasuk keluarga Xi.
Keterhubungan ini menimbulkan pertanyaan apakah otoritas China hanya menutup mata atau justru turut berperan. Indikasi yang muncul mengarah pada kemungkinan kedua.
KK Park di Myawaddy menjadi pusat perhatian setelah sanksi AS diumumkan. Kompleks yang lama dikenal sebagai pusat kejahatan siber dan perdagangan manusia itu diserbu militer Myanmar dalam operasi besar-besaran, memaksa lebih dari 2.000 orang, kebanyakan warga negara China dan beberapa negara tetangga, melarikan diri ke Thailand.
Waktu operasi ini dinilai bukan kebetulan. Junta Myanmar, yang mendapat sorotan internasional, bergerak cepat membongkar jaringan tersebut.
Di Thailand, otoritas setempat juga menggagalkan upaya penyelundupan 60 perangkat Starlink yang diduga akan dipakai mendukung operasi penipuan di Myawaddy. Tindakan cepat ini menjadi kontras dengan pendekatan diplomatik China selama bertahun-tahun yang dianggap tidak efektif.
Respons China atas sanksi AS dan penindakan ini terbilang minim. Tidak ada kecaman kuat, tidak ada bantuan bagi warga negara China yang melarikan diri, dan tidak ada penegasan posisi resmi mengenai Chen Zhi. Sikap diam ini menimbulkan spekulasi baru.
Selama ini, Beijing mempromosikan Belt and Road Initiative (BRI) sebagai upaya pembangunan kawasan. Namun di Kamboja dan Myanmar, sejumlah investasi yang terkait BRI kerap dikaitkan dengan aktivitas ilegal, termasuk kasino gelap hingga pusat penipuan daring. Prince Group menjadi salah satu contoh menonjol, dengan pendanaan besar, perlindungan politik, dan pengaruh ekonomi yang luas.
Langkah AS terhadap Chen Zhi dapat menjadi titik balik dalam penanganan kejahatan siber lintas negara. Namun kasus ini juga menyoroti keterbatasan soft power China serta tantangan dari sistem politiknya yang tertutup. Dalam hitungan hari, sanksi AS memicu tindakan yang tidak pernah dicapai pendekatan China selama bertahun-tahun.
Sebagian netizen China bahkan menyampaikan kritik tajam di media sosial. “Setelah bertahun-tahun minum obat China tidak ada efek, satu suntikan obat Barat langsung sembuh,” tulis seorang netizen. Beberapa netizen lain lebih blakblakan: “Bukan karena CCP tidak bisa menangani Myawaddy. Masalahnya, CCP justru bagian dari masalah itu sendiri.”
Skandal Prince Group bukan sekadar isu kriminal regional, tetapi gambaran lebih luas tentang bagaimana jaringan korupsi, eksploitasi, dan penipuan digital dapat tumbuh dalam bayang-bayang kekuasaan.
Ketika ribuan orang meninggalkan KK Park menuju Thailand, pertanyaan lebih besar pun muncul: berapa banyak lagi “Prince Group” lain yang beroperasi di bawah pengaruh Beijing? Dan sampai kapan masyarakat internasional mentoleransi perkembangan jaringan penipuan global yang menimbulkan penderitaan begitu besar?
Pada 14 Oktober 2025, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap Chen Zhi, pengusaha flamboyan asal Fujian yang memimpin Prince Group. Dia dituduh mengendalikan jaringan kriminal yang mencakup kerja paksa, perdagangan manusia, serta penipuan kripto.
Dakwaan itu menyebut Chen menguasai lebih dari USD15 miliar dalam bentuk aset Bitcoin ilegal dan mengoperasikan sejumlah kompleks penipuan di Kamboja dan Myanmar, tempat pekerja yang diperdagangkan dipaksa menjalankan operasi penipuan daring global.
Baca Juga: Siapa Chen Zhi? Pemimpin Prince Group yang Mengendalikan Bisnis Scamming di Kamboja
Chen, yang kemudian memperoleh kewarganegaraan Kamboja dan gelar bangsawan “Duke", membawa Prince Group menjadi pemain besar di sektor properti dan keuangan negara tersebut. Namun di balik citra mewahnya, terdapat sistem eksploitasi yang diduga mendapat perlindungan politik tingkat tinggi.
Kompleks KK Park di Myawaddy
Mengutip dari Mizzima, Senin (17/11/2025), sejumlah laporan kredibel menyebut operasi Chen bukan tindakan kriminal individu, tetapi diduga memperoleh dukungan dari Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Keamanan China. Lembaga-lembaga itu disebut memberi perlindungan dan dukungan logistik, memungkinkan ekspansi jaringan Chen tanpa hambatan.
Laporan lain juga mengaitkan Chen dengan Huang Kunming, Sekretaris Partai Komunis China (CCP) di Provinsi Guangdong, serta figur penting dalam lingkaran dalam Presiden Xi Jinping. Dia juga dikaitkan dengan “faksi Fujian” di Zhongnanhai, tempat Chen disebut membantu pencucian uang bagi keluarga elite, termasuk keluarga Xi.
Keterhubungan ini menimbulkan pertanyaan apakah otoritas China hanya menutup mata atau justru turut berperan. Indikasi yang muncul mengarah pada kemungkinan kedua.
KK Park di Myawaddy menjadi pusat perhatian setelah sanksi AS diumumkan. Kompleks yang lama dikenal sebagai pusat kejahatan siber dan perdagangan manusia itu diserbu militer Myanmar dalam operasi besar-besaran, memaksa lebih dari 2.000 orang, kebanyakan warga negara China dan beberapa negara tetangga, melarikan diri ke Thailand.
Waktu operasi ini dinilai bukan kebetulan. Junta Myanmar, yang mendapat sorotan internasional, bergerak cepat membongkar jaringan tersebut.
Di Thailand, otoritas setempat juga menggagalkan upaya penyelundupan 60 perangkat Starlink yang diduga akan dipakai mendukung operasi penipuan di Myawaddy. Tindakan cepat ini menjadi kontras dengan pendekatan diplomatik China selama bertahun-tahun yang dianggap tidak efektif.
Respons China atas sanksi AS dan penindakan ini terbilang minim. Tidak ada kecaman kuat, tidak ada bantuan bagi warga negara China yang melarikan diri, dan tidak ada penegasan posisi resmi mengenai Chen Zhi. Sikap diam ini menimbulkan spekulasi baru.
"Bagian dari Masalah"
Selama ini, Beijing mempromosikan Belt and Road Initiative (BRI) sebagai upaya pembangunan kawasan. Namun di Kamboja dan Myanmar, sejumlah investasi yang terkait BRI kerap dikaitkan dengan aktivitas ilegal, termasuk kasino gelap hingga pusat penipuan daring. Prince Group menjadi salah satu contoh menonjol, dengan pendanaan besar, perlindungan politik, dan pengaruh ekonomi yang luas.
Langkah AS terhadap Chen Zhi dapat menjadi titik balik dalam penanganan kejahatan siber lintas negara. Namun kasus ini juga menyoroti keterbatasan soft power China serta tantangan dari sistem politiknya yang tertutup. Dalam hitungan hari, sanksi AS memicu tindakan yang tidak pernah dicapai pendekatan China selama bertahun-tahun.
Sebagian netizen China bahkan menyampaikan kritik tajam di media sosial. “Setelah bertahun-tahun minum obat China tidak ada efek, satu suntikan obat Barat langsung sembuh,” tulis seorang netizen. Beberapa netizen lain lebih blakblakan: “Bukan karena CCP tidak bisa menangani Myawaddy. Masalahnya, CCP justru bagian dari masalah itu sendiri.”
Skandal Prince Group bukan sekadar isu kriminal regional, tetapi gambaran lebih luas tentang bagaimana jaringan korupsi, eksploitasi, dan penipuan digital dapat tumbuh dalam bayang-bayang kekuasaan.
Ketika ribuan orang meninggalkan KK Park menuju Thailand, pertanyaan lebih besar pun muncul: berapa banyak lagi “Prince Group” lain yang beroperasi di bawah pengaruh Beijing? Dan sampai kapan masyarakat internasional mentoleransi perkembangan jaringan penipuan global yang menimbulkan penderitaan begitu besar?
(mas)
Lihat Juga :
