Ulama Terkemuka dan Oposisi Bahrain Tegaskan Tolak Normalisasi dengan Israel
Senin, 14 September 2020 - 02:50 WIB
loading...
Kelompok oposisi dan ulama Syiah terkemuka Bahrain mengaku menolak keputusan Manama untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Foto/Ist
A
A
A
MANAMA - Kelompok oposisi dan ulama Syiah terkemuka Bahrain mengaku menolak keputusan Manama untuk menormalisasi hubungan dengan Israel . Mereka kemudian menyerukan masyarakat Bahrain untuk melawan keputusan tersebut.
"Ada perbedaan besar antara penguasa dan yang dikuasai dalam pemikiran, pikiran, tujuan, dan kepentingan. Pemerintah mengalami kekalahan psikologis dan ingin memaksakannya pada rakyat, dan rakyat harus melawan kekalahan ini," ucap Ayatollah Sheikh Isa Qassim. ( Baca juga: Kelompok Rahasia Tangkap Perwira Mossad di Lebanon, Tuntut Tebusan ke Israel )
Sejumlah kelompok asosiasi politik dan masyarakat sipil Bahrain, termasuk Asosiasi Pengacara Bahrain dalam sebuah pernyataan bersama juga menyatakan menolak kesepakatan tersebut.
"Apa hasil dari normalisasi tidak akan menikmati dukungan populer, sejalan dengan generasi Bahrain yang telah dibesarkan dalam hal kepatuhan pada perjuangan Palestina," kata pernyataan itu, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/9/2020).
Sementara itu, kepala pengadilan tertinggi Bahrain dilaporkan telah memerintahkan pegawai pengadilan untuk tidak mengkritik kebijakan pemerintah atau mengungkapkan pendapat yang merusak persatuan nasional. ( Baca juga: Pandemi Covid 19, SDA Jakbar Tetap Normalisai Kali )
Warga Bahrain sendiri telah mengkritik keterlibatan pemerintah mereka dengan Israel, termasuk konferensi di Manama untuk meluncurkan bagian ekonomi dari kesepakatan abad ini bentukan Amerika Serikat (AS) senilai USD 50 miliar, yang dilangsungkan tahun lalu.
"Ada perbedaan besar antara penguasa dan yang dikuasai dalam pemikiran, pikiran, tujuan, dan kepentingan. Pemerintah mengalami kekalahan psikologis dan ingin memaksakannya pada rakyat, dan rakyat harus melawan kekalahan ini," ucap Ayatollah Sheikh Isa Qassim. ( Baca juga: Kelompok Rahasia Tangkap Perwira Mossad di Lebanon, Tuntut Tebusan ke Israel )
Sejumlah kelompok asosiasi politik dan masyarakat sipil Bahrain, termasuk Asosiasi Pengacara Bahrain dalam sebuah pernyataan bersama juga menyatakan menolak kesepakatan tersebut.
"Apa hasil dari normalisasi tidak akan menikmati dukungan populer, sejalan dengan generasi Bahrain yang telah dibesarkan dalam hal kepatuhan pada perjuangan Palestina," kata pernyataan itu, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/9/2020).
Sementara itu, kepala pengadilan tertinggi Bahrain dilaporkan telah memerintahkan pegawai pengadilan untuk tidak mengkritik kebijakan pemerintah atau mengungkapkan pendapat yang merusak persatuan nasional. ( Baca juga: Pandemi Covid 19, SDA Jakbar Tetap Normalisai Kali )
Warga Bahrain sendiri telah mengkritik keterlibatan pemerintah mereka dengan Israel, termasuk konferensi di Manama untuk meluncurkan bagian ekonomi dari kesepakatan abad ini bentukan Amerika Serikat (AS) senilai USD 50 miliar, yang dilangsungkan tahun lalu.
(esn)
Lihat Juga :
