Pemerintahan AS Shutdown, 2 Juta PNS Terancam Nganggur

WASHINGTON - Disfungsi politik di Washington mengancam akan menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam penutupan pemerintah lainnya – dengan konsekuensi yang luas bagi lebih dari dua juta pegawai federal di seluruh negeri. Tanpa kesepakatan pendanaan di menit-menit terakhir antara partai-partai politik di Kongres, Amerika Serikat menuju penutupan pemerintah pada hari Rabu dengan konsekuensi yang tak terhitung bagi perekonomian Amerika.

Tetapi apa sebenarnya artinya itu?

Melansir EuroNews, anggaran federal tahunan saat ini berakhir pada 30 September 2025. Anggaran berikutnya untuk tahun fiskal 2026 harus berjalan dari 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026.

Melansir EuroNews, pengeluaran publik tertentu yang dianggap penting seperti jaminan sosial, kontrol lalu lintas udara, dan militer dianggap wajib dan harus terus beroperasi. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut secara otomatis disahkan secara permanen.

Pemerintahan AS Shutdown, 2 Juta PNS Terancam Nganggur

1. Sudah Terjadi Berulang Kali

Namun, pengeluaran lainnya dianggap diskresioner dan harus disahkan secara resmi setiap tahun melalui 12 rancangan undang-undang anggaran yang disetujui oleh Kongres – ini mencakup hampir semua hal, mulai dari taman nasional, pinjaman pertanian, hingga regulator keuangan.

Jika rancangan undang-undang anggaran ini tidak disahkan, akan terjadi "penutupan", yaitu penangguhan layanan publik non-esensial, kecuali Kongres mengesahkan setidaknya satu langkah sementara yang disebut resolusi berkelanjutan yang untuk sementara mengesahkan pengeluaran publik diskresioner tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Telah terjadi 14 penutupan seperti itu sejak tahun 1980, menurut Pusat Kebijakan Bipartisan.

Baca Juga: Trump Ultimatum Hamas Punya Waktu 3 atau 4 Hari untuk Tanggapi Proposal Gencatan Senjata Gaza

2. Bekerja Tanpa Dibayar

Jika terjadi penutupan, pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menyediakan layanan publik non-esensial ini akan ditempatkan pada cuti tanpa dibayar.

Rekan-rekan mereka di layanan esensial harus bekerja, tetapi tanpa dibayar. Setelah penutupan, gaji pegawai negeri sipil yang bersangkutan, baik yang dirumahkan maupun yang masih bekerja, dibayarkan secara retroaktif.

Pekerjaan dilanjutkan segera setelah Kongres mengesahkan RUU alokasi yang diperlukan.

Pada tahun 2023, dibutuhkan tiga resolusi berkelanjutan berturut-turut untuk menghindari penutupan dan memastikan fungsi sementara administrasi publik federal, masing-masing untuk periode singkat.

Masalah ini terulang kembali pada tahun fiskal 2025, yang dimulai pada Oktober 2024 karena tidak mungkin untuk memberikan suara pada RUU alokasi tepat waktu.